Home > hukum > BKD Karo Diduga Pasang Tarif Mutasi PNS

BKD Karo Diduga Pasang Tarif Mutasi PNS

Ilustrasi pungli (bisnis-jabar.com)

Ilustrasi pungli (bisnis-jabar.com)

Berbagai isu miring menerpa kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Karo. Bahkan kalangan PNS menganggap kantor BKD menjadi momok menakutkan karena setiap ada urusan penting terkait dengan perpindahan atau mutasi jabatan tidak ada yang gratis, tarifnya sudah ditentukan terselubung.

“Jangan berharap urusan lancar tanpa dikasih upeti,” ujar salah seorang sumber PNS di Pemkab Karo yang tidak bersedia dipublikasikan identitasnya di Kantor Bupati Karo, Senin (25/6).

Dikatakan, para PNS yang ingin naik pangkat saat ini ada target apabila mau menduduki eselon tiga harus bayar Rp15 juta sampai Rp30 juta dan eselon dua Rp50 juta sampai 300 juta. “Melihat di mana posisi jabatannya,” ungkapnya.

Yang paling aneh, jika ingin pindah ke daerah lain, mengurus surat pindah tugas harus bayar Rp40 juta. “Ini terjadi pada mantan Kadis Kehutanan Timotius Ginting yang ingin pindah tugas ke Jakarta,” beber sumber tersebut

Sementara sumber lain yang juga PNS mengatakan, bukan lagi rahasia umum kalau petinggi BKD Karo dikenal rakus terhadap uang. “Saya dengar kabar, Kepala BKD setelah pensiun Februari tahun depan mau nyalon Bupati Karo di Pilkada 2015 nanti. Mungkin dari sekarang dia mempersiapkan pundi-pundi,”tuturnya.

Parahnya lagi, sesama alumni STPDN pun tega dimakan. “Saya heran, dulu sewaktu masih tugas di kecamatan (Sekcam) maupun saat menjabat Kadis Koperasi tidak seperti itu. Setelah jadi Kepala BKD, total berubah, ngomong lembut tapi jangan harap urusan kenaikan pangkat bisa lancar tanpa diberikan sejumlah uang pelicin,” lontarnya.

Di sisi lain, sama-sama kita dengar menduduki jabatan basah sebagai Kadis, rumor berkembang bandrolnya kisaran Rp500–Rp700 juta, walau sulit membuktikan tapi sebenarnya begitulah yang terjadi.

Sumber lain, seorang guru PNS juga mengakui hal sama. Dikatakan, perpindahan guru dari satu kecamatan ke kecamatan lain harganya kisaran Rp12 juta hingga Rp15 juta. Ketika hal itu dikonfirmasikan kepada Kepala BKD Kabupaten Karo, Drs Kawar Sembiring MSi, Senin melalui telepon selulernya, ia menampik keras rumor yang sudah lama berkembang di kalangan PNS Pemkab Karo.

“Tidak ada itu. Tidak ada pengutipan apa pun atas pengangkatan pejabat eselon ataupun kenaikan pangkat di lingkungan Pemkab Karo. Itu sengaja dihembuskan orang-orang tidak bertanggung jawab yang sengaja menyudutkan saya,” kecamnya. (Harian Andalas)

Categories: hukum
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: