Home > hukum > Tolak Retribusi, Demonstran Geruduk DPRD Karo

Tolak Retribusi, Demonstran Geruduk DPRD Karo

Demo di DPRD Karo (Harian Andalas)

Ratusan warga dan berbagai LSM berunjuk rasa di halaman DPRD Karo, Jalan Veteran Kabanjahe, menolak kebijakan kenaikan retribusi jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu yang mencapai lebih dari 100%, Senin (4/6).

Massa Aliansi LSM peduli Tanah Karo yang tergabung dari beberapa elemen seperti Lumbung Infomasi Rakyat (Lira), Toppan RI, Penyelamat Nusantara (PN), Generasi Muda Peduli Tanah Air (Gempita) dan Jaringan Nusantara (JN) itu, menyerbu gedung DPRD Karo.

Mereka sepakat menolak kebijakan pemerintah yang dinilai tak masuk akal. Selain itu, mereka membawa keranda mayat dan sejumlah poster-poster maupun spanduk-spanduk yang menolak tegas kenaikan retribusi tersebut.

Kenaikan retribusi jasa umum berdasarkan Perda Kabupaten Karo No.4/2012, Perda No.5/2012, dan Perda No.6/2012 dinilai sangat memberatkan masyarakat menengah ke bawah, terutama supir angkutan dan pedagang ayam. “Kami menolak kenaikan retribusi, karena sangat merugikan masyarakat, terutama bagi kami yang langsung merasakan dampaknya,” teriak juru bicara aksi, Julianus Sembiring.

Disebutkan, sejak sebulan terakhir, masyarakat Karo dikejutkan dengan kenaikan retribusi sebesar 100-200%. Kondisi ini sungguh meresahkan dan membuat masyarakat marah. Karena kebijakan itu di samping tanpa diawali dengan sosialisasi, juga belum dilakukan uji publik sebagaimana diatur dalam UU No.28/2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Kenaikan retribusi ini dinilai sangat tidak berdasar. “Kalau Pemkab mau menaikkan sumber PAD, masih banyak sumber PAD lain, jangan hanya karena memikirkan PAD justru rakyat jadi sengsara,” teriak mereka.

Peserta aksi, Robinson Purba menyebutkan, pihaknya menolak kenaikan retribusi ini, bukan karena masyarakat tidak mendukung pembangunan. “Namun, pembanguman juga harus melihat kemampuan masyarakat,” kata Ketua DPD LSM Gempita ini.

Pemkab Karo itu, timpal Bupati Lira Aditya Sebayang, seharusnya lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. “Tolonglah, tunjukkan hati nurani bupati dan anggota dewan yang terhormat dalam menetapkan besaran retribusi, kasihan rakyat kita,” katanya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Karo, Effendy Sinukaban SE didampingi Wakil Ferianta Purba SE dan Onasis Sitepu ST menyatakan, pihaknya serius menanggapi aspirasi disampaikan aliansi LSM peduli rakyat Karo.

“Pada Rabu (6/6) mendatang, kami akan memanggil pihak eksekutif dan Muspida untuk melakukan rapat kerja dalam membahas aspirasi masyarakat terkait penolakan retribusi tersebut,” katanya. (Harian Andalas)

Categories: hukum
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: