Home > Sinabung > Bupati Karo Wajib Buat SK Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi

Bupati Karo Wajib Buat SK Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi

Erupsi Gunung Sinabung terlihat dari Desa Berastepu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, Sumut, Sabtu (4/1/2013). (Tribun Medan)

Erupsi Gunung Sinabung terlihat dari Desa Berastepu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, Sumut, Sabtu (4/1/2013). (Tribun Medan)

MEDAN: Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Nurdin Lubis menjelaskan, sesuai ketentuan undang-undang No 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, maka harus Bupati yang menerbitkan SK (surat keputusan) penetapan lahan tersebut.

“Soal lahan relokasi sudah clear, tidak ada masalah. Jadi nanti tugas Bupati Karo membuat SK penetapan lokasi lahan relokasi. Hal itu sesuai amanat undang-undang No 2 tahun 2012,” kata Nurdin Senin (22/9/2014) malam, disela-sela acara Pelantikan Ikatan Alumni USU Komda Sumut.

Sedangkan soal akses jalan masuk menuju lokasi yang akan menjadi tempat relokasi, di Desa Sosar, Kecamatan Merek, Nurdin menegaskan, sudah keluar izin pemakaian jalan koridor dari Gubernur Sumut.

“Jadi itu sudah bisa digunakan untuk jalan masuk. Karena sudah dikeluarkan izin jalan koridor (jalan yang dipakai pemegang izin pemanfaatan kayu). Namun, karena Bupati Karo minta agar lahan jalan sifatnya pinjam-pakai, maka untuk memperkuat lagi kita sudah membuat surat ke menteri kehutanan untuk meminta Petunjuk Teknis (Juknis). Sekarang kita masih Juknis dari Dirjen Planalogi Kemenhut. Karena lahan hutan itu akan dipakai untuk jalan selama-lamanya,” tukasnya.

Nurdin menegaskan, pascapembentukan tim percepatan relokasi korban erupsi Sinabung yang dipimpin Asren Nasution, staf ahli Gubernur Sumut Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan, akan segera dilaksanakan rapat-rapat lanjutan.

“Jadi pembentukan tim ini sepenuhnya membantu percepatan relokasi pengungsi,” tukasnya.

Terpisah, Kepala BPBD Kabupaten Karo, Subur Tarigan Tambun menyebut untuk permukiman relokasi Pemkab Karo membutuhkan lahan 30 ha, sedangkan untuk lahan pertanian dibutuhkan 450 ha.

“Yang 30 ha adalah bagian dari 250 ha kawasan Agropolitan, sedangkan yang 450 ha di luar kawasan 250 ha. Atau di kawasan hutan yang bersebelahan dengan lokasi perumahan relokasi,” kata Subur dikonfirmasi http://www.tribun-medan.com via selular, Senin (22/9/2014) malam.

Namun, Subur mengaku belum tahu apakah untuk izin pinjam pakai kawasan hutan untuk lahan pertanian sudah dikirim atau belum ke Kementerian Kehutanan.

“Kemarin sudah dipersiapkan Dishut (dinas kehutanan) Karo. Apakah sudah dikirim atau belum nanti dikonfirmasi ke dishut,” jawabnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membentuk Tim Lintas Sektoral untuk percepatan relokasi warga pengungsi korban erupsi Sinabung.

Hal tersebut sebagai salah satu hasil rapat internal Pemprov Sumut membahas rencana relokasi pengungsi Sinabung, Senin (22/9/2014) siang, di lantai IX Kantor Gubernur Sumut. (Tribun Medan)

Categories: Sinabung
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: