Home > Pemerintahan > Kinerja DPRD Karo Dinilai Buruk

Kinerja DPRD Karo Dinilai Buruk

Lambang Kabupaten Karo (Wikipedia)

Sorotan  terhadap kinerja anggota DPRD Karo dari berbagai elemen masyarakat di daerah itu kembali mencuat setelah sebelumnya wakil rakyat yang terhormat itu dituding “kuasai” proyek Pemkab Karo.

Rapor kinerja anggota DPRD Karo dinilai rendah. Pasalnya, para legislatif yang duduk di gedung rakyat disebut-sebut kurang tanggap terhadap aspirasi rakyat. Malah wakil rakyat tidak jelas kerjanya apa, fungsi pengawasan sangat tidak maksimal.

Walau bukan pembuat kebijakan sesuai tupoksi DPRD, tapi parahnya tidak ada aspirasi rakyat yang dituntaskan. Rumah rakyat hanya sebagai tempat koleksi aspirasi rakyat, semua tidak ada terlihat hasil konkrit yang dirasakan rakyat.

“Mereka hanya sibuk melobi-lobi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memuluskan paket proyek yang kemudian diserahkan kepada kroni-kroninya,” beber aktivis Ec Karonology Resources Institute Eri BB Tarigan, SE, di Berastagi Rabu (1/8).

Menurutnya, kinerja legislatif tidak ada yang dapat dibanggakan. Miskin prestasi sudah membudaya dari zaman dahulu. Lebih ekstrem dikatakannya, DPRD Karo sebaiknya dibubarkan kalau kerjanya hanya mengurusi kepentingan pribadi, partai dan kelompoknya saja.

“Siapapun tahu, setiap menjelang tender wakil rakyat selalu sibuk melobi-lobi Kepala SKPD untuk memuluskan paket-paket proyek. Kalau paket proyek tidak diberikan, siap-siap kepala SKPD dipermalukan pada saat rapat dengar pendapat maupun saat sidang paripurna,” kecamnya.

Ditambahkan, keterlambatan pengesahan beberapa Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) Karo, sudah pasti membuat eksekutif terlambat menjalankan program yang sudah direncanakan untuk pembangunan daerah. Raperda tersebut yakni, retribusi jasa umum poin ke-10 tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi, Raperda pajak daerah berisi tentang jenis pajak poin ke-4, pajak reklame poin ke-6, pajak mineral bukan logam dan batuan dan poin ke-7, pajak air tanah.

“Seharusnya, Mei 2012 yang lalu semua Raperda dan segala program yang sudah diajukan eksekutif telah disahkan untuk dikerjakan. Namun, hingga saat ini masih banyak rancangan yang belum disahkan padahal pengajuanya awal 2011 lalu. Hal itu tentunya sangat merugikan daerah ini, gaji anggota DPRD dari mana kalau bukan dari PAD,” lontarnya.

Terpisah, pengamat sosial politik, MJP Sagala, SH, MS menyebutkan, bahwa tingginya gelombang aksi demonstrasi ke pihak eksekutif akhir-akhir ini, akibat masyarakat merasa kurang terakomodir aspirasinya. “Di sisi lain, yang mengurusi pemerintah daerah bukan hanya eksekutif saja, namun ada lembaga legislatif yang bertugas mengawal RPJMD dan harus ada sinergi antara keduanya dan program yang dijalankan harusnya membumi,” paparnya.

Fungsi pengawasan diperlukan untuk menjamin berjalannya prinsip saling mengawasi dan mengimbangi antar cabang kekuasaan, di sisi lain pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa APBN dan APBD yang telah ditetapkan oleh eksekutif dan legislatif  benar dilaksanakan dengan baik oleh setiap lembaga. “Dengan demikian pelaksanaan pengawasan  legislatif tidak selalu berarti berhadap-hadapan dengan pemerintah,” pungkas Dosen Universitas Quality Berastagi itu.

Di sisi lain, lagu lama yang selalu berulang akibat keterlambatan pengesahan APBD sudah menjadi hal yang biasa, ujung-ujungnya pasti rakyat yang dirugikan, akibat pengerjaan proyek yang tergesa-gesa, kualitas proyek jauh dari standar yang telah ditentukan.

“Kita bingung ketika ada masalah rakyat, wakil rakyat yang katanya dulu tampil didepan membela kepentingan rakyat, malah tidak terlihat, selain hanya cuap-cuap di media massa. Itu kan identik dengan air mata buaya,” ujarnya.(Andalas)

Advertisements
Categories: Pemerintahan
  1. rio
    02/08/2012 at 7:56 am

    benar ap yang bpak katakan anggota DPRD karo hanya mementingkan kpentingan pribadi, kelompok dan partai, tanpa memikirkan kemajuan yang akan di berikan pada masyarakat

    bagaimana pemkab karo bisa maju bila mereka tidak menampung aspirasi rakyatnya sendiri

    Like

  2. TRIO PEDULI PEMBANGUNAN
    02/08/2012 at 8:01 am

    SANGA-SANGAT SETUJU SEKALI DENGAN OPINI TERSEBUT DI ATAS, BANYAK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO TIDAA….KKKK, MEMIKIRKAN SAMA SEKALI KEMAJUAN PEMBANGUNAN DI TANAH KARO, YANG HANYA MEREKA PIKIRKAN KEPENTINGAN DIRI SENDIRI DAN KELOMPOK….ENTAH APA TUJUAN DAN MAKSUD KALIAN DEWAN YANG TERHORMAT….?????

    Like

  3. itink
    09/01/2014 at 10:11 am

    Apapun cerita nyaa anggota DPRD adalah pilihan rakyat. Semua kesalahan rakyat memilih yang sudah tauu mereka tak punya kinerja, tetapi tetap dipilih.
    Jangan pilih mereka lagi demi Tanah Karo yang lebih baik.
    Kalo masih memilih dengan hanya karena kesenangan sesaat ( karena diberi uang maka dipilih), maka Tanah Karo akan begini- begini saja.
    Rakyat harus pintar memilih. Anggota DPRD adalah pilihan rakyat. Ingat itu.

    Like

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: