Archive

Posts Tagged ‘pemkab karo’

PT WEP Dituding Lakukan Perambahan Hutan Di Karo

Ilustrasi (Sumut Berita)

Ilustrasi (Sumut Berita)

KABANJAHE: Munculnya tudingan PT Wampu Electric Power (WEP) melakukan perambahan hutan dan penyalahgunaan perizinan, membuat Pemerintah Kabupaten Karo mengundang PT Wampu Electric Power (WEP) melakukan pertemuan di ruang Rapat Sekdakab Karo, kemarin.

Pertemuan dihadiri Plt Bupati Karo Terkelin Berahmana SH, Sekdakab dr Saberina MARS, Asisten Pemerintahan Drs K Terkelin Purba MSi, Kepala Dinas Kominfo Drs Kenan Ginting MPd, Plt Kepala Bappeda Abel Tarigan MSi, Kepala Perizinan Ramos Perangin angin, dan perwakilan PT WEP, hadir Presiden Direktur, Public Relation serta didampingi kuasa hukum.

Pada pertemuan itu, Dinas Perizinan dan Dinas Kehutanan diminta agar melayangkan surat kepada pihak PT WEP yang mengelola Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)  di desa Rih Tengah Kecamatan Kutabuluh, untuk mengirimkan seluruh data terkait perizinan.

Baik yang diterbitkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintahan Kabupaten Karo. Dan diberikan waktu kepada pihak PT WEP untuk memaparkan data yang berkaitan dengan kompensasi atas tanah/hak yang telah diberikan kepada masyarakat.

Menurut keterangan pihak PT WEP, untuk mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, pihaknya telah menyelesaikan seluruh kompensasi kepada masyarakat. Untuk itu, seluruh proses ganti rugi telah dilakukan terhadap seluruh lahan masyarakat. Namun demikian jika masih ada tuntutan masyarakat perihal ganti rugi, PT WEP akan tetap terbuka dialog untuk mencari solusinya.

Menanggapi hal itu, Sekdakab dr Saberina MARS mengatakan, akan diadakan pertemuan lanjutan, khusus dengan camat dan tiga kepala desa terkait beserta anggota masyarakat yang merasa keberatan karena belum menerima kompensasi dari pihak PT WEP yang diharapkan akan dihadiri juga pihak Polres Tanah Karo.

Sebelumnya, berbagai kalangan di Kabupaten Karo mensinyalir areal perusahaan yang bergerak di bidang hydro power bersama dua perusahan dari Korea mengelola PLTA tersebut, bertentangan dengan Izin Menhut RI. Termasuk tempat berdirinya PLTA sejak mulai dibangun. Pasalnya, bertentangan dengan UU Kehutanan No 41 tentang pengelolaan kawasan hutan.

“Sebab, apa dasar oknum membuat surat Akte Camat atas kawasan hutan yang didiami masyarakat adat yang belum memiliki alas hak ?,”kata Darta Bangun anggota DPRD Karo.

Ditambahkan, sesuai UU No 30/2009 tentang ketenagalistrikan menyebutkan, apabila ada pelanggaran atas izin diterbitkan Menhut RI atas PLTA Rih Tengah ditemui di lapangan, pihak pengelola berpotensi dipidana hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 3 miliar dan izin dicabut.

Untuk itu, dia mendesak Pemkab Karo agar segera meninjau ulang Izin PT WEP dengan membandingkan letak berdirinya lokasi serta luas areal diduga lebih luas dari izin yang diterbitkan Menhut RI termasuk analisis dampak lingkungannya (AMDAL).

Diperoleh informasi, perluasan areal yang tidak sesuai dengan luas peta yang diterbitkan Menteri Kehutanan RI seluas 35,68 Ha, juga banyak dipermasalahkan berbagai kalangan di daerah itu
Terkait hal itu, praktisi pembangunan dan demokrasi, Cuaca Bangun SE Ak SH MSi kepada andalas mengaku pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Karo sangat lemah dalam melakukan tugasnya.

Mereka tidak maksimal dalam menjaga lahan tidur dan hutan lindung dan dari informasi diperoleh justru disebut-sebut, Dinas Kehutanan turut andil dalam dua mega proyek di Karo, seperti PT MIL di Merek dan PT WEB di Rih Tengah.

Sehingga kedua proyek yang melibatkan penanaman modal asing (PMA) tersebut berjalan dengan mulus. Tak pelak lagi, investor dengan gampang menggarap lahan tersebut untuk dijadikan hotel, tempat hiburan dan lainnya maupun PLTA, sementara rakyat sekitar hidup merana tanpa bisa berbuat apa-apa. (Andalas)

Festival Budaya Karo Perlu Digelar

Ilustrasi (Andalas)

KABANJAHE: Digelarnya wisata dan budaya Karo  membuka peluang bagi masyarakat luas mengenal  produk unggulan, serta menjaring investor untuk berinvestasi khusus di sektor wisata.

Latar belakang penyelenggaraan wisata dan budaya Karo,  terbatasnya informasi ragam potensi wisata dan ragam budaya yang dimiliki di Kabupaten Karo yang banyak belum dikenal, karena itu diperlukan sarana pendukung berupa pameran terkait untuk mempromosikan produk-produk unggulan di Karo.

Promosi pameran dilakukan, karena pameran memiliki unsur demonstratif yang tinggi, sehingga informasi tentang potensi serta produk yang ingin dijual dapat dipamerkan secara lebih detail kepada investor atau buyer, ungkap Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Karo, Dinasti Sitepu melalui sekretarisnya, Karya Bakti Karo Karo pada Analisa, Rabu (10/9).

“Setiap tahun akan kita gelar festival  seni budaya dan hasil pertanian sebagai promosi produk ke masyarakat luas,” katanya.

Letak Kabupaten Karo yang geografis cukup starategis untuk berinvesti bagi para investor, menjadi tujuan utama diadakannya gelar wisata dan budaya.

“Kita berharap gelar wisata dan budaya yang direncanakan jadi agenda tahunan akan terwujud,” kata Karya.

Mimpi Tanah Karo jadi objek wisata bergengsi di Sumut berpeluang besar, bila didukung semua pihak dan niat untuk membenahi wisata, ujarnya.

Dia mengatakan, penataan dengan baik didukung  dana yang cukup, terlebih adanya fokus perhatian investor   bukan tidak mungkin keberadaan wisata di Karo menghasilkan inkam terliunan rupiah setiap tahun.

Imbas dari kemajuan sektor wisata dapat dirasakan  masyarakat Karo, karena sejahtera ekonominya. Sebab, puluhan miliaran rupiah uang selalu berputar setiap minggu, sebagai imbas datangnya para wisatawan berkunjung ke Karo,ujarnya.

Menuju wiasata Karo lebih baik, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Karo berusaha semampu mungkin lakukan program tepat sasaran untuk memajukan dan mempromosikan produk unggulan wisata Karo, ujar Karya. (Analisa)

Plt Bupati Karo Jangan Ragu Lakukan Terobosan

Terkelin Brahmana (Andalas)

KABANJAHE: Kemajuan satu daerah ditentukan oleh seorang pemimpin yang ada di wilayah tersebut. Bagaimana seorang pemimpin dapat memperjuangkan daerahnya melalui berbagai gagasan yang inovatif, kreatif dan selalu peka dengan penderitaan rakyatnya.

“Untuk itu, Plt Bupati Karo, Terkelin Berahmana SH diminta jangan ragu lakukan terobosan pembangunan,”kata anggota DPRD Karo, Sentosa Sinulingga SH dan praktisi pembangunan dan demokrasi, Cuaca Bangun SE Ak SH MSi secara terpisah kepada andalas, Senin (8/9) di Kabanjahe.

Caranya, harus banyak melakukan terobosan serta melakukan usulan-usulan kepada pemerintah atasan tentang apa yang dibutuhkan daerahnya. Banyak daerah lambat berkembang dan tertinggal, karena kurangnya pendekatan-pendekatan yang dilakukan pemimpinnya baik kepada masyarakat sendiri maupun kepada pemerintah provinsi dan pusat.”Bagaimana daerah dapat bantuan dari pemerintah atasan, bila usulan tidak pernah disampaikan,”kata Sentosa.

Disebutkan, sehebat apapun pimpinan bila tanpa dukungan masyarakat, pemimpin tak mampu bekerja sendiri, dan pembangunan takkan dapat dilaksanakan dengan baik. Kekuasaan sesungguhnya adalah pelayanan, yakni melayani rakyat yang mempercayakan kekuasaan itu kepada yang bersangkutan. Sayangnya, pada saat sekarang ini, kondisi tersebut mulai tergerus sama sekali. Dewasa ini banyak pejabat lebih senang dilayani.

Hal senada dikatakan Cuaca Bangun. Plt Bupati Karo, Terkelin Berahmana SH harus sadar tiga tahun belakangan, daerah ini semakin jauh tertinggal. Keterpurukan daerah ini selama tiga tahun termasuk juga ‘dosa’ Terkelin Berahmna selaku wakil bupati saat itu. Paling parah, infrastruktur jalan baik perkotaan maupun pedesaan sebagai urat nadi perekonomian warga, termasuk membangkitkan kembali gairah seluruh aparatur PNS Pemkab Karo sebagai dream team.

Demikian juga kesemrawutan kota Kabanjahe dan Berastagi. Bupati Karo harus berani lakukan terobosan dalam hal penataan kota. Mulai dari penertipan PKL, penggunaan trotoar, pemindahan Tempat Penampungan Sementara (TPS) eks korban kebakaran yang berada di jalan Letnan Mumah Purba dan Abdul Kadir dan mensegerakan pembangunan Pusat Pasar yang lebih modern.

“Pembangunan sejumlah infrastruktur berbasis pertanian di pedesaan, termasuk penanganan pengungsi dan relokasi total tiga desa zona merah Sinabung, warga pengungsi perlu kepastian,”katanya.

Lebih jauh dikatakan, euforia kemenangan sudah saatnya diakhiri, rakyat butuh bukti. Visi yang sudah dicanangkan harus menjadi roh pembangunan. Visi pemerintahan sekarang perlu dipertanyakan, terwujudnya masyarakat Karo yang makmur dan sejahtera berbasis pertanian dan pariwisata yang berwawasan lingkungan. Sementara dalam tiga tahun belakangan sektor pertanian dan pariwisata masih jauh dari harapan. Intinya, banyak PR, yang butuh kerja cepat, fokus dan terarah.

“Dengan adanya kepekaan terhadap lingkungan dapat melahirkan kesadaran, konsep, perencanaan yang akhirnya menimbulkan partisipasi masyarakat dalam hal kepedulian terhadap lingkungan,”kata Cuaca Bangun.

Tiga tahun di bawah bayang-bayang mantan Bupati Kena Ukur Surbakti, Terkelin harusnya sudah banyak belajar. Sehingga tidak ada lagi alasan belajar atau beradaptasi dengan seluruh jajarannya. Terkelin Berahmana SH harus berani melawan sistem yang korup, peka akan penderitaan rakyat. Blusukan ke sentra-sentra pertanian, maupun mengunjungi hasil-hasil pembangunan APBD, bagaimana kualitasnya di lapangan.

Plt Bupati Karo harus konsentrasi membangun daerah ini, termasuk memenuhi janji-janji politiknya dulu saat Pilkada, jangan mudah dipengaruhi bisikan-bisikan orang-orang disekelilingnya, yang memiliki motivasi tersendiri demi keuntungan pribadi dan kelompoknya.

“Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang mempunyai ide-ide cemerlang sehingga dapat memberikan terobosan-terobosan yang baru dan segar, cemerlang bagi suatu paradigma perubahan,”ujarnya. (Andalas)

Jalan Rusak Hambat Kelancaran Transportasi Masyarakat Namanteran

Pengendara sepeda motor sambil membawa beban ekstra hati-hati melintasi jalan rusak, yang terdapat tonjolan batu-batu runcing. (Analisa/Didik Sastra)

NAMANTERAN: Masyarakat Desa Gungpinto Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo mendambakan perbaikan jalan sebagai sarana mempermudah transportasi mengeluarkan hasil pertanian dari desa itu untuk di jual ke kota.

Jalan desa yang rusak parah memperlambat kelancaran transportasi masyarakat, apalagi saat mengeluarkan hasil panen. Pecah ban karena batu-batu runcing bertabur di sepanjang jalan yang rusak juga menjadi ancaman serius.

Akses jalan yang rusak, selain menyulitkan masyarakat juga membuat jatuhnya harga komoditi hasil panen. Hal itu terjadi sebab para tengkulak hasil pengambil panen banyak menghadapi risiko saat masuki desa untuk membeli hasil pertanian masyarakat setempat.

“Selain pecah ban, muatan kendaraan tidak bisa maksimal takut tidak naik di tanjakan, ban cepat aus akibat sering terbentur bebatuan menyebabkan komponen ban seperti kawat putus, rem cepat aus dan lain-lain, kata Mawardi Sembiring (61) pada Analisa, Rabu (3/9).

Keinginan masyarakat menjual hasil pertaniannya ke kota tidak mungkin, karena tarnsportasi umum dari desa ini tidak ada, andaipun ada hanya roda dua. Hasil panen bisa mencapai ton tidak mungkin dapat diangkut dengan sepeda motor, katanya.

Karena itu, masyarakat di sini umumnya menjual hasil pertanian tidak ke kota melainkan kepada tengkulak-tengkulak yang datang ke Desa Gungpinto.

“Lima belas tahun akses jalan menuju Desa Gungpinto mengalami rusak parah namun ada kepedulian pemerintah memperbaikinya,” tutur Mawardi.

Jika diurut, sudah berapa kali Bupati Karo kali mengalami pergantian, tetapi nasib jalan yang rusak ini tidak kunjung diperbaiki. Padahal, akibat akses jalan menuju desa ini rusak, membuat masyarakat Desa Gungpinto yang jumlahnya 200 KK tepatnya berada di lereng Sinabung radius 5 Km semakin terisolir, tuturnya

“Untuk kemajuan dan perbaikan ekonomi masyarakat Desa Gungpinto, kami meminta Pemkab Karo memperbiki akses jalan desa kami yang rusak,” ujarnya.(Analisa)

Warga Diminta Waspadai Ancaman Lahar Dingin Sinabung

Visual CCTV Gunung Sinabung Senin (4/11/2013)

Visual CCTV Gunung Sinabung Senin (4/11/2013)

Warga desa sekitar Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara diminta mewaspadai kemungkinan terjadinya banjir lahar dingin.

Kepala Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Hendrasto mengingatkan datangnya hujan akhir-akhir ini. Karena itu jika hujan lebat masyarakat diminta tidak mendekati lembah-lembah sungai yang berhulu di puncak Gunung Sinabung.

“Kan sekarang sering hujan juga di sana. Dengan adanya abu yang beberapa kali letusan itu bisa berpotensi terjadinya lahar. Karena sering hujan, itu lembah-lembah sungai walaupun di luar tiga kilometer tetap saja harus waspada. Apalagi kalau hujan jangan masuk ke sungai,“ jelas Kepala Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Hendrasto saat dihubungi KBR68H.

Kemarin sore, Gunung Sinabung kembali meletus dan memuntahkan abu vulkanik hingga tujuh ribu meter. Akibatnya warga empat desa sekitar gunung diungsikan. Jumlah pengungsi tercatat lebih dari 1200 orang.(portalkbr.com)

Categories: Sinabung Tags: , , ,

Kredit Usaha Pertanian Karo Dinilai Mubazir

Petani di Raja Payung, kecamatan Merdeka memanden cabai (Antara)

Sinergi yang dilaksanakan Dinas Pertanian (Distan) Pemkab Karo, untuk mensosialisasikan pelaksanaan penyaluran kredit usaha pertanian dengan biaya Rp 112 juta dalam APBD Kabupaten Karo TA 2012 dinilai kurang transparan dan mubazir.

Pasalnya, pemerintah pusat sudah mempunyai program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) sesuai Peraturan Menteri Pertanian No 57/ Permentan/KU.430/7/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan KKP-E dan Peraturan Menteri Keuangan No 79/PMK.05/2007 tentang KKP-E.

Dalam hal ini, Sekda LSM LIRA Kabupaten Karo, Julianus Sembiring, Senin (3/9), mempertanyakan sumber dana kegiatan serius sinergi itu. “Kenapa pula Dinas Pertania Pemkab Karo mengalokasikan anggaran serius sinergi,  sementara pemerintah pusat sudah mengalokasikan anggaran KKP-E,”katanya.

Dikatakan, Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) merupakan program kementerian pertanian, yang bertujuan untuk membantu permodalan petani dan peternak dengan suku bunga bersubsidi sehingga mereka dapat menerapkan teknologi rekomendasi budi daya.

“Kalau program dan pendanaan KKP-E sudah ditatur dalam permentan dan permenkue, kenapa pula anggaran sosialisasi pelaksanaan penyaluran kredit usaha pertanian dialokasikan dalam APBD TA 2012,” ujarnya.

Ketika dikonfirmasi kepada Kadis Pertanian Pemkab Karo melalui Kabid Perencanaan Jeni Surbakti, Senin (3/9) di ruang kerjanya, membenarkan dinasnya ada mengalokasikan anggaran program serius sinergi yang bertujuan untuk mensosialisasikan penyaluran kredit usaha pertanian.

Disebutkan, program serius sinergi itu memang hampir mirip dengan program KKP-E, namun ada perbedaan. “Memang sama-sama soal bantuan lunak. Bedanya kalau KKP-E itu adalah program pusat, sementara serius sinergi itu adalah program dinas,” ujarnya tanpa merinci landasan hukum untuk mengalokasikan anggaran serius sinergi tersebut.

Saat didesak apa landasan hukum pengalokasian pos anggaran serius sinergi tersebut, stafnya Syafudin secara spontan mengatakan tidak perlu landasan hukum. “Landasan hukumnya adalah petani untung,” sahutnya. (Andalas)

Dewan Tuding Pengangkatan Pejabat Karo Langgar Aturan

Bupati Karo Kena Ukur Surbakti (karokab.go.id)

Pengangkatan pejabat struktural di Kabupaten Karo selama ini banyak mengandung unsur pelanggaran, pasalnya bupati sepertinya tidak menggunakan struktur yang jelas sesuai dengan peraturan pemerintah, sehingga seenaknya menabrak rambu yang sudah ada.

Bupati Karo DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti dalam pengangkatan pejabat eselon II, di lingkungan Pemkab Karo dinilai tidak mematuhi Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan struktual.

Sejak dilantik terhitung Jumat (25/3) tahun lalu dan telah menjabat setahun lima bulan, Bupati Karo DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti sudah lima kali mengganti Kepala Dinas Pendidikan Karo. Pergantian pertama dari Seruan Sembiring ke Bahtera Ginting. Bahtera Ginting menjabat sangat singkat, cuma 40 hari sebelum digantikan Sugianta Ginting.

Hanya beberapa hari, dengan alasan mengundurkan diri, Kamis (20/10-2012), Sugianta Ginting digantikan Kumani Karo-Karo. Ia pun tidak lama, cuma menjabat enam bulan dengan alasan memasuki pensiun.

Selanjutnya, Senin (30/7), jabatan tersebut kembali diserahkan ke Sugianta Ginting sebagai Plt Kadis Pendidikan. Terakhir, Sugianta Ginting yang baru menjabat sebulan lebih diganti Sastra Sembiring yang dilantik Jumat (6/8).

Dengan pencopotan tersebut, berarti menambah sederetan nama pejabat di Kabupaten Karo ini yang dicopot bupati. Sebelumnya sejumlah pejabat yang dicopot, antara lain Kadis Kehutanan Timotius Ginting digantikan Plt Martin Sitepu yang beberapa hari kemudian dicopot lagi dan digantikan dengan Plt Cipto.

Kemudian, pencopotan Kepala Bappekab Pantas Samosir dengan mengangkat Herawati br Sitepu. Namun beberapa hari kemudian diganti lagi ke Plt Abel Tarigan.

Bupati Karo dalam hal ini dinilai tidak mempertimbangkan masukan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) sesuai pada Bab X pasal 14 untuk menjamin kualitas dan objektivitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah di setiap instansi dibentuk Baperjakat.

Lain lagi dengan kasus dialami pejabat Direktur RSU Kabanjahe yang tadinya dijabat Dr.Suara Ginting, pada Juli 2012 menjadi pembicaraan hangat atau gonjang ganjing para pejabat dan PNS lingkungan Pemkab Karo, karena mengundurkan diri (versi sang pejabat, dan diberhentikan/dipecat versi BKD Karo).

Semuanya itu perlu keterangan resmi dari Bupati Karo untuk melepas keresahan para PNS lingkungan Pemkab Karo dalam mengabdikan diri sesuai dengan tupoksi, disiplin ilmu yang diemban dan gairah kerja dan penigkatan karier PNS yang terukur dan berjenjang untuk berinovasi yang terbaik dan benar bagi mewujudkan Tanah Karo yang maju dan sejahtera dalam perubahan dalam koridor yang aman dan damai sejahtera.

Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi Pijer Podi Edi Ulina Ginting dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Karo Tahun 2011 pada pandangan setiap fraksi-fraksi yang ada di DPRD Karo, dalam paripurna DPRD Karo belum lama mini.

Selain itu katanya, sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Karo masih ada yang belum defenitif untuk dilantik, sehingga menimbulkan dampak tidak maksimal menjalankan tugasnya dalam pelayanan publik di tengah-tengah masyarakat, termasuk pengelolaan anggaran. (Orbit)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 270 other followers