Home > Pemerintahan > ‘Pahlawan Pemakzulan’ Kavling Proyek di Karo

‘Pahlawan Pemakzulan’ Kavling Proyek di Karo

Demo elemen masyarakat Karo di depan Kantor DPRD

Demo elemen masyarakat Karo menuntut pemakzulan Bupati Karo di depan Kantor DPRD (dok)

KABAN JAHE: Kendati APBD Karo 2014 sudah disyahkan melalui sidang paripurna DPRD Karo, Agustus 2014 lalu, tapi pencairan APBD hingga saat ini belum dapat terlaksana. Akibatnya, kinerja beberapa instansi yang sumber dananya dari APBD mandek. Mirisnya sejumlah proyek di dinas PUD Karo maupun instansi lainnya yang memiliki proyek phisik hingga sekarang belum ditenderkan.

Berdasarkan keterangan dihimpun, dari beberapa pejabat SKPD di jajaran Pemkab Karo, menyebutkan keterlambatan pencairan dana APBD terhalang akibat banyaknya permintaan dari ‘pahlawan-pahlawan’ pemakzulan Bupati Karo Kena Ukur Surbakti.

Ironisnya, sejumlah proyek fisik di dinas PUD Kabupaten Karo hingga sekarang belum ditenderkan. Padahal pengesahan APBD Karo Tahun Anggaran 2014 sudah disahkan Agustus lalu.

Hal ini tentu sangat merugikan warga daerah ini, karena sejumlah proyek fisik yang sangat dibutuhkan rakyat untuk pembangunan belum bisa terlaksana, akibat penenderanya saja belum dimulai.

Terpisah, praktisi pembangunan dan pegiat demokrasi, Cuaca Bangun SEAk SH MH MSi kepada wartawan di Berastagi, Rabu (17/9) mengaku prihatin terhadap proses perjalanan pengesahan APBD Karo, selalu berulang seperti tahun-tahun sebelumnya.

Kalau tahun-tahun sebelumnya pengesahannya alot, melelahkan, dibumbui dengan loby-loby politik di DPRD Karo, hingga Kementerian Kuangan RI mengenakan sanksi penundaan pembayaran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 25 % atau Rp 9,2 M.

Sementara tahun ini, dampak dari pemakzulan Bupati Karo, Kena Ukur Karo Jambi Surbakti membuat pengesahan APBD 2014 baru terlaksana di pertengahan bulan Agustus. Nah, masalah baru muncul, akibat lamanya penenderan sejumlah proyek phisik. Ditenggarai, akibat “pahlawan-pahlawan pemakzulan” termasuk oknum-oknum DPRD Karo mengkapling sejumlah proyek basah.

SKPD tidak berdaya, di lain sisi Plt Bupati Karo tidak tegas, sehingga banyak proyek di sejumlah SKPD bukan kepala dinasnya yang mengatur, tapi sudah ada yang mendisaign dari luar.”Yang kita khawatirkan masalah hukum akan menunggu bila proses penenderan ini menyalahi aturan,”tegasnya.

Dia mendesak Plt Bupati Karo, Terkelin Berahmana SH segera mengambil langkah tegas dan cerdas. Segera melakukan proses pelelangan kegiatan proyek 2014. Pasalnya saat ini memasuki minggu ketiga September. Jika tidak segera ditenderkan, dia mengestimasi sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) APBD Karo 2014 akan tinggi, bisa mencapai Rp200 milyar lebih.

Sebuah angka sangat fantastis untuk ukuran APBD Karo. Dari Rp1.029.900.000.000 APBD Karo 2014, yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 609,2 Miliar dan belanja langsung sebesar Rp 420,7 M.

Kepala Dinas Kominfo dan PDE Kabupaten Karo, Drs Kenan Ginting mengatakan, kendala tidak ada dalam hal pengumuman penenderan proyek fisik. Kita juga tidak menginginkan SiLPA akan tinggi.

“Mungkin karena awal mulai berlaku ULP secara elektronik, SKPD agak gelagapan memberikan Rancangan Umum Pengadaan (RUP), kepada LPSE, karena sistim baru tersebut,”ujarnya. (Andalas)

Categories: Pemerintahan
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: