Home > Infrastruktur > Tarif Retribusi IMB di Karo Naik 800%

Tarif Retribusi IMB di Karo Naik 800%

Logo Kabupaten Karo (karokab.go.id)

Tarif retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) naik sekitar 800% dengan adanya Perda No.7/2012 yang menggantikan Perda No.7/2006.

Perda No.7/2006 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Kota Kabanjahe, Berastagi, ibukota kecamatan dan sepanjang jalan protokol ditetapkan seperti bangunan rumah tempat tinggal (hunian) tidak bertingkat dan atau bertingkat seperti permanen (luks) Rp 1.500/m², permanen Rp 1.250/m²), semipermanen Rp 1.000/m², permanen (luks) bawah Rp 1.500/m², permanen (luks) atas Rp 1.650/m², permanen bawah Rp 1.200/m² , permanen atas Rp. 1.250/m², semi permanen bawah Rp 1.000/m², semipermanen atas Rp 1.100/m².

Adapun pada Perda No.7/2012, tarif retribusi IMB untuk bangunan baru di Kabanjahe dan Berastagi, ibu kota kecamatan dan sepanjang jalan protokol rata-rata sangat mahal dibanding perda sebelumnya. Bangunan permanen (luks) Rp 12.000/m², permanen Rp 10.000/m²), semi permanen Rp8.000/m², permanen (luks) bawah Rp12.000/m², permanen (luks) atas Rp13.00/m², permanen bawah Rp9600/m², permanen atas Rp 10.000/m², semipermanen bawah Rp 8.000/m², semipermanen atas Rp8.800/m².

Bila masyarakat untuk mengurus tarif retribusi utuk membangun rumah ukuran permanen dengan luas 200 m² dengan tarif Rp10.000/m² harus mengeluarkan biaya minimal Rp2 juta. Biaya itu belum termasuk pengeluaran lainnya yang tidak terduga.

Pengurusan IMB di intansi terkait yang jauh dari ketentuan perda bukan lagi rahasia umum. Akibat mahalnya tarif retribusi itu, masyarakat perekonomian tingkat bawah diprediksi enggan mengurus IMB.

Meski mahal tarif retribusi berasarkan Perda No.6/2012 yang tidak memiliki IMB, tidak ada sanksi yang tegas dan mengikat seperti pembongkaran bangunan. Sesuai peraturan Bab XVIII, pada ketentuan pidana kepada wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, hingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak tiga kali jumlah retribusi. Sementara hingga saat penyidik PNS di lingkungan Pemkab Karo belum dibentuk.

Padahal, dalam perda itu bila seorang warga yang tidak memiliki IMB belum tentu merugikan keuangan negara. Pada Perda No.7/2006, sanksi yang diberikan sangat tegas yakni sanksi pembongkaran bangunan dengan tata cara teguran secara tertulis berturut-turut maksimal 3 kali, jangka waktu teguran 7 hari setiap teguran.

Bila setelah diadakan suatu peringatan dalam bentuk teguran sebanyak tiga kali, tetapi pelanggar atau pemilik bangunan tidak mengindahkan peringatan dimaksud, bupati dapat memerintahkan pembongkaran bangunan dimaksud dengan biaya pembongkaran dibebankan kepada pemilik bangunan.

Ketika hal itu dikonfirmasi Kepala Kantor Perizinan Terpadu, Ramos Peranginangin SP kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (21/5) mengatakan tarif retribusi IMB itu tidak terlalu mahal, karena tarif retribusi IMB saat ini tidak lagi dikutip uang sepadan.(Analisa)

Categories: Infrastruktur
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: