Home > hukum > Bupati Karo Berkukuh Perda Retribusi Tak Langgar Aturan

Bupati Karo Berkukuh Perda Retribusi Tak Langgar Aturan

Kena Ukur Surbakti (karokab.go.id)

Bupati Karo Kena Ukur Surbakti berkukuh 3 perda tentang retribusi yang diprotes warga sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku karena berlandaskan kajian hukum komprehensif.

Ketiga perda yang dimaksud adalah Perda Karo No.4/2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Perda No.5/2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Perda No.6/2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Menurut Kena Ukur, ketiga Perda tersebut tak bertentangan dengan Undang-undang No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Penyusunan Perda ini mempunyai rumusan yang jelas sesuai kepentingan umum dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi. Raperda yang telah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD Karo dan selanjutnya dievaluasi di Gubernur Sumut sesuai dengan amanat Pasal 157 ayat 2 UU No.28/2009,” urainya kepada wartawan, Kamis (7/6) di kantor bupati.

Menyinggung besaran tarif retribusi dalam Perda tersebut, Karo Jambi mengaku dianggap layak untuk diterapkan kepada masyarakat karena sudah melalui proses sosialisasi. Dikatakan, dalam penentuan besaran tarif retribusi, kajian besaran tarif retribusi ini sudah berdasarkan pertimbangan semua stakeholder. Penetapan retribusi perizinan tertentu telah terlebih dahulu melalui proses sosialisasi ke masyarakat yang terkait dengan materi sebelum ditetapkan.

“Semuanya itu hanya untuk pembangunan Karo menjadi lebih baik. Semampu saya, semasa jabatan ini saya emban tidak akan pernah mengkhianati amanah dan kepercayaan rakyat Tanah Karo. Intinya, kenaikan Perda 2012 sudah dianggap layak dan patut, mengingat Perda yang lama tahun 2006 tidak sesuai lagi dengan kebutuhan saat ini,” terangnya.

Di sinilah dibutuhkan kesadaran, tanggungjawab dan peran serta kita semua demi tercapainya percepatan dan pemerataan pembangunan disegala bidang di daerah ini. Soal kenaikan Perda bukan cuma di Tanah Karo tapi juga daerah-daerah lain bahkan diseluruh Indonesia tapi mereka tidak ribut.

“Itu menjadi risiko buat saya sebagai pejabat publik. Kendati demikian, saya juga menyaring segala aspirasi yang ada. Kalau aksi protes yang dilakukan oleh siapapun itu yang bertujuan untuk memperbaiki Karo tanpa ada kepentingan pribadi, saya akan mendukung penuh,” tutur Karo Jambi. (Harian Andalas)

Categories: hukum
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: