Kinerja DPRD Karo Dinilai Buruk

Lambang Kabupaten Karo (Wikipedia)

Sorotan  terhadap kinerja anggota DPRD Karo dari berbagai elemen masyarakat di daerah itu kembali mencuat setelah sebelumnya wakil rakyat yang terhormat itu dituding “kuasai” proyek Pemkab Karo.

Rapor kinerja anggota DPRD Karo dinilai rendah. Pasalnya, para legislatif yang duduk di gedung rakyat disebut-sebut kurang tanggap terhadap aspirasi rakyat. Malah wakil rakyat tidak jelas kerjanya apa, fungsi pengawasan sangat tidak maksimal.

Walau bukan pembuat kebijakan sesuai tupoksi DPRD, tapi parahnya tidak ada aspirasi rakyat yang dituntaskan. Rumah rakyat hanya sebagai tempat koleksi aspirasi rakyat, semua tidak ada terlihat hasil konkrit yang dirasakan rakyat.

“Mereka hanya sibuk melobi-lobi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memuluskan paket proyek yang kemudian diserahkan kepada kroni-kroninya,” beber aktivis Ec Karonology Resources Institute Eri BB Tarigan, SE, di Berastagi Rabu (1/8).

Menurutnya, kinerja legislatif tidak ada yang dapat dibanggakan. Miskin prestasi sudah membudaya dari zaman dahulu. Lebih ekstrem dikatakannya, DPRD Karo sebaiknya dibubarkan kalau kerjanya hanya mengurusi kepentingan pribadi, partai dan kelompoknya saja.

“Siapapun tahu, setiap menjelang tender wakil rakyat selalu sibuk melobi-lobi Kepala SKPD untuk memuluskan paket-paket proyek. Kalau paket proyek tidak diberikan, siap-siap kepala SKPD dipermalukan pada saat rapat dengar pendapat maupun saat sidang paripurna,” kecamnya.

Ditambahkan, keterlambatan pengesahan beberapa Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) Karo, sudah pasti membuat eksekutif terlambat menjalankan program yang sudah direncanakan untuk pembangunan daerah. Raperda tersebut yakni, retribusi jasa umum poin ke-10 tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi, Raperda pajak daerah berisi tentang jenis pajak poin ke-4, pajak reklame poin ke-6, pajak mineral bukan logam dan batuan dan poin ke-7, pajak air tanah.

“Seharusnya, Mei 2012 yang lalu semua Raperda dan segala program yang sudah diajukan eksekutif telah disahkan untuk dikerjakan. Namun, hingga saat ini masih banyak rancangan yang belum disahkan padahal pengajuanya awal 2011 lalu. Hal itu tentunya sangat merugikan daerah ini, gaji anggota DPRD dari mana kalau bukan dari PAD,” lontarnya.

Terpisah, pengamat sosial politik, MJP Sagala, SH, MS menyebutkan, bahwa tingginya gelombang aksi demonstrasi ke pihak eksekutif akhir-akhir ini, akibat masyarakat merasa kurang terakomodir aspirasinya. “Di sisi lain, yang mengurusi pemerintah daerah bukan hanya eksekutif saja, namun ada lembaga legislatif yang bertugas mengawal RPJMD dan harus ada sinergi antara keduanya dan program yang dijalankan harusnya membumi,” paparnya.

Fungsi pengawasan diperlukan untuk menjamin berjalannya prinsip saling mengawasi dan mengimbangi antar cabang kekuasaan, di sisi lain pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa APBN dan APBD yang telah ditetapkan oleh eksekutif dan legislatif  benar dilaksanakan dengan baik oleh setiap lembaga. “Dengan demikian pelaksanaan pengawasan  legislatif tidak selalu berarti berhadap-hadapan dengan pemerintah,” pungkas Dosen Universitas Quality Berastagi itu.

Di sisi lain, lagu lama yang selalu berulang akibat keterlambatan pengesahan APBD sudah menjadi hal yang biasa, ujung-ujungnya pasti rakyat yang dirugikan, akibat pengerjaan proyek yang tergesa-gesa, kualitas proyek jauh dari standar yang telah ditentukan.

“Kita bingung ketika ada masalah rakyat, wakil rakyat yang katanya dulu tampil didepan membela kepentingan rakyat, malah tidak terlihat, selain hanya cuap-cuap di media massa. Itu kan identik dengan air mata buaya,” ujarnya.(Andalas)