Home > Politik > DPRD Karo Dituding Tak Perjuangkan Aspirasi Warga

DPRD Karo Dituding Tak Perjuangkan Aspirasi Warga

Elemen masyarakat yang berdemo di kantor Bupati Karo beberapa waktu lalu (dok)

Sejumlah LSM dan ormas yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Karo (GMPK), tidak patah arang memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat ekonomi lemah.

Kendati para simpatisan Bupati Karo DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti, melakukan desakan pembubaran LSM Panji Demokrasi, LSM KPKP, LSM LIRA dan pengusiran salah seorang warga negara Indonesia, Chici Ardy dari Kabupaten Karo. Janji DPRD Karo untuk merevisi Perda No 4, 5, dan 6 tahun 2012  atas usulan Aliansi LSM Peduli Karo, dalam rapat dengar pendapat (RDP) umum, Senin lalu kembali ditagih GMPK, Kamis (14/6).

“Kami datang ke DPRD Karo untuk menagih janji wakil rakyat yang katanya akan mengadakan rapat kerja dengan eksekutif serta hasil rapat kerja tersebut akan diserahkan ke kami,” kata perwakilan GMPK Julianus Sembiring dan Perdemuan Tarigan, Kamis.

Dikatakan Perdemuan, pihaknya kecewa terhadap DPRD Karo karena tidak ada seorang pun di antara mereka mau bertemu dengan rakyatnya.”Sementara surat permohonan untuk beraudiensi dengan Pimpinan DPRD Karo sudah diterima dewan sejak kemarin,”kata Perdemuan sembari menuding Pimpinan DPRD Karo, penipu.

Keinginan GMPK, kata Perdemuan, hanya beraudensi dan meminta hasil rapat kerja terkait Perda No 4, 5 dan 6, yang sudah dijanjikan Pimpinan DPRD Karo dalam RDP, kemarin. “Kalau memang DPRD belum mengadakan rapat kerja sebagaimana sudah dijanjikan, berterus terang saja, supaya kami bisa mengetahui apakah dewan berpihak kepada rakyat atau kepada penguasa,” tegasnya.

GMPK sudah memenuhi protokoler dan beretika menemui wakil rakyat, tidak juga dipedulikan. “Harus dengan cara apa lagi,”kata Julianus sembari bertanya kepada Kabag Umum sekertariat DPRD Karo, Jiwa Tarigan SH yang secara spontan datang untuk meredakan kekecewaan massa.

Padahal, kata Julianus, kehadiran GMPK itu untuk menyumbangkan pemikiran-pemikiran demi kebenaran, pembangunan dan kesejahteraan rakyat. “Kami mau mengingatkan DPRD, bahwa mekanisme pembuatan perda nomor 4, 5 dan 6 itu salah karena tidak melalui mekanisme prolegda dan juga melanggar kepentingan umum,”sebutnya.

Ditambahkan, kenaikan tarif retribusi jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu itu tidak sesuai keinginan dan kemampuan masyarakat. Pasalnya, mayoritas pedagang ayam dan supir angkutan merupakan golongan ekonomi menengah ke bawah yang rata-rata penghasilannya tidak menentu.

Menanggapi hal itu, Jiwa Tarigan mengatakan, pihaknya akan menyampaikan kekecewaan dan aspirasi GMPK kepada Pimpinan DPRD Karo. “Terlebih dahulu kami minta maaf karena tidak ada seorang pun anggota dewan di kantor ini, namun aspirasi akan kami sampaikan kepada pimpinan DPRD Karo,” janjinya.(Harian Andalas)

Advertisements
Categories: Politik
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: