Home > Infrastruktur > Proyek PNPM di Tigapanah Mangkrak

Proyek PNPM di Tigapanah Mangkrak

Proyek drainase PNPM di Tigapanah (Andalas)

Proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, pembangunan drainase atau saluran parit di Gang Dame Desa Tigapanah Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo, hingga kini, Jumat (7/9) terbengkalai, hingga meresahkan warga sekitarnya.

Salah seorang warga, Budi Sembiring mengatakan pembangunan drainase tersebut terlihat terbengkalai. Jika hujan turun akan mengakibatkan banjir serta menggenanangi jalan sehingga terganggu arus lalu lintas.

“Warga setempat mengharapkan, Pemkab Karo segera menyelesaikan proyek pembangunan drainase parit  itu, untuk menghindari masalah dan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat,” kata Sembiring.

Hal senada disesalkan Penangung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Tigapanah,  Rimenda br Sembiring, dan S Kemit (56) selaku Kepala Badan Kerja Sama Antar Desa. Pasalnya, pihaknya sudah pernah menggelar aksi damai terkait anggaran pengelolaan PNPM yang tidak kunjung cair.

Saat aksi damai itu, katanya, Pemkab Karo menyatakan biaya yang 5 persen tersebut sebesar Rp425 juta, akan segera dianggarkan dan akan diterima para pengelola tahun 2013. “Hal itulah yang membuat masyarakat kecewa, karena pengerjaan PNPM tidak akan selesai dalam tahun 2012 ini,” keluh Kemit.

Sebagaimana diketahui, Proyek PNPM Mandiri bersumber dari APBN 2012 senilai Rp 8,5 miliar ke Kabupaten Karo, terancam tidak bisa cair. Pasalnya, cost sharing atau Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) sebesar 5% dari nilai pagu PNPM sebesar Rp 425 juta tidak ditampung dalam APBD Karo 2012.

Menyahuti persoalan itu, Bupati Karo (DR) HC Kena Ukur Karo Jambi melayangkan surat ke DPRD pada l  16 Juli 2012, permohonan persetujuan pergeseran anggaran SKPD untuk PNPM Mandiri Perdesaan TA 2012.

Dalam surat tersebut,  diajukan pergeseran anggaran itu dari unit Satuan Belanja Bantuan Sosial digeser ke  BPMD pembinaan administrasi proyek PNPM Mandiri Rp 425 juta yang berpedoman pada pasal 152 juncto pasal 160 Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006.

Dalam hal ini, Ketua DPRD Karo Effendy Sinukaban SE didampingi Wakil Ketua Ferianta Purba SE dan Onasis Sitepu ST belum lama ini kepada andalas, mengatakan dana pendamping (cost sharing) sebesar 5 persen dari pagu pengerjaan proyek PNPM Mandiri sebesar Rp 425 juta, tidak ditampung dalam APBD Karo TA 2012.

“Keterlambatan pencairan dana PNPM itu bukan persoalannya di DPRD Karo, tapi di Pemkab Karo, karena saat penyampaian draf RAPBD 2012 pihak Pemkab Karo tidak ada mengajukan cost sharing  sebesar 5%.  Jadi siapa yang salah. Pemkab Karo sendiri yang lalai,” ungkapnya.(Andalas)

Categories: Infrastruktur
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: