Home > hukum > 2 Saksi Dugaan Ijazah Palsu Bupati Karo Diperiksa

2 Saksi Dugaan Ijazah Palsu Bupati Karo Diperiksa

Kena Ukur Surbakti (karokab.go.id)

Penyidik Polres Tanah Karo memeriksa Chici Ardy dan Ikuten Sitepu sebagai saksi dalam kasus surat keterangan pengganti ijazah (SKPI) Kena Ukur Surbakti, Bupati Karo, Jumat (15/6). Pemeriksaan beberapa saksi itu dilakukan atas laporan Perdemuan Tarigan, yang bernomor  : TPL-C/415/V/2012/SU/RES T.Karo bulan lalu.

Ketika dikonfirmasi usai diperiksa di ruang Tipiter Polres Tanah Karo, Chidi Ardy dan Ikuten Sitepu membenarkan mereka diperiksa terkait SKPI. Dikatakan Chici, dirinya diperiksa atas kasus SKPI yang dilaporkan Perdemuan Tarigan.

“Dalam pemeriksaan tadi, sudah dijelaskan kepada penyidik tentang hal-hal yang saya ketahui ketika ikut sebagai saksi dalam kasus dugaan kecurangan Pemilukada 2010 lalu di Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

SKPI nomor : 422/416/SMK-2/2010 yang diduga dipergunakan Kena Ukur Surbakti sebagai persyaratan melengkapi berkas pencalonan di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Karo pada Pemilukada 2010 lalu itu, kata Chici, tidak memenuhi syarat formil dan materil. “Semua alasan ketidakabsahan SKPI itu sudah saya jelaskan kepada penyidik dan untuk lebih jelasnya coba tanyakan langsung  kepada penyidik,”terangnya.

Secara hukum, tambah Ikuten Sitepu, SKPI yang digunakan Kena Ukur itu diragukan keabsahannya. “Sebab, selain nomor seri ijazah tidak dicantumkan, dasar pembuatannya itu tidak berkekuatan hukum karena surat tanda bukti hilang dari pihak kepolisian tidak terlampir,” ungkapnya.

Di sisi lain, Perwakilan Gerakan Masyarakat Peduli Karo (GMPK) Julianus Sembiring dan Robinson Purba mendesak Polres Tanah Karo menuntaskan kasus SKPI. Dugaan ijazah palsu tersebut, kata Julianus, sudah pernah dilaporkan DPRD Karo secara lembaga ke Poldasu pada 2010 lalu.

“Perkara tersebut tidak perlu menunggu hingga lima tahun masa jabatan Bupati Karo DR (HC) Kena Ukur Surbakti, berakhir.  Apabila dari hasil bukti dan keterangan saksi ada indikasi kuat ijazah palsu, Polres Tanah Karo seharusnya meningkatkan ke tahap penyidikan. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan bukti yang kuat, harus dihentikan secara mekanisme hukum juga,”tandasnya. (Harian Andalas)

Categories: hukum
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: