Home > hukum > Sudah 500 Warga Tanda Tangan Tolak Perda Retribusi Karo

Sudah 500 Warga Tanda Tangan Tolak Perda Retribusi Karo

Warga membubuhkan tanda tangan (Andalas)

Penolakan terhadap kenaikan retribusi yang mencapai 200% terus disuarakan masyarakat. Ratusan orang warga yang melintasi Jalan Pala Bangun Kabanjahe membubuhkan tanda tangan di sehelai spanduk menolak Perda Nomor 4, 5 dan 6 tahun 2012, tentang kenaikan retribusi jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu, yang dinilai tidak sesuai keinginan dan kemampuan masyarakat, Selasa (10/7).

Spanduk keprihatinan yang dibuat Gerakan Masyarkaat Peduli Karo (GMPK) di depan SD 5, Jalan Pala Bangun Kabanjahe sejak Senin (9/7), tampak terus menggalang dukungan masyarakat untuk menolak Perda-perda tersebut.

Banyak di antara pengguna jalan berhenti untuk sekadar membubuhkan tanda tangan disertai kata-kata sebagai ungkapan penolakan kenaikan retribusi. Masyarakat yang terpanggil nuraninya dengan sukarela membubuhkan tanda tangan pada spanduk penolakan Perda tersebut.

Di dekat pintu gerbang SD 5, GMPK juga membagikan selebaran yang bernada penolakan. Selebaran tersebut berisi berbagai keluhan masyarakat tentang dampak kenaikan retribusi atas Perda 4, 5 dan 6 tahun 2012.

Sudah terdapat lima ratusan tandatangan sebagai bentuk dukungan masyarakat menolak Perda-perda tersebut. Perwakilan GMKP, Perdemuan Tarigan didampingi Safi’i Tarigan  mengatakan, pihaknya akan terus memperjuangkan untuk pembatalan Perda yang menyengsarakan masyarakat.

Selain menolak kenaikan retribusi, GMPK juga akan terus mengawal proses penyelidikan keabsahan surat keterangan pengganti ijazah (SKPI) yang diduga digunakan Kena Ukur Surbakti saat Pemilukada tahun 2010 lalu.

“Tadi kita sudah melayangkan surat kepada KPUD Karo menyangkut persoalan legitimasi pendidikan formal Kena Ukur Surbakti,”kata Perdemuan di sela kegiatan membagikan selebaran penolakan Perda tersebut.

Dalam surat itu, GMKP memohon salinan dokumen digunakan Kena Ukur Surbakti saat pencalonan sebagai caleg tahun 2008 dan calon bupati tahun 2010.

“Demi percepatan proses penyelidikan SKPI Kena Ukur, pembatalan Perda 4, 5, 6 tahun 2012 dan penghentian penambangan batu dolomit yang disinyalir telah merusak ekosistem sungai serta lingkungan hidup, GMPK mengajak masyarakat untuk berdoa dan terus memberikan dukungan,” kata Perdemuan.(Andalas)

Categories: hukum
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: