Home > Politik > KPU-GMPK “Debat Kusir” Soal Ijazah Bupati Karo

KPU-GMPK “Debat Kusir” Soal Ijazah Bupati Karo

Dialog KPU Karo engan GMPK (Andalas)

Suasana pertemuan antara Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Karo dengan Gerakan Masyarakat Peduli Karo (GMPK) soal surat keterangan pengganti ijazah (SKPI) DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti (Bupati Karo) di aula KPUD Karo Kabanjahe, Kamis (9/8) berlangsung alot.

Perwakilan GMPK Julianus Sembiring SPd kecewa dan prostes atas sikap Ketua KPUD Karo Binyamin Pinem yang dinilai selalu memotong pendapatnya dalam dialog tersebut. “Anda itu tidak punya etika dalam pertemuan ini, setiap saya berbicara, anda selalu memotong, sementara saya setia mendengarkan dan tidak mau memotong anda saat menyampaikan pendapat,” protes Julianus.

Dikatakannya, surat permohonan GMPK ke KPUD Karo hal salinan SKPI Kena Ukur, pada Selasa (10/7) itu dijamin UU No 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PP no 61 Tahun 2010 tentang  Keterbukaan Informasi Publik.

“Jelas di dalam UU dan PP itu bahwa apa yang dimaksud dengan informasi dan siapa saja yang dapat memperoleh informasi tersebut. Karena itu, anda (Ketua KPUD-red) jangan terus memperdebatkan tentang pengertian informasi,” tegasnya.

Menanggapi pernyataan itu, salah seorang komisioner KPUD Karo, Sidarta Perangin-angin dengan tersenyum mengatakan pihaknya akan segera merespon permohonan GMPK. “Untuk mendapatkan balasan surat dari KPU secara tertulis ada persyaratannya, di antaranya GMPK dalam suratnya nanti perlu menjelaskan tentang dokumen apa saja yang diminta, tujuannya untuk apa, lengkap dengan alamat surat kantornya,”pungkas Sidarta disambut hangat GMPK.

Belum selesai menyampaikan aspirasinya, Ketua KPUD Karo langsung memotong lagi pendapat Julianus Sembiring. “Walaupun nanti kalian menyampaikan surat berikutnya ke KPU, bukan berarti kami memberikan apa yang kalian minta. Tapi yang jelas kami akan membalas surat kalian secara tertulis, apakah nanti itu menolak atau memberi dokomen kalian minta,”ujar Binyamin.

Menanggapi penjelasan Ketua KPU itu, perwakilan GMPK, Drs Perdemuan Tarigan secara spontan berdiri dan menghampiri meja rapat Komisoner KPUD. Perdemuan meminta KPU untuk segera menandatangani kertas yang bersikan persyaratan surat menyurat sesuai pernyataan KPU, Binyamin Pinem tidak mau menandatangani kertas yang diajukan Perdemuan Tarigan.

“Kau terlalu suka menutupi informasi kepada masyarakat. Dalam rapat dengan pendapat antara GMPK dengan KPUD, Kapolres Tanah Karo di DPRD Karo kemarin, kau tidak mau memberikan penjelasan atas pertanyaan saya tentang tahun berapa kelulusan Kena Ukur serta mengapa SKPI terbit tanpa ada surat keterangan hilang dari pihak kepolisian,” teriaknya.

Menanggapi pernyataan itu, Sidarta Perangin-angin kembali menenangkan situasi. “Sudahlah, supaya kita tidak seperti debat kusir, lebih baik GMPK atau yang mewakili dari LSM untuk membuat surat berikutnya supaya memenuhi persyaratan seperti yang sudah kami sampaikan,”pintanya.

Pertemuan itu dihadiri empat komisioner KPUD Karo, yakni Binyamin Pinem, Sidarta Perangin-angin, David Manik dan Jesaya Pulungen. Sementara dari pihak GMPK, dihadiri Julianus Sembiring, Perdemuan Tarigan, Syafii Tarigan, Robinson Purba, Ngataken Tarigan, Jan Erba Sebayang.(Andalas)

Advertisements
Categories: Politik
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: