Home > hukum > Pemkab Karo Bantah Tarif IMB Diskriminatif

Pemkab Karo Bantah Tarif IMB Diskriminatif

Ilustrasi IMB (depoklik.com)

Pemkab Karo membantah adanya isu tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Karo tanpa sanksi tegas. Villa mewah dan hotel berbintang sekalipun tetap harus membayar retribusi sesuai dengan ketentuan.

Hal itu dikatakan Kabag Hukum Kabupaten Karo, David Sinulingga SH didampingi Staf Ahli Bidang Sosial dan Politik Sarjani Tarigan MSP, Bidang Sosial Budaya Tenangmin Surbakti, Bidang Pemerintahan Manteladan Sinuhaji dan Kabid Humas, Drs Jhonson Tarigan, kepada sejumlah wartawan, Kamis (9/8) di ruang staf ahli Bupati Karo, Kabanjahe.

“Tarif IMB harus sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang pajak dan retribusi BAB VII Pasal 156 tentang penetapan dan muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang retribusi,” ungkapnya.

Dipaparkannya, Perda Nomor No.6/2012 tentang perizinan tertentu, memiliki turunan Peraturan Bupati (Perbup) No.10/2012 tentang pelaksanaan tata cara pemberian izin tertentu, dituangkan dalam pasal 22 yang isinya, ayat (1) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sanksi penghentian sementara pembangunan dan pembekuan IMB sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pembangunan, pencabutan IMB, dan pembongkaran.

Ayat (2) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “Intinya, sanksi tegas bukan diatur di Perda, tapi di Perbup,” tegas David Sinulingga.

Ditambahkan Sarjani Tarigan, setiap Perda ditindaklanjuti dalam Perbup atau Peraturan Walikota (Perwal) yang mengatur tentang persyaratan sanksi secara rinci dan teknis.

Terpisah, Kepala Kantor Perizinan Terpadu (KPT) Kabupaten Karo, Ramos Peranginangin, mengatakan besarnya tarif retribusi IMB sesuai Perda No.6/2012 tidak terlalu mahal. Di Perda yang baru itu tidak lagi dikutip uang sempadan, sementara di Perda No.6/2006 ada dikenakan uang sempadan (batas bangunan).

Melihat situasi berkembang saat ini, masyarakat perlu berpikir objektif. Karena bukan tidak mungkin ada pihak atau oknum yang memanfaatkan situasi dengan memprovokasi kenaikan Perda secara bombastis padahal sebenarnya tidak demikan.

Sama juga dengan pemberitaan soal tidak adanya sanksi tegas, padahal pengaturan sanksi sebuah Perda diatur di Perbup atau Perwal.(Andalas)

Categories: hukum
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: