Home > Infrastruktur > Pengurusan Akte Kelahiran di Karo Menyulitkan Warga

Pengurusan Akte Kelahiran di Karo Menyulitkan Warga

Ilustrasi pengurusan akte (anakbersinar-com)

Pengurusan akte kelahiran di Tanah Karo dinilai sangat merepotkan warga terutama bagi yang tinggal di pedesaan. Pasalnya warga harus mengikuti mekanisme penetapan dari Pengadilan Negeri Kabanjahe.

Joy Harlim Sinuhaji selaku pemerhati sosial masyarakat Karo mengatakan Pemkab harus mencari solusi agar warga tidak dirugikan. Mempedomani Undang-Undang No.23/2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal pengurusan akte lahir di Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, berdampak kepada ketidaknyamanan bagi masyarakat.

Hal ini juga kata Joy dimaksudkan agar pemberlakuan UU No.23/2006, tidak membawa dampak merugikan bagi masyarakat. Sebab seperti diketahui sebagaimana yang diatur dan tertulis pada pasal 32 ayat 2 UU tersebut, bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

Lebih lanjut dikatakan, salah satu langkah yang bisa ditempuh Pemkab Karo adalah dengan menjalin kerja sama dan kesepakatan dengan pihak Pengadilan Negeri Kabanjahe yang dituangkan dalam sebuah MoU. Poin kesepakatan itu adalah bagi warga yang berdomisili di kecamatan yang jarak tempuhnya jauh dari Kota Kabanjahe, pihak PN Kabanjahe dapat menghadirkan perangkatnya di sana. Dengan kata lain, persidangan dapat diselenggarakan di kecamatan tersebut.

Dengan cara ini menurut Nonink sapaan akrab Joy, selain dapat menekan biaya, warga pun tak lagi harus repot antre seharian di PN Kabanjahe dengan meninggalkan kegiatan rutin sehari-hari.

“Bayangkan, warga  yang datang dari Kecamatan Mardinding, Lau Baleng, Tiga Binanga, Juhar, Munte, Kuta Buluh, dan Kecamatan Naman Teran yang jaraknya tempuhnya cukup jauh (puluhan kilometer dari Kabanjahe, red) harus bolak-balik ke Ibu Kota Kabupaten Karo guna mengikuti persidangan, mana lagi harus membawa saksi yang tentunya menjadi tanggungan bagi si warga yang mengurus akte, kan kasihan mereka,” ungkapnya.

Menurutnya hal ini sangat penting, sebab menyangkut hajat orang banyak. “Di mana saat ini akte lahir merupakan dokumen penting yang diperlukan saat warga ketika memasukkan anaknya ke sekolah,” ujarnya.

Di sisi lain PN Kabanjahe harus tanggap dan peka terhadap keluhan warga terkait pengurusan akte kelahiran. Banyak warga yang mengeluhkan akan hal tersebut. Untuk itu, baik Pemkab Karo, PN Kabanjahe maupun DPRD Karo agar duduk bersama mencari solusi cerdas terhadap kemudahan dan keringanan biaya akte kelahiran, jangan terlampau mencekik leher.

“Saya dengar biayanya mencapai kisaran Rp350-600 ribu, ini sudah terlampau berat bagi rakyat khususnya ekonomi lemah hanya untuk sebuah akte lahir,” pungkasnya.(Andalas)

Advertisements
Categories: Infrastruktur
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: