Home > Pemerintahan > Dewan Tuding Pengangkatan Pejabat Karo Langgar Aturan

Dewan Tuding Pengangkatan Pejabat Karo Langgar Aturan

Bupati Karo Kena Ukur Surbakti (karokab.go.id)

Pengangkatan pejabat struktural di Kabupaten Karo selama ini banyak mengandung unsur pelanggaran, pasalnya bupati sepertinya tidak menggunakan struktur yang jelas sesuai dengan peraturan pemerintah, sehingga seenaknya menabrak rambu yang sudah ada.

Bupati Karo DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti dalam pengangkatan pejabat eselon II, di lingkungan Pemkab Karo dinilai tidak mematuhi Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan struktual.

Sejak dilantik terhitung Jumat (25/3) tahun lalu dan telah menjabat setahun lima bulan, Bupati Karo DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti sudah lima kali mengganti Kepala Dinas Pendidikan Karo. Pergantian pertama dari Seruan Sembiring ke Bahtera Ginting. Bahtera Ginting menjabat sangat singkat, cuma 40 hari sebelum digantikan Sugianta Ginting.

Hanya beberapa hari, dengan alasan mengundurkan diri, Kamis (20/10-2012), Sugianta Ginting digantikan Kumani Karo-Karo. Ia pun tidak lama, cuma menjabat enam bulan dengan alasan memasuki pensiun.

Selanjutnya, Senin (30/7), jabatan tersebut kembali diserahkan ke Sugianta Ginting sebagai Plt Kadis Pendidikan. Terakhir, Sugianta Ginting yang baru menjabat sebulan lebih diganti Sastra Sembiring yang dilantik Jumat (6/8).

Dengan pencopotan tersebut, berarti menambah sederetan nama pejabat di Kabupaten Karo ini yang dicopot bupati. Sebelumnya sejumlah pejabat yang dicopot, antara lain Kadis Kehutanan Timotius Ginting digantikan Plt Martin Sitepu yang beberapa hari kemudian dicopot lagi dan digantikan dengan Plt Cipto.

Kemudian, pencopotan Kepala Bappekab Pantas Samosir dengan mengangkat Herawati br Sitepu. Namun beberapa hari kemudian diganti lagi ke Plt Abel Tarigan.

Bupati Karo dalam hal ini dinilai tidak mempertimbangkan masukan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) sesuai pada Bab X pasal 14 untuk menjamin kualitas dan objektivitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah di setiap instansi dibentuk Baperjakat.

Lain lagi dengan kasus dialami pejabat Direktur RSU Kabanjahe yang tadinya dijabat Dr.Suara Ginting, pada Juli 2012 menjadi pembicaraan hangat atau gonjang ganjing para pejabat dan PNS lingkungan Pemkab Karo, karena mengundurkan diri (versi sang pejabat, dan diberhentikan/dipecat versi BKD Karo).

Semuanya itu perlu keterangan resmi dari Bupati Karo untuk melepas keresahan para PNS lingkungan Pemkab Karo dalam mengabdikan diri sesuai dengan tupoksi, disiplin ilmu yang diemban dan gairah kerja dan penigkatan karier PNS yang terukur dan berjenjang untuk berinovasi yang terbaik dan benar bagi mewujudkan Tanah Karo yang maju dan sejahtera dalam perubahan dalam koridor yang aman dan damai sejahtera.

Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi Pijer Podi Edi Ulina Ginting dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Karo Tahun 2011 pada pandangan setiap fraksi-fraksi yang ada di DPRD Karo, dalam paripurna DPRD Karo belum lama mini.

Selain itu katanya, sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Karo masih ada yang belum defenitif untuk dilantik, sehingga menimbulkan dampak tidak maksimal menjalankan tugasnya dalam pelayanan publik di tengah-tengah masyarakat, termasuk pengelolaan anggaran. (Orbit)

Advertisements
Categories: Pemerintahan
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: