Home > hukum > Kapolres Karo Dipraperadilankan Anggota Satpol

Kapolres Karo Dipraperadilankan Anggota Satpol

Suasana sidang pra-peradilan Kapolres Karo (Andalas)

Kasus penahanan anggota Satpol PP Kabupeten Karo, akhirnya berbuntut panjang. Peridonta Ginting melalui kuasa hukumnya Aslia Robianto Sembiring SH mengajukan permohonan Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Kabanjahe, Senin (1/10).

Sidang Prapid terhadap Kapolres Tanah Karo digelar dengan acara pembacaan Permohonan Pra Peradilan. Kapolres Tanah Karo dihadiri kuasa hukumnya Faudu Halawa SH. Sidang dipimpin hakim tunggal Darma Indo Damanik SH MKn dalam persidangan menyatakan sidang terbuka untuk umum.

Setelah memeriksa kelengkapan permohonan termasuk identitas kedua penasihat hukum dilanjutkan dengan pembacaan permohonan praperadilan atas nama Peridonta Ginting oleh kuasa hukumnya. Mengingat sidang Prapid ini harus selesai dalam waktu 7 hari maka majelis mengharapkan, agar kuasa hukum termohon segera menyampaikan jawaban.
Karena jawaban dari pihak termohon belum selesai maka pada sidang lanjutan, Selasa (2/10) harus segera disampaikan. Setelah bermusyawarah dengan kedua kuasa hukum tersebut disepakati sidang dilanjutkan Selasa (2/10) dengan agenda jawaban dari termohon.

Dikatakan Robianto, kliennya anggota Satpol PP Pemkab Karo Peridonta Ginting ditangkap dan ditahan petugas Polres Tanah Karo, Selasa (28/8) lalu. Penangkapan ini dinilai Robianto SH tidak sah karena melanggar Pasal 51 ayat (1) KUHP menyatakan, barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan tugas yang diberikan penguasa berwenang, tidak dapat dipidana. Dan, Pasal 21 ayat (2) dan (4) KUHAP menjelaskan, penyidik melakukan penahanan dianggap tidak sah dan tidak meyakinkan ada perbuatan pidananya.

“Sudah sangat jelas dan terang benderang, klien saya Peridonta itu ditangkap dan ditahan karena melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Surat Perintah No 169/SATPOL-PP/2012 tanggal 5 April 2012 yang ditandatangani Bupati Karo Dr (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti. Berarti penangkapan dan penahanan itu tidak sah karena melanggar Pasal 51 KUHP sebagaimana saya katakan di atas. Karena itulah kita memprapidkan Kapolres Tanah Karo,” jelas Robianto.

Diuraikan Rubianto, sejak 5 April 2012 Peridonta Ginting telah melaksanakan surat perintah No 169/SATPOL-PP/2012 yang di keluarkan 5 April 2012 juga di tanda tangani Bupati Karo DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti.

“Sudah sepantasnya Kapolres Tanah Karo mengeluarkan kliennya dengan segera dari rumah tahanan negara Polres Tanah Karo, karena sangat bertentangan dengan Pasal 51 Ayat 1 dari KUH Pidana,” paparnya.(Andalas)

Advertisements
Categories: hukum
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: