Akses Barusjahe-Serdang Terancam Putus

Lokasi jalan rusak di jalur Barusjahe-Serdang (Andalas)

Jalan yang menghubungkan Desa Barusjahe-Serdang Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo terancam putus total apabila tidak mendapat perhatian serius dari Pemkab Karo.

Hal tersebut dikatakan Abdi Tarigan (38) warga desa Barusjahe, Senin (23/7) di Desa Serdang. Menurutnya jalan sepanjang 2 kilometer menuju desa penghasil beras pulut mutu terbaik itu dan salah satu sentra petani jeruk itu sudah lama rusak.

“Kalau tidak hati-hati, pengendara kendaraan bisa terperosok ke dalam jurang, karena sebagian sisi badan jalan sudah erosi dan berlobang. Dikhawatirkan, jika hujan deras longsor ini bertambah besar,” katanya.

Sementara Kepala Desa Serdang, Beka Ginting (48) saat dihubungi, membenarkan sisi jalan rusak dan pernah longsor. Bahkan hal tersebut telah pernah disampaikan dengan instansi terkait dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Daerah (PUD) Karo.

“Kami telah melaporkannya ke Dinas PUD Karo, namun hingga saat ini belum ada kami lihat tanda-tanda diperbaiki secara permanen. Kalau bisa pemerintah tidak membiarkannya berlama-lama, karena akan membuat hasil pertanian dari desa kita ini terganggu untuk dipasarkan,” kata Ginting.

Pantauan di lokasi jalan tersebut, Senin petang, lubang yang sudah menganga dipinggir jalan itu rawan kecelakaan. Selain itu, banyak kendaraan harus antri, karena untuk melewati jalur tersebut kendaraan yang lewat secara bergantian dari kedua sisi, otomatis kemacetan tidak terelakkan khususnya di jam-jam tertentu.

Supir angkutan pedesaan PO Gaya Baru, Toto Tarigan (40) yang setiap harinya melintasi jalan ini mengatakan saat melewati jalan tersebut harus berhati-hati bang, kalau tidak bisa masuk jurang. Selain sisi badan jalan berlobang, jalannya tanjakan dan turunan serta kondisi jalannya juga rusak. Yang dikhawatirkan bagi supir kendaraan yang belum menguasai jalur ini, bisa terancam keselamatannya.

Kadis Bina Marga PUD Karo, Paksa Tarigan ST membenarkan longsor yang terjadi diantara jalan Barusjahe- Serdang. Bahkan pihaknya telah pernah mendapatkan laporan dari kepala desa Serdang dan Barusjahe tentang jalan rusak itu. “Kita akan berusaha memperbaikinya secepat mungkin. Beronjong akan kita pasang di sana. Yang penting jalan itu akan kita perbaiki,” tegas Tarigan.(Andalas)

Ultah, Alpha Omega Dikunjungi Bos Hotel Sibayak

Berfoto bersama (Analisa)

Dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-24 Alpha Omega, bos Hotel Sibayak dan Simalem Resort Tamin Sukardi didampingi putranya Eddy Tanoto mengunjungi yayasan GBKP Jalan Kiras Bangun, Sabtu (21/7).

Tamin Sukardi mengatakan tidak menyangka Alpha Omega sudah sebesar sekarang, sudah banyak perkembangan jika dibandingkan tahun 1991 lalu. “Tugas Alpha Omega merupakan tugas yang sangat mulia dalam dunia ini,” ujarnya.

Pengusaha PT Merek Indah Lestari (MIL) itu, memberikan bantuan dan menawarkan kerja sama dengan Yayasan GBKP Alpha Omega. Ketua Yayasan Alpha Omega Pt Ir Mulia Barus, MSi mengatakan, sangat senang dan bangga atas kehadiran Tamin Sukardi bersama puteranya Eddy Tanoto pada acara ulang tahun Alpha Omega dan mengucapkan terima kasih atas bantuannya.

Selama ini Alpha Omega selalu mendapat undangan pada acara Natal yang diselenggarakan di Hotel Sibayak. Para tamu yang menginap di Hotel Sibayak dari Singapura selalu diarahkan untuk berkunjung ke yayasan Alpha Omega.

“Apalagi sudah diberikan tempat dan kesempatan bagi anak-anak Alpha Omega untuk melakukan pameran dan menjual barang-barang kerajinan pada hari Sabtu dan Minggu di Taman Simalem Resort,”ujarnya.

Dikatakan, Alpha Omega salah satu unit di bawah Moderamen GBKP yang menangani anak-anak berkebutuhan khusus yaitu, cacat mental (tuna grahita) jumlah dengan jumlah siswa binaan 91 orang dan semuanya tinggal di asrama. Anak-anak yang sudah mandiri tinggal di Vocational Center tempat pelatihan pertanian dan peternakan di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo luasnya 7,5 hektar

Dulu anak-anak seperti ini dikatakan disable (cacat atau tidak mampu) tapi sekarang menjadi different able. Karena sesungguhnya mereka juga punya kemampuan. Kenapa dikatakan different able (diffable), karena anak-anak kita ini juga punya kemampuan seperti mengikuti sekolah luar biasa, bertani dan beternak, membuat barang-barang kerajinan (souvenir) seperti : pengepel, kesset kaki, gantungan kunci, membatik, membuat sapu tangan, tas, dan kerajinan tangan lainnya.

Pengurus Yayasan Alpha Omega Kabanjahe didampingi Ketua Moderamen GBKP memberikan kenang-kenangan kepada Tamin Sukardi bersama Eddy Tanoto sebagai pertanda keluarga ini merupakan bagian dari Keluarga besar Alpha Omega. Kemudian diadakan Kebaktian dipimpin oleh Direktur Alpha Omega Pdt Mestika Ginting STh. (Analisa)

 

Categories: Sosial Tags: ,

Massa PP Karo Tuntut Pembuatan Akte Kelahiran Digratiskan

Akte kelahiran (karimatafm.com)

Ratusan demonstran tergabung dalam Majelis Permusyawarahan Pemuda Pancasila Kabupaten Karo (MPC PP), berunjuk rasa ke DPRD dan kantor Bupati Karo. Mereka berdemo terkait UU No.23/2006 tentang pembuatan akte kelahiran dengan biaya yang dinilai memberatkan masyarakat.

Tingginya biaya operasional pembuatan akte kelahiran, menurut informasi warga kepada mereka, kata Ketua MPC PP Karo Drs Joy Harlim Sinuhaji, Senin (23/7), membuat mereka gerah. Mereka melakukan rapat paripurna dengan disetujui dewan pimpinan daerah untuk menuntut diberlakukan pembuatan akte kelahiran anak gratis. Sebab, daerah Kabupaten Serdang, Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Simalungun sudah menggratiskan penduduknya dalam pembuatan akte kelahiran.

Diberlakukannya UU pemerintah No.23/2006 PP Karo mendukung, namun biaya yang tinggi sangat menyulitkan warga kurang mampu ditambah lagi sebagian sekolah di Kabupaten Karo mencantumkan akte kelahiran sebagai syarat mendaftar ke sekolah, membuat warga yang mendaftarkan anaknya untuk sekolah harus tertunda sebab tidak ada akte kelahiran.

Ketua DPRD Kabupaten Karo Effendi Sinukaban SE, menerangkan pada perwakilan demonstrasi yang dikomandoi Drs Joy Harlim Sinuhaji, DPRD merupakan lembaga aspirasi masyarakat mendukung penuh pembuatan akte kelahiran gratis tetapi APBD 2012 sudah ditetapkan, untuk ke depannya 2013 dimungkinkan pengalokasian dana untuk mendukung penggratisan pembuatan akte kelahiran.

Terkait pelajar yang tertunda mendaftar ke sekolah yang diinginkan, Ketua Komisi C Horison Sitepu, akan menindak lanjuti sekolah-sekolah yang melakukan peraturan sepihak perihal diwajibkan akte kelahiran sebagai syarat mutlak pendaftaran masuk sekolah.

Kebijakan akte kelahiran sebagai syarat masuk sekolah bukan kebijakan Dinas pendidikan Karo, melainkan kebijakan sekolah bersangkutan. Komisi C Horison Sitepu yang membidangi pendidikan akan bekerjasama dengan Dinas pendidikan Kabupaten Karo, akan menindak lanjuti masalah calon pelajar yang tertunda masuk sekolah, karena tidak ada akte kelahiran.

Bupati Karo DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi saat menerima perwakilan demonstran MPC PP Kabupaten Karo berjanji akan menekan biaya pembuatan akte kelahiran serendah-rendahnya dan bila perlu gratis.

Pembuatan akte kelahiran sebenarnya gratis bagi anak usia di bawah dua bulan untuk usia di atas dua bulan di kenakan bayaran sebesar Rp 50 ribu, sedang usia satu tahun ke atas, akte kelahiran harus ditetapkan pengadilan negeri dengan membayar biaya operasional yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat, ungkap Ketua Pengadilan Negeri Kaban Jahe Kuncoro SH.(Analisa)

Categories: Sosial Tags: ,

Pedastaren Tarigan: Koruptor Kelas Teri Juga Harus Dihukum

Pedastaren Tarigan (dok)

Pakar hukum Universitas Sumatera Utara Dr Pedastaren Tarigan SH mengatakan, koruptor besar maupun kecil yang terbukti merugikan keuangan negara harus tetap dihukum dan tidak ada pengecualian.

“Hukum harus ditegakkan di negeri ini. Siapapun yang benar-benar terbukti bersalah harus diberikan sanksi hukum yang tegas sesuai tingkat kesalahan yang dilakukan orang tersebut,” katanya di Medan, Minggu (22/7).

Hal tersebut dikatakannya mengomentari putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang tidak menjatuhkan hukuman penjara terhadap Agus Siyadi yang terbukti korupsi dana Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp5,795 juta.

Pedastaren mengatakan, bagi pelaku korupsi Rp5,79 juta tidak diberikan hukuman adalah sangat mengejutkan bagi penegakan hukum. Ini benar-benar hal yang aneh terjadi dalam dunia peradilan.

“Tidak dihukumnya pelaku korupsi di tingkat kasasi itu, dapat menjadi preseden bagi penegakan hukum di Indonesia. Bagaimana pun juga pelaku yang diyakini terbukti korupsi dan merugikan keuangan negara harus tetap dipidana, jarang dibebaskan seperti dialami Agus Siyadi,” kata Kepala Laboratorium Fakultas Hukum USU itu.

Dia mengatakan, tidak dihukumnya koruptor Rp5,795 juta itu, membuat pelaku korupsi lainnya di negeri ini, tidak akan membuat efek jera. Hal-hal yang seperti ini harus dihindari demi tegaknya hukum di Indonesia.

Sedangkan, pelaku korupsi senilai Rp1,8 juta diberikan ganjaran hukuman. Apalagi korupsi Rp5,795 juta tidak dipidana. “Kita juga perlu mengetahui apa pertimbangan hukum dari MA yang tidak memvonis pelaku korupsi Rp 5,795 juta itu,” ucap dia.

Lebih lanjut dia mengatakan, tidak divonisnya pelaku korupsi itu, bisa menimbulkan pro dan kontra terhadap MA, karena ini menyangkut kasus korupsi yang sedang lagi giat-giatnya diberantas atau “diperangi” para penegak hukum.

Bahkan, jelasnya, kasus korupsi ini sudah semakin mengakar dan harus diberantas dengan cara menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya kepada si pelaku, sehingga dapat membuat rasa takut bagi orang yang berbuat kesalahan tersebut.

“Apapun bentuknya kasus korupsi harus dihukum dan ini sebagai pembelajaran ,sehingga kedepan orang tidak mau lagi melakukan kesalahan dan pelanggaran hukum.Dengan adanya hukuman itu orang akan bertaubat dan tida mau lagi melanggar hukum,” kata staf pengajar pada Fakultas Hukum USU itu.

Dia menambahkan, lebih baik pelaku korupsi itu diberikan hukuman denda dengan mengganti biaya yang telah disalahgunakannya.Daripada pelaku korupsi itu tidak dihukum sama sekali.

Sehubungan dengan itu, putusan MA yang tidak menghukum pelaku korupsi tersebut perlu dipikirkan secara arif dan bijaksana, karena ini akan menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat.

“Masyarakat jangan sampai merasa kecewa dengan putusan MA yang tidak menghukum pelaku yang mamang terbukti korupsi.Karena masyarakat juga berkeinginan kasus korupsi tersebut diberantas,” kata Pedastaren.(Antara)

Categories: hukum Tags:

Dua Sejoli Tertangkap Sedang Fly di Kabanjahe

Ilustrasi sabu (okezone)

Paul Antonius Tarigan (24) warga Gang Merek Berastagi dan Yanti Br Purba (34) warga Desa Sukadame Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo ditangkap aparat penegak hukum, Minggu (22/7) di sebuah rumah di Jalan Jamin Ginting Gang Telkom Nomor 3 Kabanjahe.

Sepasang kekasih ini ditangkap saat sedang asik menikmati sabu-sabu. Petugas Polres Tanah Karo berhasil mengamankan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,06 gram yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam rokok Sampoerna milik Yanti Br Purba. Sedangkan Sabu seberat 0.04 gram yang tersimpan di dalam kotak rokok X Mild milik pria teman Yanti, Paul Antonius Tarigan.

Selain itu juga ditemukan satu buah bong, 2 pipet dan kaca bening berbentuk bulat yang digunakan tersangka sebelum ditangkap. Sambil menangis tersedu-sedu, Yanti Br Purba di depan juru periksa mengaku mempunyai dua anak dan saat ini statusnya sebagai janda.

Kapolres Tanah Karo AKBP Marcelino Shampouw yang di konfirmasi melalui Kasat Narkoba Polres Karo AKP A Dalimunthe membenarkan kejadian tersebut.

“Begitu kita mendapat laporan dari masyarakat sekitar tentang adanya pasangan ini mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, jajaran Polres langsung melakukan pengintaian ke Jalan Mariam Ginting dan berhasil menemukan kedua tersangka sedang mengkonsumsi sabu-sabu. Tersangka dan barang bukti telah kita diamankan untuk penyelidikan lebih lanjut” ujarnya.(Sumut Pos)

 

Categories: hukum Tags: ,

Polres Karo Didesak Usut Penyelewengan Dana KCC

Ilustrasi korupsi (kompasiana)

Polisi diminta segera menindaklanjuti kasus dugaan korupsi penyalahgunaan aliran dana pengembangan Lembaga Pendidikan Non Formal “Karo Community Colege” (KCC), senilai Rp1 miliar yang anggarannya bersumber dari APBD Karo 2009 dan 2010.

Mantan Ketua Komisi A DPRD Karo, Jhon Andreas Purba, Minggu (22/7) di Berastagi meminta Kapolres Tanah Karo mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan anggaran KCC tersebut. Karena berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Karo, ditemukan berbagai kejanggalan dan temuan awal adanya dugaan penyelewengan. Pada APBD Karo Tahun Anggaran 2009 ditampung Rp450 juta untuk KCC.

Dari hasil audit itu ditemukan penggunaan anggaran fiktif pada dokumen Surat Perintah Jalan (SPJ), senilai Rp77 juta. Sedangkan pada APBD Karo tahun 2010, dianggarkan Rp550 juta dan ditemukan penyalahgunaan penggunaan anggaran senilai Rp99 juta, untuk pengadaan barang berupa komputer, laptop, meubiler (fiktif,red).

“Beberapa hari lalu, jajaran Polres Tanah Karo telah meminta keterangan Sekdakab Karo, Ir Makmur Ginting, Msi terkait dana subsidi KCC. Jadi kami harapkan agar terus ada pengembangan kasus,” ujar Jhon.

Kasi Humas Polres Karo, AKP Sayuti Malik pada wartawan menyebutkan, bahwa Setdakab Karo dimintai keterangan.(Sumut Pos)

Categories: hukum Tags: ,

Perlakuan Pengelola Panti Parawasa Berastagi dikeluhkan

Panti Parawasa Berastagi (Analisa)

Para penghuni Panti Parawasa UPT Berastagi tuding pimpinaan lembaga tersebut tidak memiliki hati nurani karena bertindak di luar ketentuan dan tupoksi. Keluhan tersebut disampaikan para penghuni saat kunjungan Kepala Dinas Sosial Prov Sumut Drs Alexus Purba, belum lama ini.

Dalam kunjungan kerjanya itu, Alexus memberikan pembinaan kepada 79 orang warga binaan yang berada di kantor Parawasa Berastagi. Ia didampingi stafnya dari Medan serta dihadiri Kepala Dinas Sosial kabupaten Karo Drs Sadarta Bukit dan kepala Kesehatan Kabupaten Karo Dr Jansen Perangin angin.

Kunjungan kerja tersebut di lakukan Purba sekaligus membuka pelatihan Tagana Pendamping Bencana Sosial yang di lakukan di Hotel Sibayak Berastagi. Dalam kunjungan tersebut, beberapa warga binaan dan orangtuanya berceloteh atas sikap dan layanan pimpinan dan staf kantor Parawasa Berastagi yang dirasa keterlaluan di luar tupoksi dan norma.

Terkait keluhan beberapa keluarga yang menyatakan bahwa Kepala UPT Parawasa Drs Halomoan Samosir tidak memiliki ‘hati nurani’, hal ini diutarakan NH (51), orangtua Yl (30) yang diserahkan Satpol PP dan Dinas Sosial Provinsi Sumut ke Parawasa Berastagi.

NH mengatakan para pegawai di Parawasa tidak memiliki ‘hati nurani’, hal tersebut di utarakan NH karena anaknya di tahan oleh pegawai Parawasa. Namun keterangan NH bertolak belakang dengan keterangan yang diberikan Kepala UPT Panti Parawasa yang berada di Jalan Jamin Ginting, Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo.

Menurut Halomoan Samosir kepada wartawan, Yl di Panti Parawasa untuk dibina, bukan ditahan. “Kami hanya menjalankan tugas sebagi Pejabat fungsional pekerja sosial yang membina para wanita, baik itu Tuna susila dan Tuna Laras yang diserahkan Dinas Sosial Provinsi Sumut,” katanya.(Orbit)

Categories: Sosial Tags: ,
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 270 other followers