Home > Pemerintahan > Usut Dugaan Selingkuh Bupati, DPRD Karo Diminta Bentuk Pansus

Usut Dugaan Selingkuh Bupati, DPRD Karo Diminta Bentuk Pansus

Kantor DPRD Karo (Karo News)

DPRD Karo diminta segera membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengusut dugaan perselingkuhan Bupati Karo Kena Ukur Surbakti dengan Molek br Ginting, seorang pedagang loak di Pasar Kabanjahe.

Maraknya pemberitaan media massa seputar isu perselingkuhan Bupati Karo DR ((HC) Kena Ukur Karo Jambi dengan istri orang, Menda Molek br Ginting merupakan cerminan, masyarakat sudah kelihangan sosok yang bisa dijadikan teladan. Seharusnya pemimpin daerah bisa memberikan contoh dan teladan kepada masyarakat, bukan justru melakukan tindakan tidak terpuji.

“Sangat disayangkan sifat tak terpuji seorang bupati yang berani berduaan dalam mobil dengan wanita bukan istri sahnya. Bahkan ironisnya, bupati terlalu berani berpegangan tangan dengan istri orang di sebuah gudang saat jam kerja,”ungkap Perwakilan Gerakan Masyarakat Peduli Karo (GMPK) Syafii Tarigan, Janerba Sebayang, Robinson Purba dan Julianus Sembiring, Budi Sembiring, di Sekretariatnya Simpang 6 Kabanjahe, Selasa (18/9) saat memperlihatkan video rekaman bupati dengan Molek.

Menurut GMPK, hal itu merupakan perbuatan bertentangan dengan nilai dan norma istiadat maupun agama. Seharusnya bupati menjadi panutan, memberikan contoh yang baik, sehingga dapat ditiru anak-anak. “Bukan malah sebaliknya, berduan dengan istri orang di sebuah gudang,”sesalnya.

Kondisi seperti itu, katanya, tentu tidak bisa dibiarkan terus berkelanjutan. “Jika kita menginginkan terwujudnya pemerintahan daerah yang baik (good governance),”tandasnya.

Untuk itu, DPRD Kabupaten Karo sebagai wakil rakyat seharusnya menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Mereka mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan dan kepercayaan kepada rakyat atau publik diwakilinya.”DPRD seharusnya mengontrol jalannya pemerintahan dan tingkah laku kepala daerah itu, agar selalu sesuai dengan aspirasi masyarakat, etika dan adat istiadat/budaya karo,” katanya.

Dengan memahami aspirasi masyarakat dan etika pemerintahan, serta demi mengurangi tindakan-tindakan tercela, tidak terpuji dan merugikan masyarakat di kemudian hari.”Untuk itu, perlu kiranya DPRD Karo membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelesaikan isu perselingkuhan kepala daerah itu,” katanya.

Dikatakan, melalui Pansus, DPRD Karo dapat mengkonfrontir keterangan Bupati Karo dengan Molek, dan saksi-saksi serta rekaman yang beredar di tengah masyarakat.

“Tujuan konfrontir pihak terkait itu, bukan untuk mempermalukan atau menjatuhkan bupati, tapi murni untuk menjawab isu perselingkuhan tersebut, agar masyarakat mengerti duduk permasalahan sebenarnya dan bupati bisa lebih nyaman dalam melaksanakan tugas,” ujarnya.

Sebelumnya, Bupati Karo DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti saat dikonfirmasi membantah pernah bergandengan tandangan dengan Molek di sebuah gudang Kecamatan Simpang Empat. Selain itu, bupati juga membantah dirinya pernah bersama Molek pergi ke luar daerah maupun ke luar negeri. Sebaliknya, Molek membenarkan dirinya pernah bersama bupati pergi ke luar daerah dan luar negeri.(Andalas)

Advertisements
Categories: Pemerintahan
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: