Penyimpangan Proyek PNPM di Tigabinanga Mulai Diusut

Logo PNPM

Kejaksaan Negeri Cabang Tiga Binanga minta keterangan dua oknum fasilitator kecamatan dan empat warga, terkait penyimpangan proyek perkerasan jalan (telford) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), senilai Rp346,8 juta dari APBN 2011 di Dusun Kuta Kendit, Desa Kuta Pengkih, Kecamatan Mardingding, di Kantor Kejaksaan Negeri Tiga Binanga.

Enam oknum yang diperiksa, Penuh Tarigan (46) warga Kampung Jawa Dusun IV Desa Mardingding, dalam proyek tersebut menjabat sebagai fasilitator kecamatan, Antonius Barus (38) warga Jalan Sudirman, Kelurahan Gung Leto Kabanjahe juga sebagai fasilitator kecamatan.

Menyusul empat lagi, Muat Tarigan (51) warga Dusun Kuta Kendit, Rijali Perangin-angin (42) warga Dusun Kuta Kendit. Sumar Barus (52) warga Dusun Kuta Kendit, pada proyek bertindak sebagai pengawas batu, Samudera Perangin-angin (35) warga Desa Kuta Pengkih dan menjabat sebagai Sekretaris Desa Kuta Pengkih.

“Panggilan untuk dimintai keterangan ini berdasarkan surat perintah tugas Kepala Kejaksaan Negeri Kabanjahe Nomor : Printug 01/N.2.17.6/Dek.3/09/2012,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Cabang Tiga Binanga Sumanggar Siagian SH MH kepada sejumlah wartawan, Senin (24/9).

Disebutkan, keterangan yang sudah dihimpun menunjukkan kuat kemungkinan proyek tersebut benar-benar ada kejanggalan. Hanya saja, pihaknya akan terus berupaya melidik agar keakuratan penyimpangan terbukti.

“Saat ini, tindakan kita masih sebatas pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket), jadi kita berharap kepada rekan dari LSM dan pers agar bersabar dulu. Kita juga komit untuk menuntaskan kasus ini, kita tidak akan tolelir oknum-oknum yang sengaja menghilangkan kesejahteraan rakyat dengan praktik korupsi,” kata Sumanggar.

Pantauan andalas, berkas yang ditunjukkan pihak Jaksa, Senin, bahwa keterangan Sekdes Kuta Pengkih menyatakan, pasangan materil (ukuran batu) dan volume fisik tidak sesuai bestek. Sementara, fasilitator kecamatan Antonius Barus dan Penuh Tarigan menyatakan, proyek bersumber dana 80 persen dari APBN 2011 dan 20% dari APBD 2011.(Andalas)

Categories: hukum

PAD Karo dari Retribusi Dolomit Diduga Bocor

Poster penolakan retribusi dolomit (Sumut Berita)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Karo dari sektor tambang galian C Dolomit, sebesar Rp24 juta periode 1 Januari–31 Desember 2012, sesuai surat Pemkab Nomor: 900/1645/DPPKAD/2012, dinilai terlalu sedikit dan diduga bocor.

Perwakilan Gerakan Masyrakat Peduli Karo (GMPK) Julianus Sembiring, Aditya Sebayang, Robinson Purba, Syafii Tarigan, Janerba Sebayang dan Ngataken Tarigan, Senin (24/9) di Sekretariatnya Simpang 6 Kabanjahe, mengharapkan DPRD Karo serius menelusuri sumber PAD dari Dolomit itu, khususnya dalam pandangan fraksi, Selasa (25/9). Menurut GMPK, sumber PAD dari dolomit sebesar Rp24 juta itu terlalu sedikit.

“Terasa tidak logis kalau PAD sumbangan pihak ketiga dari dolomit periode 1 Januari–31 Desember 2011 sebesar Rp24 juta. Cobalah hitung perkiraan minimalnya saja, 100 truk lewat per hari dikali Rp80.000 sejak Oktober – Desember 2011, totalnya mencapai Rp1,2 Miliar,” ungkap Janerba.

Terkait pungutan Rp80.000 per truk, kata Janerba, sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan UU No.32/2004 tentang otonomi daerah dan UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Artinya, setiap pemungutan harus menunggu perda yang sudah disesuaikan dengan UU No.28/2009. Sementara kalau ada pungutan sebelum ada Perda yang mengaturnya berarti pungutan tersebut adalah ilegal. Harus diproses secara hukum,” tandasnya.

Untuk itu, kata Janerba, DPRD sudah seharusnya menjalankan peran dan fungsinya secara profesional serta independen. “Jangan mau wakil rakyat terhasut ataupun memanfaatkan persoalan aliran dana dolomit sebagai momentum untuk bargaining,” ujarnya.

Anggota DPRD Karo Edi Ulina Ginting dan Darta Bangun mengatakan, pihaknya akan selalu konsisten dalam memperjuangkan kebenaran dan aspirasi rakyat. “Kami masih pro rakyat dan selalu bekerja sesuai ketentuan hukum. Kalau ada pelanggaran dalam hal keuangan dolomit, kami akan segera bersikap pro rakyat,” janjinya.(Andalas)

Categories: Pemerintahan

Angkutan Trayek Medan-Kabanjahe Ditertibkan

Razia angkutan trayek Medan-Kabanjahe di Terminal Tigabaru (Analisa)

Tim Gabungan dari Dinas Perhubungan, Polisi dan Polisi Militer (PM) menertibkan mobil angkutan umum trayek AKDP Kabanjahe-Medan yang tidak mempunyai izin resmi, di terminal Kabanjahe, Senin (24/9).

Mobil Penumpang Umum (MPU) yang masuk Terminal Kabanjahe semua diperiksa tanpa terkecuali. Jika tidak mempunyai izin resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tim gabungan dari Dinas Perhubungan mengambil langkah lebih tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pantauan wartawan, Senin (24/9) di Terminal Kabanjahe, AKDP yang datang dari Medan menuju Terminal Kabanjahe diperiksa semua kelengkapannya. Kalau tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi layak masuk terminal seperti SIM, STNK, Speksi, Ijin Trayek dan Kartu Pengawas semuanya tidak diperbolehkan masuk Terminal.

Salah satu pengusaha angkutan M Barus yang dijumpai wartawan di Terminal Kabanjahe, Senin (24/9) mengatakan dengan ada penertiban ini, mereka yang selama ini menggantungkan hidup dari usaha angkutan umum merasa terbantu.

“Selama ini dengan banyak kendaraan yang tidak jelas dari semua merek yang ada menjalani rute Kabanjahe- Medan atau sebaliknya, kami mengeluh akibat mobil yang tidak jelas itu hingga setoran pun tidak bisa diharapkan lagi dari supir,” ujarnya.

Ketika dijumpai wartawan, Kadis Perhubungan Kabupaten Karo Drs Jamin Ginting didampingi DK Surbakti mengatakan, pihaknya mengambil kebijakan berkoordinasi dengan instansi terkait seperti polisi dan Polisi Militer (PM) untuk mengadakan penertiban Terminal Kabanjahe.

“Sesuai surat edaran Dinas Perhubungan yang dilayangkan kepada seluruh direksi, mandor, pemilik/pengusaha pengangkutan umum tanggal 18 September 2012 dengan segera melengkapi surat-surat izin yang resmi masuk terminal, dengan tenggang waktu yang sudah ditentukan sampai batas waktu 23 September 2012, diadakan razia,” pungkas Ginting.

Hari pertama penertiban, mobil AKDP yang menjalani aktivitasnya seperti biasa di Terminal Kabanjahe kurang 10% dari hari-hari biasa. Beberapa mobil penumpang yang tidak dibolehkan masuk dan mengambil penumpang di Terminal Kabanjahe seperti PT Sutera, Sinabung Jaya Raya tidak diperbolehkan masuk terminal.

Menurut Jamin, angkutan yang belum sesuai suratnya masih meminjam merek dari dereksi (belum BBN ke merek yang di pakainya) semuanya ditindak, tahap pertama ditilang, kalau itu pun tidak dihiraukan mobilnya langsung dikandangkan di terminal, tambah Ginting dengan nada sedikit tinggi.(Analisa)

 

Categories: hukum

Menghilang 4 Hari, Abadi Ginting Ternyata Tewas di Kamarnya

Ilustrasi orang tewas (beritajakarta.com)

Abadi Ginting (49), warga Jalan Jamin Ginting Gang Pemda, Kabanjahe, ditemukan tewas di kamar tidurnya, Senin (24/9) sekira pukul 10.00 WIB.

Berdasarkan keterangan warga, Abadi dinyatakan hilang sejak Jumat (21/9) lalu, sebelum akhirnya ditemukan tak bernyawa. Saat ditemukan, pada bagian hidung Ginting mengeluarkan darah dan di atas meja di dalam kamarnya ditemukan beberapa botol minuman keras.

Menurut keterangan salah seorang warga bermarga Bangun (35), Abadi selama ini sering sakit-sakitan dan sudah sekitar empat hari tidak kelihatan keluar dari rumah huniannya. “Sudah empat hari kami tidak melihat pria yang kesehariannya bekerja sebagai sopir angkot itu. Tadi ditemukan di kamarnya telah meninggal,” ujar Bangun.

Lanjut Bangun, pertama kali mayat Abadi Ginting ditemukan Jhony Sinaga (42) dan Robby Ginting yang merupakan sepupunya. Kasubag Humas Polres Tanah Karo AKP Sayuti Malik ketika dikonfirmasi membenarkan tentang penemuan mayat Abadi Ginting di dalam kamar rumahnya.

“Pihak keluarga korban sudah membuat pernyataan bahwa kematian korban murni karena sakit serta tidak akan mempersalahkan kematian korban,” ujar Sayuti.(Andalas)

Categories: hukum

Rumah Ketua DPRD Karo Kemalingan, Rp25 Juta Raib

Ketua DPRD Karo Efendi Sinukaban (Facebook)

Polres Karo masih menyelidiki kasus pencurian di rumah Ketua DPRD Kabupaten Karo Effendi Sinukaban SE Jalan Jamin Ginting Desa Sumber Mufakat Kecamatan Kabanjahe, Rabu (19/9.

Pencurian terjadi, menurut Soneta br Sembiring istri Effendi Sinukaban SE, ketika di rumah tinggal hanya pembantu rumah tangga dan mereka sibuk di luar. Pencurian diketahui, saat pembantu rumah tangga Anisa br Sembiring yang tingggal sendiri di rumah, melakukan kegiatan rutin beres-beres rumah.

Kerugian dialami Effendi Sinukaban yang dilaporkan istrinya Soneta br Sembiring kepada Reskrim Polres Karo mencapai Rp25 juta. Kabag Humas Polres Karo, AKP Sayuti Malik ketika ditanya, Kamis (20/9) terkait pencurian itu menerangkan, kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih jauh.

Beberapa barang bukti sudah dikumpulkan seperti parang milik pelaku yang tertinggal di lokasi dan pengkait kunci. Barang bukti ini bisa menjadi petunjuk polisi untuk menangkap pencurinya,” ungkapnya

Pihak kepolisian belum bisa mendeteksi jejak pelaku walau demikian, Kasat Reskrim Polres Karo AKP Hery sudah menerjunkan anggotanya dibantu intel untuk mengungkap kasus pencurian itu.(Analisa)

Categories: hukum

Tanam Ganja, Warga Dokan Dicokok Polisi

Tersangka diamankan bersama barang bukti (Andalas)

Ruslim alias Ateng (31) dicokok petugas Reserse Narkoba Polres Tanah Karo dari kediamannya di Desa Dokan, Kecamatan Merek, Kabupaten Tanah Karo, Rabu (19/9) sekira pukul 11.00 WIB.

Pemuda yang badannya dipenuhi dengan tato ini ditangkap karena kedapatan menanam pohon ganja di belakang perumahan warga tak jauh dari kediamannya. Saat ditangkap tersangka sedang meracik daun ganja. Penangkapan tersangka ini merupakan tindak lanjut informasi masyarakat.

Setelah diamankan dua petugas Satresnarkoba Polres Tanah Karo, Aipda Mardingat Manihuruk dan Bripka Arjuna Tarigan, tersangka lalu dibawa ke lokasi dimana dia menanam pohon ganja itu. Dari lokasi penanaman, polisi menemukan pohon ganja berumur 5 bulan.

Selanjutnya, untuk barang bukti pohon ganja itu lalu dicabut dan dibawa ke Mapolres Tanah Karo berikut tersangka. Di hadapan penyidik, pria yang hanya berpendidikan SD itu mengakui kalau tanaman ganja itu miliknya.

Di Mapolres Tanah Karo tersangka juga mengaku dirinya pernah ditangkap dalam kasus serupa pada 2004 lalu. Oleh majelis hakim PN Kabanjahe, tersangka divonis 4 tahun penjara.

Kapolres Tanah Karo AKBP Marcelino Sampouw SH SIK MT ketika dikonfirmasi melalui Kasat Res Narkoba AKP Azhar D membenarkan penangkapan penangkapan tersebut.(Andalas)

Categories: hukum

Bupati Karo Sampaikan Nota Pengatar Raperda Pertanggungjawaban

Bupati Karo Kena Ukur Surbakti (dok)

Bupati Karo DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti menyampaikan nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Karo tahun anggaran 2011, Kamis (20/1).

Sidang paripurna dengan agenda rapat nota pengantar Bupati Karo Raperda tentang pertanggungjawaban, dihadiri 29 dari 35 orang anggota dewan. Sidang ini dipimpin langsung Ketua DPRD Karo, Effendy Sinukaban SE, didampingi kedua wakilnya Ferianta Purba SE dan Onasis Sitepu ST berlangsung singkat dan lancar.

Mengawali nota pengantar, Bupati Karo mengatakan, Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2011 telah disampaikan melalui surat Bupati Karo Nomor 903/1405/DPPKAD/2012 tanggal 31 Juli 2012 dan rujukan penyusunan Ranperda yang diajukan mengacu kepada pasal 102, PP Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan pasal 229 Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang pada gilirannya nanti dievaluasi sesuai Permendagri Nomor 65 tahun 2007 tentang pedoman evaluasi Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Karo Jambi menyebutkan, realisasi pendapatan tahun anggaran 2011 adalah sebesar Rp650,2 miliar dari target sebesar 636,5 miliar atau mencapai 102,16%. Dari pendapatan itu, kontribusi masing-masing kelompok Pendapatan Daerah sebagai berikut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dengan realisasi keseluruhan sebesar Rp35,3 miliar dari target sebesar Rp31,1 miliar atau mencapai 113,53%.

Sedangkan, dana perimbangan pusat merupakan pendapatan yang diperoleh dari Pemerintah Pusat yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana Alokasi Khusus (DAK), terealisasi sebesar Rp515,4 miliar dari target sebesar Rp506,7 miliar atau mencapai 101,72 %.(Andalas)

Categories: Pemerintahan
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 272 other followers