Home > Politik > Kecewa Kebijakan Pemkab Karo, GMPK Kibarkan Bendera Setengah Tiang

Kecewa Kebijakan Pemkab Karo, GMPK Kibarkan Bendera Setengah Tiang

Ilustrasi bendera setengah tiang (republika.co.id)

Hanya segelintir orang di Kabupaten Karo yang sudah benar-benar merdeka dari ‘penjajahan’. Terbukti, masih banyak warga masih terjajah kemiskinan dan belum bisa memerdekakan diri untuk mendapatkan kesejahteraan hidup, kelayakan hidup, dan keadilan sosial.

Petani jeruk mengeluhkan serangan lalat buah yang membuat gagal panen, anjloknya beberapa harga komoditas pertanian yang cukup signifikan dan maraknya pungutan liar bagi supir-supir pengangkut batu dolomite. Sementara Pemkab Karo malah menaikkan retribusi yang mencapai tiga ratus persen serta banyaknya kebijakan dalam pengangkatan pejabat eselon II yang dinilai tidak mematuhi Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktual.

Terhadap banyaknya kebijakan Bupati Karo, yang dinilai tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat, ketidakadilan serta tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Karenanya, aksi unjuk rasa di tahun 2012 semakin meningkat, serta puncaknya kemarahan masyarakat itu diekspresikan dengan menggelar upacara bendera setengah tiang, di Makam Pahlawan Kabanjahe.

Lebih 50 warga tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Karo (GMPK) menggelar upacara bendera setengah tiang sebagai protes atas kebijakan Bupati Karo DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti, yang dinilai tidak sesuai peraturan perundang-undangan serta tidak berpihak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam upacara bendera ini bertindak selaku Irup, adalah Julianus Sembiring SPd, selaku pemimpin upacara Syafii Tarigan dan dilakukan selayaknya upacara bendera dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan Pancasila serta pembukaan UUD 1945.

Dalam upacara ini puluhan warga yang tergabung dalam GMPK menyatakan setengah merdeka atas kebijakan-kebijakan Bupati Karo yang dinilai tidak berpihak terhadap kepentingan umum, keadilan sosial serta tidak sesuai ketentuan perundang undangan.

Di antaranya, pengangkatan pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Karo dinilai tidak mematuhi Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 tahun 2000, tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural. Pengutipan Rp80 ribu bagi setiap truk yang melintasi dengan alasan penambahan PAD dinilai tidak sesuai Pasal 157, 158 UU No 32 tahun 2004.

Pasal 6 UU No 33 tahun 2004 serta kenaikan retribusi jasa umum, jasa usaha serta perijinan tertentu yang tidak melibatkan pemangku kepentingan sebagaimana UU No 12 tahun  2011 tentang penyusunan perundangan-undangan.

Ketika dikonfirmasi perwakilan GMPK Robinson Purba, terkait tujuan aksi upacara setengah merdeka itu mengatakan bahwa pihaknya belum merasakan merdeka seutuhnya. “Kami melakukan aksi ini bertujuan untuk mengingatkan pemerintah bahwa ekonomi masyarakat saat ini sangat susah dan jangan lagi ditambah dengan menaikkan retribusi,” katanya. (Andalas)

Advertisements
Categories: Politik
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: