Home > hukum > Anggota Dewan Desak Polres Karo Usut Aliran Dana Dolomit

Anggota Dewan Desak Polres Karo Usut Aliran Dana Dolomit

Kantor DPRD Karo (dok)

Anggota DPRD Karo mendesak Polres segera mengusut aliran dana penyetoran sumbangan pihak ketiga dari penambang dolomit TA 2011 dengan Pemkab Karo. Terhitung 24 Agustus 2011-29 Desember 2011 yang dibukukan ke kode rekening 4.1.4.14.01 pada pos penerimaan lain-lain hanya sebesar Rp 24 juta. Dengan alasan karena tidak adanya kode rekening sumbangan pihak ketiga dari penambang dolomit.

Tidak masuk akal, pengutipan dolomit  terhitung 1 September 2011 hingga 28 Desember 2011 dari sumbangan pihak ketiga hanya Rp24 Juta dimasukkan dalam kas Pemkab Karo. Berarti ada yang menikmati hasil dolomit.

Hasil sumber daya alam dari daerah ini dirampas untuk kepentingan oknum-oknum tertentu dan masyarakat merasa dirugikan terutama warga Desa Susuk.”Hal ini harus diusut aparat penegak hukum di daerah ini,”ungkap anggota DPRD Karo, Pt Drs Darta Bangun, di Kabanjahe, kemarin.

Menurut Darta, putra asal Desa Susuk itu yang juga Sekretaris Fraksi PKPB, meski dalam pandangan Fraksi PKPB tidak menyinggung soal dolomit sumbangan pihak ketiga dalam pandangan akhir pada pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD TA 2011 dalam pendapat akhir Fraksi paripurna DPRD Karo, Senin lalu, dia secara pribadi minta Polres Tanah Karo untuk mengusut aliran dana dolomit tersebut sehingga terang benderang, karena Desa Susuk salah satu lokasi sumber tambang dolomit.

“Saya kecewa mengapa sumbangan dolomit dari pihak ketiga hanya Rp24 juta. Padahal kalau dihitung-hitung sejak 1 September 2012 hingga 29 Desember 2012 minimal hasil dolomit tersebut miliaran rupiah,”ungkapnya.

Darta juga meminta pertanggungjawaban Bupati Karo DR (HC) Kena Ukur Surbakti, yang memerintahkan Kakan Sat Pol PP menahan 4 truk mengangkut dolomit pada 5 Agustus 2012 di Desa Payung. an, saat ini oknum honorer harian lepas Sat Pol PP berinisial PG dan oknum harian lepas TP ditahan Polres Tanah Karo.

“Ini kan sewenang-wenang dilakukan pejabat Pemkab Karo dalam menahan 4 mobil truk dan  saat ini masih berada di Desa Payung dan sudah mulai dirusak orang. Jadi siapa yang bertanggungjawab,”katanya.

Ia menambahkan, tugas Satpol PP menegakkan Perda, sementara Perda mengatur tentang galian C dolomit belum ada. Bukan tugasnya menahan truk-truk dan menyetop ataupun memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan.

“Kalau ada Perda yang menjadi pedoman Satpol PP dalam hal galian C dolomit, seharusnya Satpol PP dalam pelaksanaan tugasnya menerapkan PP no 58 tahun 2010 tentang PPNS, bukan bertindak atas perintah bupati saja,”ujarnya.

Pengutipan di Pos Desa Payung itu sudah bertentangan dengan pasal 157 dan 158, UU no 32 tahun 2004 tentang Perda. “Polres Tanah Karo hendaknya jangan mau diintervensi pihak manapun di daerah ini sehingga kasus tersebut tuntas dan diproses secara hukum,” harapnya. (Andalas)

Categories: hukum
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: