Home > Pemerintahan > Penertiban di Terminal Kaban Jahe Terkesan Ecek-ecek

Penertiban di Terminal Kaban Jahe Terkesan Ecek-ecek

Humas PT Sutra/Aronta, David Barus saat memberikan keterangan kepada wartawan di Terminal Atas Tiga Baru Kabanjahe. (Andalas)

Humas PT Sutra/Aronta, David Barus saat memberikan keterangan kepada wartawan di Terminal Atas Tiga Baru Kabanjahe. (Andalas)

KABAN JAHE: Humas PT Sutra/Aronta, David Barus menyesalkan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karo, tidak melakukan penertiban sebagaimana mestinya sesuai surat Dinas Perhubungan kabupaten sendiri. Penertiban dilakukan, Senin (22/9) di Terminal Tiga Baru Kabanjahe, terkesan hanya formalitas belaka.

Sesuai surat edaran dikeluarkan Dinas Perhubungan Kabupaten Karo Nomor 685/PHB/2014, perihal penertiban mobil bus umum AKDP di terminal atas Kabanjahe sama sekali tidak menyentuh substansi. Buktinya, masih banyak ditemukan mobil bus umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang tidak memakai stiker.

Demikian juga soal plafon tidak sesuai. “Sampai saat ini masih banyak AKDP yang tidak punya izin dengan bebas masuk terminal,” ungkap Humas PT Sutra/Aronta, David Barus, kepada sejumlah wartawan, Senin  di Kabanjahe.

Padahal penertiban dilakukan hari ini mestinya mengacu nota kesepakatan Nomor 01/PHB/2014 tanggal 9 Juni 2014. Yakni, membuat stiker untuk semua kendaraan mobil bus umum AKDP, trayek Medan–Kabanjahe, PP (warna stiker dasar putih tulisan biru), trayek Medan-Kabanjahe, lintas (warna dasar putih tulisan merah). Ternyata dalam praktiknya di lapangan, masih banyak ditemui AKDP tidak memakai stiker.

Selanjutnya, stiker dibuat Dinas Perhubungan Kabupaten Karo berdasarkan persetujuan dari direksi. Sesuai dengan izin trayek dan jumlah plafon dinas Perhubungan memberi stiker sesuai dengan plapon menurut jumlah unit/armada.

Jadi, kenapa dalam penertiban tidak dilakukan dengan tegas tanpa pandang bulu oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan nota kesepakatan sudah disepakati antarsesama Direksi PT Sutra, Direksi PT Aronta, Direksi PO Borneo, Direksi CV Murni, Direksi PO Sinabung Jaya dan Direksi PO Sinabung Jaya Rayam.

“Ini yang kita sesalkan. Kenapa Dishub Karo tidak melakukan penertiban secara tegas,”lontar Barus sembari menuding Kadishub Karo terkesan pilih bulu dan melakukan penertiban ecek-ecek.

Untuk itu kami minta Kadishub Kabupaten Karo melakukan tindakan tegas secepatnya, sesuai aturan dan perundang-undangan berlaku, baik soal plafon, AKDP yang tidak memiliki izin bebas masuk terminal maupun soal sticker. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 harus ditegakkan. Bila hal ini tidak diindahkan Kadishub Kabupaten Karo, kami akan melakukan aksi demo ke kantor Bupati Karo.

David Barus minta Plt Bupati Karo Terkelin Berahmana SH agar mengevaluasi jajarannya tidak becus bekerja sesuai tupoksi.”Perlu kembali ditegaskan, kami hanya minta peraturan ditegakkan, untuk mencegah bila suatu saat awak antar armada bisa bentrok di lapangan,”kecamnya.

Sementara Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karo, Drs Lesta Karo-Karo, MM ketika dikonfirmasi mengaku penertiban dilakukan akan bertahap. “Tak mungkin hari ini langsung tercover semua. Tentu, kita buat secara bertahap. Tindakan tegas akan dilakukan bagi perusahaan AKDP yang menyalah,” katanya. (Andalas)

Categories: Pemerintahan
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: