Archive

Posts Tagged ‘pemkab karo’

Warga Diminta Waspadai Ancaman Lahar Dingin Sinabung

November 4, 2013 Leave a comment
Visual CCTV Gunung Sinabung Senin (4/11/2013)

Visual CCTV Gunung Sinabung Senin (4/11/2013)

Warga desa sekitar Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara diminta mewaspadai kemungkinan terjadinya banjir lahar dingin.

Kepala Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Hendrasto mengingatkan datangnya hujan akhir-akhir ini. Karena itu jika hujan lebat masyarakat diminta tidak mendekati lembah-lembah sungai yang berhulu di puncak Gunung Sinabung.

“Kan sekarang sering hujan juga di sana. Dengan adanya abu yang beberapa kali letusan itu bisa berpotensi terjadinya lahar. Karena sering hujan, itu lembah-lembah sungai walaupun di luar tiga kilometer tetap saja harus waspada. Apalagi kalau hujan jangan masuk ke sungai,“ jelas Kepala Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Hendrasto saat dihubungi KBR68H.

Kemarin sore, Gunung Sinabung kembali meletus dan memuntahkan abu vulkanik hingga tujuh ribu meter. Akibatnya warga empat desa sekitar gunung diungsikan. Jumlah pengungsi tercatat lebih dari 1200 orang.(portalkbr.com)

Categories: Sinabung Tags: , , ,

Kredit Usaha Pertanian Karo Dinilai Mubazir

September 4, 2012 Leave a comment

Petani di Raja Payung, kecamatan Merdeka memanden cabai (Antara)

Sinergi yang dilaksanakan Dinas Pertanian (Distan) Pemkab Karo, untuk mensosialisasikan pelaksanaan penyaluran kredit usaha pertanian dengan biaya Rp 112 juta dalam APBD Kabupaten Karo TA 2012 dinilai kurang transparan dan mubazir.

Pasalnya, pemerintah pusat sudah mempunyai program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) sesuai Peraturan Menteri Pertanian No 57/ Permentan/KU.430/7/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan KKP-E dan Peraturan Menteri Keuangan No 79/PMK.05/2007 tentang KKP-E.

Dalam hal ini, Sekda LSM LIRA Kabupaten Karo, Julianus Sembiring, Senin (3/9), mempertanyakan sumber dana kegiatan serius sinergi itu. “Kenapa pula Dinas Pertania Pemkab Karo mengalokasikan anggaran serius sinergi,  sementara pemerintah pusat sudah mengalokasikan anggaran KKP-E,”katanya.

Dikatakan, Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) merupakan program kementerian pertanian, yang bertujuan untuk membantu permodalan petani dan peternak dengan suku bunga bersubsidi sehingga mereka dapat menerapkan teknologi rekomendasi budi daya.

“Kalau program dan pendanaan KKP-E sudah ditatur dalam permentan dan permenkue, kenapa pula anggaran sosialisasi pelaksanaan penyaluran kredit usaha pertanian dialokasikan dalam APBD TA 2012,” ujarnya.

Ketika dikonfirmasi kepada Kadis Pertanian Pemkab Karo melalui Kabid Perencanaan Jeni Surbakti, Senin (3/9) di ruang kerjanya, membenarkan dinasnya ada mengalokasikan anggaran program serius sinergi yang bertujuan untuk mensosialisasikan penyaluran kredit usaha pertanian.

Disebutkan, program serius sinergi itu memang hampir mirip dengan program KKP-E, namun ada perbedaan. “Memang sama-sama soal bantuan lunak. Bedanya kalau KKP-E itu adalah program pusat, sementara serius sinergi itu adalah program dinas,” ujarnya tanpa merinci landasan hukum untuk mengalokasikan anggaran serius sinergi tersebut.

Saat didesak apa landasan hukum pengalokasian pos anggaran serius sinergi tersebut, stafnya Syafudin secara spontan mengatakan tidak perlu landasan hukum. “Landasan hukumnya adalah petani untung,” sahutnya. (Andalas)

Dewan Tuding Pengangkatan Pejabat Karo Langgar Aturan

August 27, 2012 Leave a comment

Bupati Karo Kena Ukur Surbakti (karokab.go.id)

Pengangkatan pejabat struktural di Kabupaten Karo selama ini banyak mengandung unsur pelanggaran, pasalnya bupati sepertinya tidak menggunakan struktur yang jelas sesuai dengan peraturan pemerintah, sehingga seenaknya menabrak rambu yang sudah ada.

Bupati Karo DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti dalam pengangkatan pejabat eselon II, di lingkungan Pemkab Karo dinilai tidak mematuhi Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan struktual.

Sejak dilantik terhitung Jumat (25/3) tahun lalu dan telah menjabat setahun lima bulan, Bupati Karo DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti sudah lima kali mengganti Kepala Dinas Pendidikan Karo. Pergantian pertama dari Seruan Sembiring ke Bahtera Ginting. Bahtera Ginting menjabat sangat singkat, cuma 40 hari sebelum digantikan Sugianta Ginting.

Hanya beberapa hari, dengan alasan mengundurkan diri, Kamis (20/10-2012), Sugianta Ginting digantikan Kumani Karo-Karo. Ia pun tidak lama, cuma menjabat enam bulan dengan alasan memasuki pensiun.

Selanjutnya, Senin (30/7), jabatan tersebut kembali diserahkan ke Sugianta Ginting sebagai Plt Kadis Pendidikan. Terakhir, Sugianta Ginting yang baru menjabat sebulan lebih diganti Sastra Sembiring yang dilantik Jumat (6/8).

Dengan pencopotan tersebut, berarti menambah sederetan nama pejabat di Kabupaten Karo ini yang dicopot bupati. Sebelumnya sejumlah pejabat yang dicopot, antara lain Kadis Kehutanan Timotius Ginting digantikan Plt Martin Sitepu yang beberapa hari kemudian dicopot lagi dan digantikan dengan Plt Cipto.

Kemudian, pencopotan Kepala Bappekab Pantas Samosir dengan mengangkat Herawati br Sitepu. Namun beberapa hari kemudian diganti lagi ke Plt Abel Tarigan.

Bupati Karo dalam hal ini dinilai tidak mempertimbangkan masukan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) sesuai pada Bab X pasal 14 untuk menjamin kualitas dan objektivitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah di setiap instansi dibentuk Baperjakat.

Lain lagi dengan kasus dialami pejabat Direktur RSU Kabanjahe yang tadinya dijabat Dr.Suara Ginting, pada Juli 2012 menjadi pembicaraan hangat atau gonjang ganjing para pejabat dan PNS lingkungan Pemkab Karo, karena mengundurkan diri (versi sang pejabat, dan diberhentikan/dipecat versi BKD Karo).

Semuanya itu perlu keterangan resmi dari Bupati Karo untuk melepas keresahan para PNS lingkungan Pemkab Karo dalam mengabdikan diri sesuai dengan tupoksi, disiplin ilmu yang diemban dan gairah kerja dan penigkatan karier PNS yang terukur dan berjenjang untuk berinovasi yang terbaik dan benar bagi mewujudkan Tanah Karo yang maju dan sejahtera dalam perubahan dalam koridor yang aman dan damai sejahtera.

Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi Pijer Podi Edi Ulina Ginting dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Karo Tahun 2011 pada pandangan setiap fraksi-fraksi yang ada di DPRD Karo, dalam paripurna DPRD Karo belum lama mini.

Selain itu katanya, sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Karo masih ada yang belum defenitif untuk dilantik, sehingga menimbulkan dampak tidak maksimal menjalankan tugasnya dalam pelayanan publik di tengah-tengah masyarakat, termasuk pengelolaan anggaran. (Orbit)

Libur Lebaran, Wisatawan Sumbang Rp113 Juta PAD Karo

August 27, 2012 Leave a comment

Objek Wisata Gundaling (sinabungjaya.com)

Lima hari pasca-libur Lebaran, sekitar 36 ribu lebih wisatawan mengunjungi objek wisata yang tersebar di Kabupaten Karo. Dari jumlah itu, hingga Rabu (22/8), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karo selaku pengelola PAD di sektor wisata mampu meraup pendapatan sekira Rp113.000.000.

Pemasukan ini, sesuai keterangan Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Karo, Dinasti Sitepu SSos mulai dihitung sejak Sabtu atau sehari jelang Lebaran. “Diperkirakan pendapatan akan terus naik pada hari-hari terakhir masa liburan hari raya yang kemungkinan mencapai puncaknya di hari Minggu (26/8),” ujarnya menjawab wartawan, Jumat (24/8) di ruang kerjanya di Berastagi.

Namun demikian, tidak semua dari jumlah wisatawan yang datang ke Berastagi menyumbang devisa untuk sektor pariwisata, hal ini sambung Dinasti dikarenakan tidak semua pengunjung yang tiba memasuki kawasan objek wisata, di mana sesuai peraturan daerah dikenakan tarif retribusi masuk.

Jumlah besaran pendapatan tadi hanya dihitung dari tamu yang memasuki kawasan objek wisata Gundaling, Pemandian Air Panas Doulu dan Semangat Gunung, Tongging serta objek wisata Danau Lau Kawar. Dari hitungan yang ada, terdapat sekitar 28.250 wisatawan yang menyinggahi objek wisata, sisanya sekitar 8 ribuan lebih lagi atau sekira 30 persen dari tamu yang membayar retribusi hanya berwisata belanja. Kalaupun ada terang Dinasti mereka (wisatawan) cuma membayar jasa parkir atas kenderaan mereka.

“Seperti tahun-tahun sebelumnya, angka 30 persen itu hanya bagi mereka yang berwisata belanja, seperti ke Pasar Buah atau tempat lain, mereka tidak berkunjung ke objek wisata yang kami sediakan,” ujar Sitepu.

Pendapatan yang menggairahkan dari sektor wisata ini pun diketahui mempersempit jarak dengan target yang dibebankan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Karo, karena dengan tambahan sekira Rp130 juta per Rabu (22/8) kemarin, pihak Disbudpar selaku pemegang otoritas pengelola telah mampu menyumbang sekitar Rp946 juta

Sedangkan target yang ada berada di angka Rp1,28 miliar, sehubungan masih berjalannya masa libur dan tahun berjalan, dimana agenda liburan tetap tersedia, jumlah yang dipatok tadi papar Dinasti dengan optimis mampu dilalui.

Menyinggung pembenahan atau peningkatan sarana prasarana penunjang objek wisata diberbagai tempat, Dinasti menambahkan bahwa pihaknya akan melakukannya di tahun anggaran 2012. Secara perlahan, yang perlu dibenahi kita benahi agar bisa memuaskan pelanggan (wisatawan).

Disbudpar akan tetap memprioritaskan kenyamanan bagi pengunjung. Soal pembenahan tadi, harus secara bertahap mengingat keterbatasan anggaran. Demikian juga penataan objek wisata lokal lainnya, seperti Uruk Ndeholi, Gua Liang Dahar, pemandian alam Namo Karang, Uruk Tuhan di lereng Gunung Sinabung, ke depan akan dikemas menjadi sebuah paket wisata yang menarik dan menantang bagi penikmat wisata.

“Sebenarnya kita patut bersyukur, daerah ini dikaruniai berbagai potensi wisata yang sangat indah dan menarik didukung udaranya yang sejuk sepanjang musim,” tutupnya.(Andalas)

Kutip Retribusi Dolomit, Pemkab Karo Langgar Aturan

August 24, 2012 Leave a comment

Protes pengutipan retribusi dolomit (sumutberita.com)

Kebijakan Pemkab Karo mengutip retribusi truk dolomit Rp80 ribu, berdalih untuk penambahan PAD daerah terhitung Oktober 2011 hingga 7 Agustus 2012 tidak sejalan dengan aturan perundangan berlaku.

Dalam upaya peningkatan PAD di luar pajak dan retribusi daerah dijalankan pada tahun 2011 melalui kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah dengan melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dari sektor pertambangan dengan menerima sumbangan pihak ketiga kepada Pemkab Karo pada tahun 2011 tidak sejalan dengan amanah UU No 32 tahun 2004 Pasal 158 ayat 2.

“Dan, UU No 4 tahun 2009 pasal 128 ayat 5 tentang pertambangan mineral dan batu bara dan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi  daerah,”ungkap anggota DPRD Karo, Sumihar Sagala SE, kemarin.

Menurutnya, dalam upaya mendukung peningkatan PAD dari sektor pertambangan agar menunggu ditetapkannya Perda tentang pajak daerah sektor pertambangan. Untuk itu, ia menyarankan Pemkab Karo sesuai dengan amanah UU No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara agar tidak menghalangi masyarakat untuk memperoleh izin usaha pertambangan.

Pemkab Karo diminta berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam penetapan wilayah pertambangan, utamanya penetapan wilayah pertambangan rakyat sehingga pada tahun 2012 nanti wilayah pertambangan rakyat dapat ditetapkan melalui Perda sesuai dengan Pasal 26 UU No 4 Tahun 2009.

Terpisah, Perwakilan Gerakan Masyarakat Peduli Karo (GMPK), Julianus Sembiring SPd kepada andalas, Kamis (23/8) di Kabanjahe mengatakan, kebijakan Pemkab Karo dalam pengutipan retribusi Rp 80 ribu kepada setiap truk dolomit dengan alasan penambahan PAD dengan dasar sumbangan pihak ketiga sangat membebani para pengusaha truk.

Dan bertentangan dengan UU No 32 tahun 2004 pasal 157, 158 dan UU No 33 tahun 2004 pasal 6. “Aktivis LSM yang tergabung dalam GMPK  akan melakukan perlawanan  terhadap dugaan penyalah gunaan kekuasaan dan kewenangan dalam pengutipan tarif retribusi dolomit, sebab hingga saat ini belum Perda sah yang mengatur pengutipan tarif retribusi tambang dolomite,” ungkapnya.

Sebelumnya,  Plt Kadis Pertambangan dan Energi Kabupaten Karo, Robert Peranginangin SPd didampingi Asisten I, Terkelin Purba, Rabu (25/7) di hadapan pengunjukrasa anti pungutan liar mengatakan, soal pengutipan retribusi dolomit terhitung Desember 2011 hingga 7 Agustus 2012 didasari kesepakatan pihak ketiga dengan penambang. “Sumbangan penambangan tersebut sudah masuk  kas Pemkab Karo,”katanya.

Robert menambahkan, landasan hukum pengutipan retribusi dolomit tersebut dimasukan dalam dalam PAD  sesuai Perda Nomor 35 Tahun 2005 tentang sumbangan dari pihak lain dan atau dari pihak ketiga.

“Sumbangan asosiasi penambang dolomit (pihak ketiga) kepada Pemkab Karo dalam rangka peningkatan PAD Karo dari sektor pertambangan sesuai dengan nota kesepakatan antara Pemkab Karo dengan asosiasi para penambang pada 1 Juli 2011,” tegasnya. (Andalas)

Pasca Lebaran, Kantor Bupati Karo Sepi Aktivitas

August 24, 2012 Leave a comment

Kantor Bupati Karo (Karo News)

Hari kerja pertama pasca-Lebaran dan cuti bersama, Kamis (23/8) Kantor Bupati Karo sepi aktivitas. Ruangan kantor dinas dan badan di lingkungan Pemkab Karo yang biasanya sibuk dengan berbagai kegiatan kali ini hampir tidak terlihat seperti biasanya. Hanya sebahagian kecil PNS terlihat beraktivitas.

Pantauan wartawan, sekitar pukul 10.00 WIB, kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemkab Karo, hanya satu dua orang warga mendatangi kantor tersebut mengurus surat-surat berkaitan dengan catatan sipil. Sementara kesibukan PNS di kantor tersebut yang biasanya dipadati urusan masyarakat, kali ini kesibukan tersebut hampir tidak terlihat.

Sedangkan di kantor Dinas BKD, BPMPD, Dinas Kominfo dan PDE, Dinas Kesbangpol dan Linmas,  Inspektorat (Bawasda), Bagian Umum, Bagian Hukum, Bagian Sosial dan kantor lainnya yang ada di lingkungan kantor Bupati Karo Kabanjahe, terlihat aktivitas pegawai tidak sesibuk seperti biasa.

Namun di kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) aktivitas pegawai tampak sudah normal seperti biasa, setiap PNS di ruangan kantor itu terlihat sibuk melaksanakan tugasnya sehari-hari.

Hal sama juga terlihat di kantor dinas di luar Kantor Bupati Karo, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Pekerjaan Umum Daerah (PUD), Pendidikan serta Dinas Peternakan, masih sepi dari aktivitas.

Di lingkungan masing-masing kantor di antara pegawai sembari melaksanakan kegiatannya mereka terlihat berbincang-bincang serba-serbi Hari Raya Idul fitri dan setiap bertemu teman sekantor mereka saling bersalaman, karena sudah beberapa hari tidak bertemu karena libur lebaran dan cuti bersama.

Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Kabag Humas Pemkab Karo Drs Jhonson Tarigan mengatakan, sesuai dengan daftar absen, tingkat kehadiran PNS di lingkungan Pemkab Karo cukup tinggi. Mungkin karena masih dalam suasana lebaran, di hari pertama kerja pasca Idul Fitri dan cuti bersama kegiatan belum maksimal seperti biasa.

Di antara PNS yang hadir tadi pagi setelah menandatangani absen ada juga yang masih berada di kantin-kantin sekitar kantor bupati ini, satu dua ada juga PNS yang pulang ke rumah, mungkin karena ada urusan keluarga.

“Mungkin Senin nantilah baru normal seperti biasanya. Karena suasana lebaran ini masih dimanfaatkan sebagian pegawai bersilaturahmi dengan keluarga maupun kerabatnya,” kata Jhonson.(Andalas)

Categories: Pemerintahan Tags: , ,

Kecewa Kebijakan Pemkab Karo, GMPK Kibarkan Bendera Setengah Tiang

August 23, 2012 Leave a comment

Ilustrasi bendera setengah tiang (republika.co.id)

Hanya segelintir orang di Kabupaten Karo yang sudah benar-benar merdeka dari ‘penjajahan’. Terbukti, masih banyak warga masih terjajah kemiskinan dan belum bisa memerdekakan diri untuk mendapatkan kesejahteraan hidup, kelayakan hidup, dan keadilan sosial.

Petani jeruk mengeluhkan serangan lalat buah yang membuat gagal panen, anjloknya beberapa harga komoditas pertanian yang cukup signifikan dan maraknya pungutan liar bagi supir-supir pengangkut batu dolomite. Sementara Pemkab Karo malah menaikkan retribusi yang mencapai tiga ratus persen serta banyaknya kebijakan dalam pengangkatan pejabat eselon II yang dinilai tidak mematuhi Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktual.

Terhadap banyaknya kebijakan Bupati Karo, yang dinilai tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat, ketidakadilan serta tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Karenanya, aksi unjuk rasa di tahun 2012 semakin meningkat, serta puncaknya kemarahan masyarakat itu diekspresikan dengan menggelar upacara bendera setengah tiang, di Makam Pahlawan Kabanjahe.

Lebih 50 warga tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Karo (GMPK) menggelar upacara bendera setengah tiang sebagai protes atas kebijakan Bupati Karo DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti, yang dinilai tidak sesuai peraturan perundang-undangan serta tidak berpihak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam upacara bendera ini bertindak selaku Irup, adalah Julianus Sembiring SPd, selaku pemimpin upacara Syafii Tarigan dan dilakukan selayaknya upacara bendera dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan Pancasila serta pembukaan UUD 1945.

Dalam upacara ini puluhan warga yang tergabung dalam GMPK menyatakan setengah merdeka atas kebijakan-kebijakan Bupati Karo yang dinilai tidak berpihak terhadap kepentingan umum, keadilan sosial serta tidak sesuai ketentuan perundang undangan.

Di antaranya, pengangkatan pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Karo dinilai tidak mematuhi Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 tahun 2000, tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural. Pengutipan Rp80 ribu bagi setiap truk yang melintasi dengan alasan penambahan PAD dinilai tidak sesuai Pasal 157, 158 UU No 32 tahun 2004.

Pasal 6 UU No 33 tahun 2004 serta kenaikan retribusi jasa umum, jasa usaha serta perijinan tertentu yang tidak melibatkan pemangku kepentingan sebagaimana UU No 12 tahun  2011 tentang penyusunan perundangan-undangan.

Ketika dikonfirmasi perwakilan GMPK Robinson Purba, terkait tujuan aksi upacara setengah merdeka itu mengatakan bahwa pihaknya belum merasakan merdeka seutuhnya. “Kami melakukan aksi ini bertujuan untuk mengingatkan pemerintah bahwa ekonomi masyarakat saat ini sangat susah dan jangan lagi ditambah dengan menaikkan retribusi,” katanya. (Andalas)

Pemkab Karo Bantah Tarif IMB Diskriminatif

August 10, 2012 Leave a comment

Ilustrasi IMB (depoklik.com)

Pemkab Karo membantah adanya isu tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Karo tanpa sanksi tegas. Villa mewah dan hotel berbintang sekalipun tetap harus membayar retribusi sesuai dengan ketentuan.

Hal itu dikatakan Kabag Hukum Kabupaten Karo, David Sinulingga SH didampingi Staf Ahli Bidang Sosial dan Politik Sarjani Tarigan MSP, Bidang Sosial Budaya Tenangmin Surbakti, Bidang Pemerintahan Manteladan Sinuhaji dan Kabid Humas, Drs Jhonson Tarigan, kepada sejumlah wartawan, Kamis (9/8) di ruang staf ahli Bupati Karo, Kabanjahe.

“Tarif IMB harus sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang pajak dan retribusi BAB VII Pasal 156 tentang penetapan dan muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang retribusi,” ungkapnya.

Dipaparkannya, Perda Nomor No.6/2012 tentang perizinan tertentu, memiliki turunan Peraturan Bupati (Perbup) No.10/2012 tentang pelaksanaan tata cara pemberian izin tertentu, dituangkan dalam pasal 22 yang isinya, ayat (1) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sanksi penghentian sementara pembangunan dan pembekuan IMB sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pembangunan, pencabutan IMB, dan pembongkaran.

Ayat (2) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “Intinya, sanksi tegas bukan diatur di Perda, tapi di Perbup,” tegas David Sinulingga.

Ditambahkan Sarjani Tarigan, setiap Perda ditindaklanjuti dalam Perbup atau Peraturan Walikota (Perwal) yang mengatur tentang persyaratan sanksi secara rinci dan teknis.

Terpisah, Kepala Kantor Perizinan Terpadu (KPT) Kabupaten Karo, Ramos Peranginangin, mengatakan besarnya tarif retribusi IMB sesuai Perda No.6/2012 tidak terlalu mahal. Di Perda yang baru itu tidak lagi dikutip uang sempadan, sementara di Perda No.6/2006 ada dikenakan uang sempadan (batas bangunan).

Melihat situasi berkembang saat ini, masyarakat perlu berpikir objektif. Karena bukan tidak mungkin ada pihak atau oknum yang memanfaatkan situasi dengan memprovokasi kenaikan Perda secara bombastis padahal sebenarnya tidak demikan.

Sama juga dengan pemberitaan soal tidak adanya sanksi tegas, padahal pengaturan sanksi sebuah Perda diatur di Perbup atau Perwal.(Andalas)

Categories: hukum Tags: ,

Pemkab Karo Tertibkan Ormas Ilegal

August 9, 2012 Leave a comment

Gerakan Masyarakat Peduli Karo (GMPK) salah satu ormas yang sering menyampaikan aspirasi ke Pemkab Karo (Andalas)

Pemerintah Kabupaten Karo melalui surat No: 00/1394/Bakesbang/2012 akan menertibkan aktivitas ormas hingga ke kelurahan dan desa. Hal itu untuk menindaklanjuti surat edaran Direktur Jendaral Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri RI No.220/1328 D.III, tanggal 24 April 2012 perihal penertiban aktivitas ormas).

Berdasarkan UU No.8/1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 27 disebutkan Pemerintah Daerah wajib memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk aktivitas Ormas/LSM/LNL baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar.

Surat Keterangan Terdaftar (SKT) adalah bukti pencatatan keberadaan organisasi kemasyarakatan LSM/lembaga nirlaba lainya pada tingkat pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota. SKT dimaksud tidak berfungsi sebagai izin oprasional bagi Ormas untuk melakukan segala tindakan di ruang publik dan aktivitas Ormas tetap harus tunduk pada peraturan dan perundang-undangan berlaku.

Ormas/LSM/nirlaba lainya baik terdaftar maupun tidak terdaftar dilarang untuk melakukan kegiatan penyidikan maupun intelijen yang merupakan tugas dan wewenang aparatur negara.Untuk itu, SKPD, Camat, Kelurahan dan Kepala Desa mempedomani surat edaran tersebut dalam setiap memberikan pelayanan kepada Ormas/LSM dan LNL.

Menurut Bupati, DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi surbakti melalui Kepala Badan Kesbang Linmas Pol Kabupaten Karo, Suang Karo-karo ketika dikonfirmasi, Selasa (7/8) di Kabanjahe, menyebutkan munculnya sudarat edaran Pemkab Karo dalam hal penertiban aktivitas ormas/LSM, merupakan tindak lanjut surat edaran Direktur Jendaral Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian dalam Negeri RI No.220/1328 D.III, tanggal 24 April 2012.

Dalam hal ini, pemerintah bukan tertutup sifatnya. Data yang dibutuhkan masyarakat dapat di akses melalui websait. Tentang dua pokok penegasan yakni investigasi dan intelijen sudah ada lembaga khusus yang berwewenang untuk menanganinya. Seperti misalnya, Inspektorat, BPK, BPKP, katanya.

“Yang jelas pemerintah tidak menutup diri, semua akan dilayani sesuai peraturan yang berlaku dan harus pula memedomani surat edaran,”tandasnya.(Andalas)

Petani Tembakau Batukarang Merasa Ditelantarkan Pemkab Karo

July 28, 2012 Leave a comment

Tanaman tembakau (Kompasiana)

Desa Batukarang, Kecamatan Payung sudah lama dikenal di sebagai sentra produksi tembakau selain cabai dan padi. Bahkan, desa terbesar dan terpadat penduduknya di luar Kabanjahe dan Berastagi itu, pernah mengharumkan nama Tanah Karo, penghasil tanaman vanili terbaik ke dua kualitasnya setelah Bali.

Hamparan tanaman tembakau di kiri kanan jalan menuju desa yang berpenduduk 2.700 kk dan berjarak sekitar 6 km dari kaki Gunung Sinabung itu, terlihat begitu menghijau dengan udara yang sejuk. Namun tanaman tembakau yang di sana dikenal dengan istilah “emas hijau” itu belum sepenuhnya memberi jaminan petaninya hidup sejahtera.

Menurut petani tembakau di desa itu, Sikap Tarigan (48) dan Rekro Tarigan (48), Jumat (27/7), tidak adanya perkembangan pasar membuat harga tidak stabil. Untuk saat ini para petani hanya menjual hasil tembakaunya setiap Senin di Pusat Pasar Hasil Bumi Pajak Singa saat pekan Kabanjahe dan Selasa saat pekan Tigabinanga. “Harga yang tidak stabil ini juga menjadi salah satu faktor menurunnya jumlah petani tembakau di Batu Karang,” ungkapnya.

Harga jual yang sering fluktuatif, membuat petani tembakau tidak berdaya selain pasrah. “Mau bilang apa, hari ini harga kualitas super Rp150 ribu per kg, Senin depan bisa anjlok menjadi Rp80 ribu per kg,” ujarnya.

Permasalahan lain, soal pemasaran. Dari dulu cuma dipasarkan di Kabanjahe dan Tigabinanga saja.”Maunya kan ke daerah lain juga, biar harga kompetitif,” ujarnya.

Untuk saat ini harga tembakau yang sudah diiris dan dikeringkan dan siap jual dengan kualitas super, per kilo dijual kepada pedagang sekitar Rp150.000-175.000/kg dan kualitas di bawahnya sekitar Rp120.000-Rp150.000/Kg.

Senada hal itu, petani lainnya Murniaty Br Karo (42) mengkritik kinerja Dinas Pertanian yang memilih kelompok-kelompok tani abal-abal untuk diberikan fasilitas pendanaan, bukan kelompok tani yang benar-benar eksis. Jujur saja, petani tembakau dianggap tidak berarti apa-apa di mata Pemkab Karo.

“Buktinya, mulai dari benih, pupuk sampai masa panen, tidak pernah mendapat bantuan. Jalan ke areal pertanian kami tidak pernah mendapat sentuhan pembangunan dari program pertanian, misalnya jalan usaha tani,”jelasnya.

Menyiapkan tembakau sejak menanam sampai siap jual sangat menguras tenaga dan pikiran. Banyak petani yang mengerjakan ladang mengorbankan waktu, pikiran dan tenaga disamping modal yang besar tentunya. “Demikian beratnya, tapi harga jual tembakau tak pernah menutup modal, pulang modal saja sudah syukur,” curhatnya sembari mengaku kebanyakan petani tembakau dililit utang dari para rentenir.

Belum lagi memikirkan cuaca yang tiba-tiba berubah drastis, di saat kemarau begini, bisa nanti sore hujan. Kadang kami kelabakan dibuat cuaca yang pagi sampai siang panas, tiba-tiba sore sudah hujan, tambahnya.

Terpisah Ir Rafael Remit Winardy MP mengatakan, sudah saatnya Pemkab Karo mencari mitra petani tembakau daerah ini. Masyarakat pertembakauan dalam hal ini petani, pedagang atau pabrikan saling bersinergi. Misalnya petani agar selalu menjaga kualitas produksinya.

Di lain pihak, pedagang pengumpul serta pabrikan agar bisa menciptakan iklim pasar secara wajar. Selama ini, Remit Winardy yang juga Dekan Fakultas Pertanian UQ itu menilai, ada beberapa hal perlu diluruskan, seperti pengambilan cethotan (contoh) berlebihan, atau potongan harga yang kerap dikeluhkan petani.

“Bila hal ini berjalan, pasar akan baik. Saya lihat panen sekarang ada upaya petani untuk menjaga kualitas. Hal ini sebaiknya ditanggapi pabrikan serta pedagang pengumpul secara positif, yaitu dengan memberi harga layak,” tambahnya. (Andalas)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,998 other followers