Home > hukum > Tahan Truk Dolomit, Anggota Satpol Karo Dipolisikan

Tahan Truk Dolomit, Anggota Satpol Karo Dipolisikan

Anggota Satpol PP saat diperiksa (Andalas)

Anggota Satpol PP Donta Ginting (21) yang diduga menahan truk pengangkut dolomit di Pos Desa Payung, Kecamatan Payung, Minggu (5/8) lalu, akhirnya diciduk Polres Tanah Karo, Senin (27/8), atas laporan Josua Bangun.

Tindakan petugas Satpol itu juga membuat para sopir mendatangi DPRD Karo, Senin lalu dan diterima Ketua DPRD Karo Effendy Sinukaban SE dan Wakilnya Ferianta Purba dan Onasis Sitepu ST. Para sopir ini memohon perlindungan hukum untuk menindak atas penyetopan truk dengan gaya preman sehingga membuat para sopir ketakutan.

Peristiwa itu terjadi pada Minggu, (4/8) sekitar pukul 23.00 WIB. Empat mobil truk membawa muatan dolomit lalu dihentikan dan ditahan oknum Satpol bersama temannya saat melintas di Desa Payung.

Padahal, mereka membawa surat lengkap atas nama Maha Sembiring di lokasi penggalian di Terotong Desa Kutakepar dan surat PAD pun sudah diperlihatkan para supir truk kepada oknum Sat Pol PP yang menyetop truk-truk tersebut serta para supir juga  membayar Rp150 ribu per truk, namun tidak juga bisa lewat dengan alasan blanko.

Malah, pada Selasa (14/8) lalu Plt Kakan Sat Pol PP Edi Katana Sebayang  bersama anggotanya membongkar barang bukti  empat truk yang berisi bermuatan batu dolomit. Ketika dikonfirmasi, Kapolres Tanah Karo AKBP AKBP Marcelino Sampouw, Senin membenarkan penangkapan oknum Satpol PP tersebut. “Ya, benar. Saat ini masih dimintai keterangan,” pungkasnya.

Terpisah, Josua Bangun selaku pelapor berharap, aksi penyetopan truk-truk itu diusut tuntas. “Tolong diusut tuntas, siapa sebenarnya aktor-aktor yang menyuruh penyetopan truk-truk serta pengutipan retribusi dengan dalih penambahan pendapatan asli daerah itu,” ujarnya penuh harap.

Sebelumnya, Ketua DPRD Karo Effendi Sinukaban mengatakan, pihaknya secara lembaga merasa tidak sependapat atas adanya penahanan truk-truk pengangkut dolomite. Oleh karena itu Polres Tanah Karo supaya bekerja cepat dan sesuai ketentuan hukum,” harapnya.

Ditambahkan, jika ada kegiatan pengutipan tanpa dasar perda adalah termasuk tindakan ilegal. “Soal pengutipan itu dilakukan atas dasar kesepakatan pihak ketiga, bahwa tidak diketahui oleh DPRD Karo,”tegas Effendi, saat disinggung dasar pengutipan di Desa Payung itu adalah atas kesepakatan pihak ketiga.(Andalas)

Advertisements
Categories: hukum
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: