Home > hukum > DPRD Karo Didesak Bentuk Pansus Pungli Dolomit

DPRD Karo Didesak Bentuk Pansus Pungli Dolomit

Pendemo saat berorasi di DPRD Karo (Andalas)

Puluhan orang yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Karo (GMPK) menggelar unjuk rasa dan membawa poster bertuliskan ‘stop pungutan liar’ di depan gedung DPRD Kabupaten Karo, Jumat (31/8).

Melalui orasi dan pernyataan sikap tertulis, pengunjuk rasa menuntut DPRD Karo segera membentuk pansus aliran dana dolomit. Mereka juga meminta agar Dewan segera mengeluarkan rekomendasi kepada aparat penegak hukum Polres Tanah Karo.

Mereka menilai, upaya pengutipan dengan alasan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di luar pajak dan retribusi daerah yang dijalankan tahun 2011 hingga Juli 2012, merupakan kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta keadilan sosial.

Diungkapkan penanggung jawab aksi, Syafii Tarigan, pengutipan Rp80 ribu yang dibebankan Dinas Pertambangan dan Energi (Tamben) Kabupaten Karo, terhadap para supir truk pengangkut dolomit selama hampir setahun ini tanpa landasan peraturan daerah (Perda) yang sah tentang pajak atau retribusi sektor pertambangan dinilai tidak mematuhi UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, UU no 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara serta UU No 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah.

“DPRD Kabupaten Karo harus segera membentuk Pansus Dolomit, mengusut tuntas aliran dana pengutipan Rp 80 ribu per truk yang beralasan PAD serta mengeluarkan rekomendasi secara lembaga pengawasan DPRD kepada aparat penegak hukum Polres Tanah Karo,” teriak Julianus Sembiring, korlap aksi.

Upaya-upaya tegas itu sudah sangat perlu segera dilakukan DPRD Karo, supaya memberi efek jera bagi  Dinas Tamben Pemkab Karo beserta oknum-oknum yang sering bergaya  premanisme dalam melakukan penyetopan, penahanan truk-truk  dan oknum-oknum yang melakukan pengutan liar. “Melakukan penahanan truk tanpa payung hukum adalah tindakan premanisme dan orang yang melakukan pengutipan tanpa dasar Perda adalah pungutan liar,”katanya.

Ketua DPRD Karo Effendi Sinukaban didampingi wakil Ferianta Purba SE menyatakan sepakat dengan penunjuk rasa bahwa pungutan tanpa payung hukum adalah pungutan liar. “Semua tindakan bertentangan dengan peraturan perundang undangan adalah tindakan ilegal,  dalam adanya indikasi pungli kita serahkan kepada aparat penegak hukum,”ujarnya.

Dikatakan, pihaknya akan terus bekerja menyelesaikan persoalan pertambangan sesuai peraturan perundang undangan. “Semua aspirasi saudara sudah kami terima dan dalam waktu sesingkat-singkatnya akan kami bahas sesuai ketentuan internal DPRD. Begitu juga halnya soal tuntutan saudara-saudara untuk membentuk pansus akan segera dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh para anggota dewan,”katanya.

Setelah menyampaikan aspirasi secara lisan maupun tulisan di halaman gedung DPRD Karo,  berangsur-angsur massa yang tergabung dalam GMPK membubarkan diri. Namun, aksi seperti ini tidak akan berakhir sampai di sini. “Kami akan terus melakukan aksi sampai DPRD Karo benar-benar berpihak kepada rakyat kecil,” kecam pengunjuk rasa. (Andalas)

Advertisements
Categories: hukum
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: