Home > Pemerintahan > Pemkab Karo Tertibkan Ormas Ilegal

Pemkab Karo Tertibkan Ormas Ilegal

Gerakan Masyarakat Peduli Karo (GMPK) salah satu ormas yang sering menyampaikan aspirasi ke Pemkab Karo (Andalas)

Pemerintah Kabupaten Karo melalui surat No: 00/1394/Bakesbang/2012 akan menertibkan aktivitas ormas hingga ke kelurahan dan desa. Hal itu untuk menindaklanjuti surat edaran Direktur Jendaral Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri RI No.220/1328 D.III, tanggal 24 April 2012 perihal penertiban aktivitas ormas).

Berdasarkan UU No.8/1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 27 disebutkan Pemerintah Daerah wajib memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk aktivitas Ormas/LSM/LNL baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar.

Surat Keterangan Terdaftar (SKT) adalah bukti pencatatan keberadaan organisasi kemasyarakatan LSM/lembaga nirlaba lainya pada tingkat pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota. SKT dimaksud tidak berfungsi sebagai izin oprasional bagi Ormas untuk melakukan segala tindakan di ruang publik dan aktivitas Ormas tetap harus tunduk pada peraturan dan perundang-undangan berlaku.

Ormas/LSM/nirlaba lainya baik terdaftar maupun tidak terdaftar dilarang untuk melakukan kegiatan penyidikan maupun intelijen yang merupakan tugas dan wewenang aparatur negara.Untuk itu, SKPD, Camat, Kelurahan dan Kepala Desa mempedomani surat edaran tersebut dalam setiap memberikan pelayanan kepada Ormas/LSM dan LNL.

Menurut Bupati, DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi surbakti melalui Kepala Badan Kesbang Linmas Pol Kabupaten Karo, Suang Karo-karo ketika dikonfirmasi, Selasa (7/8) di Kabanjahe, menyebutkan munculnya sudarat edaran Pemkab Karo dalam hal penertiban aktivitas ormas/LSM, merupakan tindak lanjut surat edaran Direktur Jendaral Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian dalam Negeri RI No.220/1328 D.III, tanggal 24 April 2012.

Dalam hal ini, pemerintah bukan tertutup sifatnya. Data yang dibutuhkan masyarakat dapat di akses melalui websait. Tentang dua pokok penegasan yakni investigasi dan intelijen sudah ada lembaga khusus yang berwewenang untuk menanganinya. Seperti misalnya, Inspektorat, BPK, BPKP, katanya.

“Yang jelas pemerintah tidak menutup diri, semua akan dilayani sesuai peraturan yang berlaku dan harus pula memedomani surat edaran,”tandasnya.(Andalas)

Categories: Pemerintahan
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: