Home > Pertanian > Kredit Usaha Pertanian Karo Dinilai Mubazir

Kredit Usaha Pertanian Karo Dinilai Mubazir

Petani di Raja Payung, kecamatan Merdeka memanden cabai (Antara)

Sinergi yang dilaksanakan Dinas Pertanian (Distan) Pemkab Karo, untuk mensosialisasikan pelaksanaan penyaluran kredit usaha pertanian dengan biaya Rp 112 juta dalam APBD Kabupaten Karo TA 2012 dinilai kurang transparan dan mubazir.

Pasalnya, pemerintah pusat sudah mempunyai program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) sesuai Peraturan Menteri Pertanian No 57/ Permentan/KU.430/7/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan KKP-E dan Peraturan Menteri Keuangan No 79/PMK.05/2007 tentang KKP-E.

Dalam hal ini, Sekda LSM LIRA Kabupaten Karo, Julianus Sembiring, Senin (3/9), mempertanyakan sumber dana kegiatan serius sinergi itu. “Kenapa pula Dinas Pertania Pemkab Karo mengalokasikan anggaran serius sinergi,  sementara pemerintah pusat sudah mengalokasikan anggaran KKP-E,”katanya.

Dikatakan, Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) merupakan program kementerian pertanian, yang bertujuan untuk membantu permodalan petani dan peternak dengan suku bunga bersubsidi sehingga mereka dapat menerapkan teknologi rekomendasi budi daya.

“Kalau program dan pendanaan KKP-E sudah ditatur dalam permentan dan permenkue, kenapa pula anggaran sosialisasi pelaksanaan penyaluran kredit usaha pertanian dialokasikan dalam APBD TA 2012,” ujarnya.

Ketika dikonfirmasi kepada Kadis Pertanian Pemkab Karo melalui Kabid Perencanaan Jeni Surbakti, Senin (3/9) di ruang kerjanya, membenarkan dinasnya ada mengalokasikan anggaran program serius sinergi yang bertujuan untuk mensosialisasikan penyaluran kredit usaha pertanian.

Disebutkan, program serius sinergi itu memang hampir mirip dengan program KKP-E, namun ada perbedaan. “Memang sama-sama soal bantuan lunak. Bedanya kalau KKP-E itu adalah program pusat, sementara serius sinergi itu adalah program dinas,” ujarnya tanpa merinci landasan hukum untuk mengalokasikan anggaran serius sinergi tersebut.

Saat didesak apa landasan hukum pengalokasian pos anggaran serius sinergi tersebut, stafnya Syafudin secara spontan mengatakan tidak perlu landasan hukum. “Landasan hukumnya adalah petani untung,” sahutnya. (Andalas)

Advertisements
Categories: Pertanian
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: