Home > hukum > Pedastaren Tarigan: Koruptor Kelas Teri Juga Harus Dihukum

Pedastaren Tarigan: Koruptor Kelas Teri Juga Harus Dihukum

Pedastaren Tarigan (dok)

Pakar hukum Universitas Sumatera Utara Dr Pedastaren Tarigan SH mengatakan, koruptor besar maupun kecil yang terbukti merugikan keuangan negara harus tetap dihukum dan tidak ada pengecualian.

“Hukum harus ditegakkan di negeri ini. Siapapun yang benar-benar terbukti bersalah harus diberikan sanksi hukum yang tegas sesuai tingkat kesalahan yang dilakukan orang tersebut,” katanya di Medan, Minggu (22/7).

Hal tersebut dikatakannya mengomentari putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang tidak menjatuhkan hukuman penjara terhadap Agus Siyadi yang terbukti korupsi dana Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp5,795 juta.

Pedastaren mengatakan, bagi pelaku korupsi Rp5,79 juta tidak diberikan hukuman adalah sangat mengejutkan bagi penegakan hukum. Ini benar-benar hal yang aneh terjadi dalam dunia peradilan.

“Tidak dihukumnya pelaku korupsi di tingkat kasasi itu, dapat menjadi preseden bagi penegakan hukum di Indonesia. Bagaimana pun juga pelaku yang diyakini terbukti korupsi dan merugikan keuangan negara harus tetap dipidana, jarang dibebaskan seperti dialami Agus Siyadi,” kata Kepala Laboratorium Fakultas Hukum USU itu.

Dia mengatakan, tidak dihukumnya koruptor Rp5,795 juta itu, membuat pelaku korupsi lainnya di negeri ini, tidak akan membuat efek jera. Hal-hal yang seperti ini harus dihindari demi tegaknya hukum di Indonesia.

Sedangkan, pelaku korupsi senilai Rp1,8 juta diberikan ganjaran hukuman. Apalagi korupsi Rp5,795 juta tidak dipidana. “Kita juga perlu mengetahui apa pertimbangan hukum dari MA yang tidak memvonis pelaku korupsi Rp 5,795 juta itu,” ucap dia.

Lebih lanjut dia mengatakan, tidak divonisnya pelaku korupsi itu, bisa menimbulkan pro dan kontra terhadap MA, karena ini menyangkut kasus korupsi yang sedang lagi giat-giatnya diberantas atau “diperangi” para penegak hukum.

Bahkan, jelasnya, kasus korupsi ini sudah semakin mengakar dan harus diberantas dengan cara menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya kepada si pelaku, sehingga dapat membuat rasa takut bagi orang yang berbuat kesalahan tersebut.

“Apapun bentuknya kasus korupsi harus dihukum dan ini sebagai pembelajaran ,sehingga kedepan orang tidak mau lagi melakukan kesalahan dan pelanggaran hukum.Dengan adanya hukuman itu orang akan bertaubat dan tida mau lagi melanggar hukum,” kata staf pengajar pada Fakultas Hukum USU itu.

Dia menambahkan, lebih baik pelaku korupsi itu diberikan hukuman denda dengan mengganti biaya yang telah disalahgunakannya.Daripada pelaku korupsi itu tidak dihukum sama sekali.

Sehubungan dengan itu, putusan MA yang tidak menghukum pelaku korupsi tersebut perlu dipikirkan secara arif dan bijaksana, karena ini akan menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat.

“Masyarakat jangan sampai merasa kecewa dengan putusan MA yang tidak menghukum pelaku yang mamang terbukti korupsi.Karena masyarakat juga berkeinginan kasus korupsi tersebut diberantas,” kata Pedastaren.(Antara)

Categories: hukum
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: