Home > Pendidikan > Ratusan Siswa SMK Negeri 1 Kabanjahe Unjuk Rasa Soroti Berbagai Kutipan

Ratusan Siswa SMK Negeri 1 Kabanjahe Unjuk Rasa Soroti Berbagai Kutipan

Kepala SMK Negeri 1 Kabanjahe Adrian Barus memberi penjelasan kepada siswa yang berunjuk rasa. (SIB)

Kepala SMK Negeri 1 Kabanjahe Adrian Barus memberi penjelasan kepada siswa yang berunjuk rasa. (SIB)

KABANJAHE: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Kabanjahe dari jurusan multimedia, akuntansi, perkantoran dan pemasaran berunjuk rasa di sekolahnya Jalan Kota Cane Kabanjahe, Kamis (11/9). Mereka menuntut pihak sekolah transparan menggunakan dana yang dikutip dari siswa maupun anggaran dari pemerintah seperti  dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Aksi spontan para siswa itu tanpa dikomando. Usai apel pagi,  mereka  memasang sejumlah poster di dalam gedung sekolah yang bertuliskan  di antaranya, “Banyak Sekali Pungutan, Mau Dikemanakan Pengutipan Uang Komite Sekolah “. Meski demikian,  proses belajar mengajar di sekolah tetap terlaksana.

Menurut sejumlah siswa, aksi mereka itu dipicu  pengutipan uang komite sekolah  Rp 40.000 per siswa/bulan terhitung Januari hingga September 2014. Pengutipan itu dinilai tidak transparan penggunaannya. Selain itu, ada juga kutipan  Kartu Perlindungan Sosial (KPS) Rp 50 ribu per tahun, asuransi kecelakaan Rp 10 ribu/tahun, OSIS Rp 13 ribu/3 bulan. “Pengutipan ini sama sekali tidak diketahui sasarannya untuk apa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara transparan,”ungkap para siswa.

Terkait aksi para siswa itu, Kadis Diknas Drs Saroha Ginting dan sejumlah pejabat di Diknas Karo hadir di sekolah itu bersama Kepala Sekolah, Drs Adrian Barus dan Ketua Komite Suhiya Lubis untuk menyelesaikan persoalan itu.

Saroha Ginting mengatakan timbulnya persoalan di sekolah itu karena kurangnya komunikasi antara siswa dengan guru serta guru dengan kepala sekolah.
Menurutnya, kutipan seperti KPS Rp 50 ribu per tahun dan asuransi Rp 10 ribu per tahun, bukan suatu keharusan. “Masalah asuransi itu bersifat pribadi bukan suatu kewajiban harus ikut,”ungkapnya.

Soal kutipan uang komite Rp 40 ribu/ bulan, Saroha menyarankan ditiadakan. Meski begitu katanya, pengutipan itu tergantung kesepakatan antara komite sekolah dengan orang tua murid untuk penggunaannya.

Sementara, menurut  Adrian Barus, pengutipan uang komite  untuk tenaga guru honorer, penjaga sekolah dan kebersihan. “Apabila uang komite itu ditiadakan, otomatis biaya penjaga sekolah dan uang kebersihan tidak ada lagi”, katanya.

Sedangkan dana OSIS Rp 13 ribu/3 bulan, lanjutnya, adalah internal siswa.“Saya sebagai kepala sekolah tidak berhak penuh terhadap OSIS, dan sebaiknya segala sesuatu tentang OSIS ini dimusyawarahkan kembali, agar menjadi OSIS yang  disetujui sekolah, orangtua, komite, dan juga para murid itu sendiri,” katanya. (SIB)

Categories: Pendidikan
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: