Home > hukum > Perambahan Hutan di Mardingding Diduga Dibekingi Pejabat

Perambahan Hutan di Mardingding Diduga Dibekingi Pejabat

Kayu ilegal (Harian Andalas)

Perambahan hutan lindung di wilayah register 7 K, yang dilakukan pemilik perkebunan kelapa sawit PT Indah Poncand (IP), yang berada di Desa Lawe Pakam dusun Janji Matogu Kecamatan Mardingding, terkait dugaan adanya kepentingan pejabat Pemkab Karo, makin terkuak.

Pasalnya, saat sejumlah wartawan melakukan konfirmasi kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (Ka BPN) Kabupaten Karo, Heddy Saragih SH, kemarin, sepertinya sudah mengetahui persoalan adanya perambahan hutan lindung dilakukan PT IP.

Menurut Saragih, beberapa bulan lalu dia sudah pernah diajak Ketua DPRD Kabupaten Karo berkunjung ke PT Indah Poncand. Namun, kunjungan kerja Ketua DPRD yang melibatkan Heddy Saragih selaku Kepala BPN tidak jelas juntrungannya.

Pihaknya sudah pernah ke sana bersama Ketua DPRD. Tapi saat itu tidak ada kaitannya dengan masalah lahan. “Kedatangan kami ke sana dengan Tim DPRD hanya sebatas kunjungan terkait pembahasan retribusi buah sawit yang diangkut ke Medan,” bebernya.

Namun, saat dipertanyakan dugaan adanya perambahan hutan lindung yang terjadi di sana, sehingga luas areal tanaman sawit milik PT IP, seharusnya sesuai HGU hanya 526 hektar. Tapi, kini disinyalir telah mencapai 5000-an Ha.

Kalaupun ada perambahan hutan di sana itu bukan ranah kita, yang berhak soal hutan mestinya Dinas Kehutanan maupun petugas kepolisian yang dapat melakukan pengusutan. “Pasalnya, institusi kepolisian yang dapat bersifat aktif mengusut temuan seperti itu,”katanya.

Dikatakan, kalaupun nanti ada desakan dari pihak-pihak yang berkeberatan tentang luas lahan PT IP, sehingga mengukur ulang luas lahan sebenarnya harus melalui Kakanwil BPN Sumut. “Yang berhak melakukan pengukuran ulang pihak Kanwil BPN Sumut, bukan kita. Apabila ada permohonan dari pusat agar dilakukan pengukuran ulang harus bekerjasama juga dengan instansi-instansi terkait,” ujarnya.

Saragih menambahkan, keluarnya sertifikat HGU seluas 526 Ha milik PT IP sekitar tahun 1996 lalu. Seingatnya, sesuai data dimilikinya, pada saat HGU dikeluarkan pihak BPN, WS Marpaung tercatat sebagai Direksi Perusahaan PT IP. “Kini, perusahaan perkebunan kelapa sawit itu dikendalikan T Marpaung anak dari WS Marpaung. Kantor pusat PT IP berada di Deli Muda Perbaungan,” katanya. (Harian Andalas)

Categories: hukum
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: