Home > hukum > Truk Dolomit Ditahan, Pemkab Karo Diadukan ke Komnas HAM

Truk Dolomit Ditahan, Pemkab Karo Diadukan ke Komnas HAM

Pengaduan ke Komnas HAM (Andalas)

Penahanan empat truk di Pos Desa Payung, Kecamatan Payung Kabupaten Karo, milik Joshua Perangin-angin (40), warga Desa Susuk Kec Tiganderket Kabupaten Karo oleh oknum Satpol PP Pemkab Karo, 5 Agustus lalu dan muatan dolomite itu selanjutnya dibongkar, 14 Agustus bakal berbuntut panjang.

Pasalnya, setelah dilaporkan kasus tersebut ke Polres Tanah Karo, 6 Agustus. Kali ini sejumlah oknum pejabat teras Pemkab Karo, di antaranya Bupati Karo DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti, Plt Kadis T amben Drs Robert Peranginangin, Kakan Sat Pol PP Edy Katana Sebayang, oknum sipil Ngantar Bangun dan Tuah Pandia dilaporkan ke Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia.

“Kami telah melaporkannya ke Komnas HAM RI, Selasa (11/9) dengan bukti Surat Tanda Penerimaan Laporan No 176/STPL-KH/IX/2012 yang diterima Plt Kepala Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan Eko Dahana Djakarta. Dan surat pengaduan itu telah tercatat dalam agenda penanganan kasus dengan nomor 81.076,”ungkap Joshua Perangin-angin didampingi Sekda LSM LIRA Karo, Julianus Sembiring SPd kepada wartawan di Kabanjahe, Minggu (16/9).

Menurut Julianus Sembiring, materi pengaduan soal penahanan empat truk oleh Pemkab Karo yang menghilangkan hak atas mata pencarian dan dugaan pengancaman yang menyebabkan keresahan di tengah-tengah masyarakat.

“Sejumlah pejabat Pemkab Karo dinilai melanggar UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, karena merampas hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pekerjaan, hak mendapt keadilan, hak untuk aman dan hak atas kesejahteraan,”ungkap Sembiring.

Ditambahkan, kebijakan Pemkab Karo dalam hal pengutipan terhadap truk dolomit Rp 80 ribu berdalih untuk penambahan PAD dan tidak diatur dalam Perda Kabupaten Karo serta tidak adanya payung hukum yang jelas.

Di samping itu, katanya, poin yang dilanggar kebijakan penyelenggara Pemkab Karo dalam mengutip PAD itu telah melanggar UU No 32 Tahun 2004, Pasal 137 tahun 1998 tentang sumber-sumber PAD.Dikatakan, dalam hal kebijakan tersebut juga melanggar UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU No 32 Tahun 1999 tentang Tipikor pasal 12 huruf e.

Sebelumnya, Plt Kepala Kantor Satpol PP Pemkab Karo, Edy Katana Sebayang SH, saat dikonfirmasi andalas, membenarkan pihaknya yang melakukan pembongkaran muatan dolomite dari dalam empat truk tersebut di Desa Payung.

“Ya, memang betul kami yang membongkar muatan dolomite itu karena menggangu bagi pengguna kendaraan dan muatan dolomite itu masih illegal, dan saya ikut langsung terjung ke lokasi. Saat pembongkaran muatan kami lakukan saja,  karena kunci truk itu tidak ada kami miliki,”pungkasnya.

Dalam pembongkaran truk-truk itu, kata Edy Katana, pihaknya memang belum mendapat izin dari pihak kepolisian, namun pihaknya sudah memberitahukan kepada pihak Polsek Payung. “Saat itu kami langsung memberitahu kepada Polsek Payung bermarga Ginting,” katanya.

Disinggung alasan pihak Satpol membongkar muatan truk-truk tersebut, “pembongkaran itu dilakukan sesuai surat edaran Bupati Karo, saya hanya menjalankan perintah bupati saja,” bebernya.(Andalas)

Categories: hukum
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: