Home > hukum > Protes Putusan Jambur Lige, Warga Geruduk Pengadilan

Protes Putusan Jambur Lige, Warga Geruduk Pengadilan

Demonstran saat beraksi (Harian Andalas)

Ratusan orang yang tergabung dalam Forum Pemerhati Jambur Lige Kabanjahe menggeruduk DPRD Karo, Pengadilan Negeri (PN) Kabanjahe dan Kantor Badan Pertanahan Negera (BPN) Karo, Senin (18/6).

Aksi itu dilakukan sebagai sikap protes terhadap keputusan PN Kabanjahe No.40/Pdt.G/2007/PN,Kbj, tanggal 29 Januari 2009 Jo putusan Mahkamah Agung RI No.791/K/Pdt/2009 tanggal 30 Juli 2009, yang memenangkan pihak penggugat atas lahan Jambur Lige Kabanjahe. Selain meneriakkan yel-yel perjuangan, para pengunjuk rasa juga mengusung sejumlah spanduk dan poster yang bertuliskan “Tegakkan Keadilan, Basmi Peradilan, Keadilan Mati di Bumi Turang Masyarakat Resah Di mana Tanggung Jawabmu”.

Mereka juga memikul salib dan membawa keranda mayat sebagai pertanda Keadilan telah mati di Bumi Turang. Massa menuntut keadilan penegakan hukum di PN Kabanjahe dan menolak pelaksanaan eksekusi lahan Jambur Lige di Jalan Mariam Ginting Kabanjahe seluas 8.000 m2 dan tanah tampe-tampe laugarun di Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Kabanjahe seluas 5000 m2.

Menurut juru bicara pengunjuk rasa, Jenda Kita Br Barus didampingi LBH Maranatha GBKP, DR Ferri A Karo-Karo Sitepu SH MBA MH, putusan PN Kabanjahe yang dikuatkan putusan Mahkamah Agung yang memenangkan pihak penggugat atas lahan Jambur Lige Kabanjahe, sangat tidak beralasan. Pasalnya, pihak penggugat Mayam br Purba tidak memiliki alas hak sama sekali terhadap lahan tersebut. Penggudat diduga telah membuat keterangan palsu di dalam dalil gugatannya dengan menghadirkan saksi dan bukti surat palsu.

Ditambahkan, tanah dan bangunan Jambur Lige dibeli kakeknya dari Nimbang Brahmana secara sah menurut hukum dan adat Karo di hadapan Raja Kelelong Sibayak Van Lingga dibawah register No 26/1937 tertanggal 24 April 1937. Atas dasar itu, katanya, tanah tersebut telah diterbitkan sertifikat hak milik No 202 oleh Badan Pertanahan atas dasar jual beli tersebut, pada tahun 2007 tanah itu baru digugat oleh istri dan anak Ndalim Brahmana. Padahal Ndalim sendiri pada masa itu hidupnya tidak pernah menggugat dan mempersoalkan tanah tersebut.

“Kalau Ndalim atau ahli warisnya merasa tanah tersebut miliknya, kenapa tidak digugatnya Nimbang Brahmana atau ahli warisnya,”tegasnya.

Di DPRD Karo mereka diterima Ketua DPRD Karo, Effendy Sinukaban SE,  Wakil Ketua Onasis Sitepu dan sejumlah anggota DPRD Karo lainnya.  Menurut Effendy, lebih baik pihak termohon  dan pemohon eksekusi berdamai. “Proses peradilan, kami tidak berhak mengintervensi. Namun demikian kami akan mempelajari aspirasi ini,”katanya.

Sementara itu di PN Kabanjahe, Ketua PN Kabanjahe, Sri Kuncoro SH mengatakan pihaknya tetap melaksanakan perintah dari MA RI untuk eksekusi, meski upaya mediasi antara pihak termohon dan pemohon eksekusi tetap dilakukan.

Setelah mendengar penjelasan, mereka melanjutkan demo ke kantor BPN Kabupaten Karo dan diterima langsung Kepala BPN  Heddy Saragih SH. Menurut pengunjuk rasa apakah sertifikat yang telah diterbitkan BPN tidak memiliki kekuatan hukum atas kepemilikan tanah.

Kepala Kantor BPN Heddy Saragih mengatakan pihaknya akan ikut memperjuangkan sertifikat yang sudah diterbitkan BPN. “Tidak gampang membatalkan sertifikat yang telah diterbitkan BPN. Karena itu, kami akan ikut memperjuangkan sertifikat yang telah kami keluarkan,” janjinya. (Harian Andalas)

Categories: hukum
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: