Archive

Archive for May, 2012

Retribusi Pasar Kaget Berastagi Langgar Aturan

Kota Berastagi (dok)

Pengutipan retribusi parkir dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) Karo terhadap pedagang pasar kaget yang menggunakan gerobak dorong di Pasar Kaget Berastagi menyalahi ketentuan yang ada.

“Itu bukan kategori parkir. Jika Dishub Karo tetap melakukan pengutipan sebaiknya Polres menertibkannya karena pengutipan itu tanpa dasar hukum yang jelas,” kata Anggota DPRD Karo Sentosa Sinulingga, SH kepada wartawan di Kabanjahe, Kamis (24/5) .

Menurutnya selain tidak menggunakan mesin, sejumlah gerobak dan steling, juga ditempatkan di atas trotoar jalan. Apalagi para pedagang menggunakan gerobak dorong yang tidak pakai mesin.

Dikatakannya, kutipan retribusi parkir yang dikenakan terhadap seluruh pedagang yang berjualan di atas trotoar jelas-jelas merupakan kebijakan keliru. Perda No.5/2012 acuan yang harus dipatuhi semua pihak termasuk Dinas Perhubungan.

“Sudah cukup masyarakat diberatkan kenaikan pajak dan retribusi, jangan lagi ditambah dengan penyalahgunaan Peraturan Daerah itu sendiri. Jika benar Dishub melakukan pengutipan objek parkir terhadap para pedagang yang menjajakan dagangannya di atas trotoar, itu sudah pungli. Polres Karo diminta bertindak tegas, agar ke depan ada efek jera bagi oknum-oknum yang menyalahgunakan ketentuan yang sudah disepakati bersama,” kata legislator Partai Gerindra itu.

Berdasarkan Perda No 5 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa-ssaha, pasal 42 ayat (1) A. Objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemda di lokasi objek wisata, Gundaling, Sipiso-piso Tongging, Perkemahan Danau Lau Kawar, Taman Mejuah-juah, dan Lau Debuk-debuk.

Di lokasi tempat pelelangan sesuai pasal 42 ayat (1) bagian B dituliskan, Gang Merek Berastagi, Dolat Rakyat, Pajak Singa Kabanjahe, Tiga Panah, Tiga Binanga, Mardinding, Lau Baleng, Tiganderket, Merek, Suka dan Suka Rame.

Terpaksa

Menurut sejumlah pedagang, mereka terpaksa membayar retribusi parkir karena khawatir terjadi keributan di sekitar lokasi berjualan. Pihak pedagang enggan menolak bayaran Rp 1000, karena khawatir tamu yang sedang bersantap makan malam terganggu atas tindakan oknum petugas Dishub Karo itu. Selain itu, mereka juga mengaku, dikenakan biaya retribusi tempat dan kebersihan. Dalam pelaksanaan kutipan, oknum yang menggunakan seragam Dishub, selain terkesan arogan kepada pedagang juga memaksa.

“Kami tidak memakai beram jalan. Gerobak/steling dorong nyata ditempatkan di atas trotoar. Bagaimana ada parkir di atas trotoar. Selain itu, petugas yang menggunakan seragam Dishub juga meminta retribusi dengan cara memaksa, tidak ada etika. Ala premanisme,”ujar Asmiati salah seorang pedagang.

Kadis Perhubungan Drs Jamin Ginting, ketika dihubungi melalui telepon selularnya membenarkan pengutipan itu, sesuai retribusi pada Perda No 5 tahun 2012 di sejumlah objek wisata, tempat pelelangan, dan di tempat lokasi khusus. Retribusi dikutip petugas resmi yang mengenakan seragam lengkap.

Namun ketika disinggung Pasar Kaget yang diketahui selama ini sebagai lokasi jajanan dan makan malam merupakan lokasi pelelangan. Kadis belum berkomentar lebih jauh. “Memang ada retribusi di sejumlah tempat pelelangan. Nanti, saya lihat dulu di kantor rinciannya lebih lanjut,”ujar Jamin Ginting. (Analisa)

Categories: hukum

Polisi Didesak Tahan Mantan Kadis Tamben Karo

Ilustrasi korupsi (korantransaksi.com)

Dituding lambat menangani kasus retribusi  galian C, batu dolomit yang melibatkan mantan Plt Kadis Pertambangan dan Energi (Tamben) Robert Perangin-angin, jajaran Polres Karo diultimatum 3 X 24 Jam.

Chici Ardi dari Aliansi Masyarakat  Karo (AMK) mengatakan, pihaknya tidak akan mentolelir sikap lambat jajaran Polres Tanah Karo dalam  memproses kasus ini. “26 Januari lalu, Robert telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun hingga hari ini kasusnya terkesan jalan di tempat. Bahkan ada isu beredar jika ada upaya pihak tertentu untuk mengalihkan status tersangka yang disandang Robert menjadi saksi,” ungkap Chici kepada wartawan, kemarin di Kabanjahe.

Tidak ditahannya Robert, sambung Chici menjadi indikasi adanya upaya konspirasi antara oknum-oknum tertentu dalam kasus yang melibatkan mantan Kabag Humas era pemerintahan DD Sinulingga tersebut.“Upaya pengalihan status tersebut tampaknya  buram karena kebocoran info yang diterima berbagai pihak termasuk insan pers. Oleh karenanya jika dalam 3 X 24 jam terhitung hari ini, Polisi tidak menahan Robert, kami akan gelar aksi demo. Jangan bandit kecil saja yang langsung diproses,” kata Chici .

Lebih lanjut dia mengatakan apabila jajaran Polres Tanah Karo tidak menggubris masalah tersebut. Maka pihaknya akan melanjutkan upaya demo ke Polda Sumatera Utara. Sehingga upaya penegakan hukum terhadap seluruh kalangan masyarakat, dapat terlihat sama dan merata di mata hukum.

“Kita minta kapolres tidak main-main dalam menangani kasus ini. Apalagi ini menyangkut pejabat publik dan  dapat berimbas terhadap bayak orang. Jika tidak digubris, maka kita akan mendatangi Poldasu untuk meminta Kapolres Tanah Karo diganti saja karena dianggap tidak sanggup melaksanakan tugasnya,” ujar Chici.

Sementara itu Kapolres  Karo, AKBP Maecelino Sampouw, melalui pesan singkat menjelaskan, kasus tersebut masih ditangani jajaranya dan sampai saat ini masih diproses di Unit Reskrim. Sebelumnya juga  Marcelino menyatakan jika dalam penanganan satu kasus butuh waktu dan penyidikan lebih lanjut. (Sumut Pos)

Categories: hukum

Sebutan “Kera Jambi” Dituding Menghina Bupati

31/05/2012 1 comment

Para pendemo memakai topeng monyet

Aksi teaterikal massa bertopeng monyet dan mengenakan atribut LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Karo mengaku ‘Kera dari Jambi’ di sejumlah titik di kota Kabanjahe, Rabu siang (30/5) terkesan menyudutkan Bupati Karo. Bupati Karo yang dikenal dengan julukan ‘Karo Jambi’ seolah dipelesetkan dengan memakai topeng monyet dengan sebutan Kera dari Jambi.

Aksi yang dianggap langka itu mendapat tanggapan keras dari anggota DPRD Karo Eka Jaya Sitepu SE. Saat dimintai tanggapannya Eka Jaya mengaku geram dan menuding aksi itu, menunjukkan sebuah penghinaan terhadap orang nomor satu di Tanah Karo.

“Saya minta Kapolres mengusut aksi yang dilakukan LIRA. Itu sudah penghinaan.  Saya sebagai wakil rakyat merasa keberatan atas aksi tersebut,” kecam Eka Jaya.

Dalam orasi dan selebarannya, mereka mengkritisi janji-janji kampanye Bupati Karo, DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti yang hingga hari ini setahun lebih, semua bohong. Dulu Bupati Karo mengaku hanya membutuhkan ‘Jengkol Bupati’ dan mengabdikan masa tuanya untuk kesejahteraan rakyat, adalah bohong besar.

“Di saat ekonomi masyarakat Karo semakin lemah, kenapa justru dibebani dengan urusan birokrasi yang semakin ruwet serta menambah beban masyarakat dalam kenaikan retribusi sangat tinggi,”ujar Aditya Sebayang SE, yang menjadi jubir massa yang juga sebagai Bupati LSM LIRA Kabupaten Karo.

Berbagai bentuk pungutan dibebankan kepada rakyat semakin menambah daftar panjang kesengsaraan rakyat. Di antaranya, mulai dari zaman Belanda menjajah Indonesia, pedagang ayam di Kabupaten Karo tidak pernah dikutip seperser pun untuk setiap satu ekor ayam yang dijual. Tapi, di zaman Bupati Karo Jambi, setiap pedagang ayam harus membayar Rp 500 per ekor yang dijual per hari. “Mberat tuhu nake,” seru Sebayang.

Seterusnya, sambung Aditya lagi, sebelum Bupati Karo, DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi, setiap truk dolomite hanya dikenakan retribusi sebesar Rp 10.000 per hari. Ntah dari mana rumus dan peraturannya, sekarang setiap truk dolomite dipungut Rp 80.000 per hari. “Kuja kin kerina sen e, nina anak kuta. (kemana semua uang itu kata warga desa), “ujarnya.

Mengakhiri orasi, mereka melempar sebuah pertanyaan, “Masih layakkah bapak Kena Ukur Karo Jambi Surbakti menjadi Bupati Karo,”? (Harian Andalas)

Categories: Infrastruktur

Topeng Monyet Serbu Kantor Bupati Karo

Para pendemo memakai topeng monyet (Sumut Pos)

Protes dan gunjingan terhadap kinerja Bupati Karo, DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti, terus berlanjut. Setelah beberapa waktu lalu didera dugaan surat keterangan pengganti ijazah (SKPI) palsu, kini hujatan terkait retribusi kembali mucul.

Rabu (30/5) sekelompok orang yang mayoritas mengenakan topeng monyet dan mengatasnamakan diri dari LSM LIRA Kabupaten Karo menggelar aksi di depan pintu gerbang kantor Bupati Karo hingga jelang istirahat makan siang.

Janji kampanye untuk kesejahteraan rakyat  yang dinilai jauh dari kenyataan merupakan  cuap-cuap yang digelorakan. Kenaikan harga retribusi yang cukup signifikan dinilai malah mensengsarakan hidup warga Tanah  Karo.

Tarif retribusi terminal Angkot, Angped dan AKDP, antara Rp1.000 hingga  3.000 per sekali masuk terminal dinilai sangat memberatkan. Dicontohkan pendemo, angkot perharinya dapat memasuki terminal hingga 50 kali. Jadi untuk biaya terminal saja mencapai Rp50 ribu (50  x  Rp1.000). Sementara sebelum retribusi Perda baru tahun 2012, biaya retribusi terminal Angkot hanya  Rp3.000  per  unit angkutan kota.

Bahkan  sebagai ilustrasi, demonstran yang  berorasi  hanya di depan pintu gerbang masuk kantor bupati karena ditutup, mengisahkan sejak zaman Belanda,  pedagang ayam tidak pernah dikenakan bea untuk penjualan per ekor ayam. Namun saat ini di era Karo Jambi, pedagang harus menyisihkan kocek Rp500 untuk upeti retribusi per ekor ayam.

Sebelum Karo Jambi memimpin Tanah Karo Simalem, kata para pendemo, truk dolomit hanya dikenakan biaya Rp10 ribu. Walau Perda baru tentang retribusi Pertambangan  (termasuk dolomit) belum disahkan  dan masih digodok. Tetapi biaya per unit truk ditetapkan menjadi Rp80 ribu, tanpa ada keterangan lebih lanjut terkait kenaikan tarif tersebut  terhadap pengusaha angkutan.

Retribusi berobat ke Puskesmas atau RSU juga melambung tinggi. Sehingga untuk menjadi masyarakat yang sehat di dataran tinggi Karo dinilai cukup mahal. Karena ketika Perda lama (Perda  No 23 tahun 2006- Red), masyarakat berobat dan mendapat obat untuk 3 hari, maka biaya yang dikenakan hanya Rp5 ribu. Tarif Perda baru Rp15 ribu per kujungan.

Menurut demonstran, contoh itu merupakan sebagian kecil dari beberapa Perda baru Tahun 2012 yang memberatkan masyarakat dan pelaku usaha, yang pastinya berimbas terhadap seluruh rakyat Tanah Karo. “Kami hanya berpikir dalam hati, masih layakkah bapak Kena Ukur  Karo Jambi Surbakti menjadi Bupati  Karo,” ungkap pendemo bertopeng monyet itu.(Sumut Pos)

 

Categories: Infrastruktur

Pemkab Karo Gelar LPSE Pengadaan Barang & Jasa

Logo Kab Karo (karokab.go.id)

Pemkab Karo mulai menggelar Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2012, bertujuan memperbaiki transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit serta untuk memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

Demikian dikatakan Kadis Kominfo dan PDE Kabupaten Karo, Robert Perangin-angin SPd MSi melalui Sekretaris LPSE Kabupaten Karo, Markus Malau didampingi Administrasi LPSE, Hikmat Surbakti SKom menjawab wartawan, Senin (28/5) di ruang kerjanya.

“Melakukan transaksi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui elektronik atau melalui E-Procurement adalah kewajiban, sesuai ketentuan dalam pasal 131 Peraturan Presiden No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga pelaksanannya secara transparansi, karena selama ini masih sebatas manual,” tegasnya.

Dikatakan, mengingat Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang mewajibkan instansi pemerintah untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk sebagian atau seluruh paket-paket pekerjaan sehingga pengadaan barang/jasa secara elektronik dapat berjalan secara efisiensi, terbuka dan kompetitif bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas.

Menyinggung kesiapan infrastruktur LPSE Kabupaten Karo, Markus Malau mengatakan, Dinas Kominfo dan PDE Pemkab Karo yang mengelola LPSE, sudah siap melaksanakannya. Hanya saja, infrastruktur pendukung seperti koneksi internet masih perlu pembenahan. Namun demikian bukan berarti hal itu menjadi kendala. “Di sisa waktu yang masih ada sebelum penenderan, kita yakin semuanya sudah ready,” pungkasnya. (Harian Andalas)

Categories: Infrastruktur

Proyek Pembangunan Parit Macetkan Laudah

Proyek pembangunan parit di sekitar Jembatan Laudah (Harian Andalas)

Pengerjaan proyek parit dan jalan sepanjang Simpang Tiga Laudah Kabanjahe–Desa Suka Dame, Kecamatan Tigapanah, yang dikerjakan tanpa plang proyek sangat meresahkan masyarakat.

Perbaikan jalan maupun parit semestinya membantu masyarakat, tapi proyek tersebut malah banyak dikeluhkan masyarakat terutama para pengguna jalan, bahkan tidak sedikit masyarakat yang kesal.

Betapa tidak, pantauan pada Selasa (29/5), proyek pengerjaan parit dan jalan itu sangat mengganggu akses masyarakat di jalan tersebut. Sebab, materil tanah, batu dan kerikil hanya diletakkan di badan jalan yang sudah hampir menutupi separuh jalan.

Alhasil, jika melewati jalan tersebut sering terjadi kemacetan yang cukup parah, dikarenakan selain adanya pengerjaan parit tersebut, tidak jauh dari tempat itu terdapat SPBU yang sering terjadi antrean yang membuat macet.

Supir angkutan pedesaan, Budi Sembiring mengatakan, dirinya sering kesulitan saat ingin mengangkut atau menurunkan penumpang. Lokasi proyek pengerjaan jalan dan parit itu tepat di pinggir jalan sehingga saat menaikkan atau menurunkan penumpang, ia harus mengambil jarak terlebih dahulu.

“Jadi susah kalau mau mengangkut penumpang karena material berserakan di badan jalan dan lubang yang sudah dikorek pemborong itu tidak segera ditambal, sehingga mengganggu sekali. Kalau lewat pun agak goyang mobil saya, sehingga penumpang jadi takut juga,” ujar Sembiring.

Hal senada dikeluhkan warga Desa Tigapanah, Ramly Sitepu SH terkait proyek pengerjaan jalan tersebut. Katanya, badan jalan yang sudah digali pihak pemborong itu tidak segera ditambal, sehingga arus lalu litas menjadi terganggu.

Selain itu, warga juga mengeluhkan truk pengangkut tanah dari aktivitas pengerjaan proyek developer yang berceceran sejumlah titik di jalan di Desa Tigapanah dan Bunuraya Baru Kecamatan Tigapanah. Tanah tersebut menimbulkan debu pada saat kering, sebaliknya jika terkena air menyebabkan jalan licin.

Ramly Sitepu mengatakan, debu-debu yang beterbangan di sepanjang jalan desanya sangat berakibat fatal terhadap kesehatan pengendara roda dua dan masyarakat. Belum lagi pedagang makanan di sepanjang jalan yang terganggu lantaran debu itu. “Warga terpaksa menyiram sendiri supaya debu tidak terlalu parah,” katanya

Ketika dikonfirmasi kepada Kasat Lantas Polres Tanah Karo, AKP Radu Sembiring mengatakan, pihak yang mengerjakan proyek jalan dan parit tersebut belum ada berkoordinasi dengan Satlantas. “Kalau soal macet tidak ada, karena saat ini saya dan anggota sedang berada di lokasi,”pungkasnya. (Harian Andalas)

Categories: Infrastruktur

Penanganan Dugaan Ijazah Palsu Bupati Karo Lamban

Kena Ukur Surbakti (karokab.go.id)

Mantan anggota DPRD Karo periode 1997-1999, Perdemuan Tarigan yang menjadi pelapor dugaan pemalsuan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) Kena Ukur Karo Jambi sebagai persyaratan saat pencalonan sebagai calon Bupati Karo 2010 lalu menilai penanganan kasus itu lamban.

Pasalnya, ia harus mempertanyakan perkembangan kasus tersebut kepada aparat kepolisian yang menangani kasus tersebut. Perdemuan mengaku telah bertemu dengan Wakapolres Karo Kompol D Aruan dan Kasat Reskrim KP Harry Harahap, Senin (28/5) guna meminta penjelasan.

Sikap proaktif itu menurutnya perlu dilakukan mengingat lambatnya proses kasus tersebut. Semula dia hendak menemui Kapolres, Jumat, namun batal karena ketidakcocokan jadwal.

“Saya perlu mencari keterangan tentang perkembangan kasus ini ke Polres. Saya merasa prosesnya berjalan lamban, belum ada perkembangan berarti. Bahkan saksi-saksi yang saya ajukan juga belum ada yang diperiksa,” ujarnya seusai keluar dari ruangan Wakapolres.

Perdemuan melaporkan keabsahan SKPI Kena Ukur Karo Jambi, Sabtu (19/5) melalui bukti laporan nomor STPL-C/415/V/2012/SU/RES T.Karo. Dalam laporannya, Perdemuan mengatakan SKPI yang dipergunakan Kena Ukur itu tidak sah secara formil dan materil.

Chici Ardy selaku sebagai saksi pelapor juga merasa kecewa terhadap kinerja Polres Karo. Pasalnya, dia datang ke Rerskrim Polres untuk diperiksa, namun tidak jadi dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya. “Saya sudah datang menemui Kasat Reskrim untuk diperiksa sebagai saksi dan juga sudah ngomong-ngomong dengan Kasat, tapi saya tidak juga diperiksa,”kesalnya.

Ketika dikonfirmasi Kapolres Tanah Karo AKBP Marcelino Sampow via selulernya, Senin 28/5) membenarkan adanya laporan tersebut. “Betul, tapi tanggal pengaduannya saya lupa. Cek ke SPK dulu. Cek ke Serse aja bos, proses dan materi pemeriksaan di Serse,” jawabnya singkat.

Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Karo (AMK) melaporkan keabsahan SKPI Kena Ukur Surbakti (Bupati Karo terpilih) ke Komisi III DPR RI dan Mabes Polri melalui surat nomor 004/LSM-KPKP-PD/IV/2012 tanggal 11 Mei 2012. (Harian Andalas)

Categories: hukum