Home > Infrastruktur, Uncategorized > Wara Sinuhaji: Parkir di Medan Harusnya Dikelola Profesional, Bukan Preman!

Wara Sinuhaji: Parkir di Medan Harusnya Dikelola Profesional, Bukan Preman!

Ilustrasi (waspada.co.id)

Ilustrasi (waspada.co.id)

MEDAN: Pengamat Sosial USU Drs Wara Sinuhaji MHum menilai perparkiran di Medan tidak dikelola secara profesional, akibatnya preman dan berbagai pihak yang tidak jelas statusnya  seenaknya meminta uang parkir.

Seharusnya perparkiran itu dikelola Pemko Medan (Dinas Perhubungan) secara profesional bukan dengan cara preman. Padahal dana yang dikutip dari perparkiran memiliki potensi yang luar biasa untuk meningkatkan pendapatan Pemko Medan. Karena dikelola secara tidak profesional maka tidak perlu heran kalau para preman seenaknya mengelola perparkiran.

Kalau dari awal dikelola secara profesional, preman-preman itu tidak akan berani mengelola perparkiran dengan gaya preman meminta uang sesukanya. Seperti di Merdeka Walk, parkir dikutip lebih dari Rp 1.000,” kata Wara menjawab wartawan di Medan, Rabu (24/9) terkait dengan ratusan preman dan juru parkir (jukir) liar dijaring  polisi di Kota Medan.

Dikatakan Wara, kalau tidak dikelola secara profesional, juga dicurigai pengelolaan perparkiran itu bisa sebagai sarang korupsi dan terjadinya kolusi antara oknum di dinas dengan pengelola parkir untuk mendapatkan lahan parkir yang ramai.

Pemko Medan melalui Dinas Perhubungan harus memberi indentitas resmi kepada juru parkir dan menindak jukir liar yang mengutip melebihi ketentuan. Petugas parkir itu harus punya tanda. Tidak seperti sekarang ini, siapa saja boleh mengelola parkir bahkan sampai di gang-gang pun ada yang mengutip parkir.

Artinya di Medan ini, asal injak rem (berhenti) di jalan lalu saat berangkat ada yang mengejar minta uang parkir Rp2.000 dan paling sedikit Rp1.000 tanpa karcis. “Jadi gara-gara uang Rp2.000  atau Rp 1.000 kita sering lihat ada yang harus bertengkar dengan orang-orang yang tidak jelas identitasnya. Ini kan harus ditertibkan Pemko Medan,” kata Wara.

Dijelaskan Wara, Pemko juga harus membuat tanda atau rambu-rambu di ruas jalan mana saja yang dikutip parkirnya sehingga tidak semua jalan bahkan di gang dikutip parkirnya. Ini yang harus ditertibkan Dinas Perhubungan.

Sehingga kalau sejak awal dikelola secara profesional, maka Pemko tidak perlu meminta bantuan polisi untuk menertibkan jukir liar tersebut. Selain itu juga, jukir perlu diberi pendidikan profesional dan tata krama sopan santun, artinya para jukir itu jangan hanya menarik uang saja tahunya. Asal kita bergerak, dikejar jukir tapi saat mau parkir tidak dituntun. Bahkan karcis retribusi tidak pernah diberikan. Padahal dana yang dikutip dari perparkiran merupakan potensi yang luar biasa untuk meningkatkan pendapatan Pemko Medan. Tetapi pengelolaannya tidak profesional, kata Wara.

Dikatakan Wara, selain itu perpakiran di hotel atau pusat perbelanjaan di Medan, biaya parkirnya sangat mencekik leher. Bisa-bisa sampai Rp10.000. Ini kan sangat mencekik leher. Dan kita tidak tahu pembagiannya kepada Pemko.

Harusnya Pemko bisa menetapkan besarnya retribusi parkir yang dikelola swasta itu. Bukan seenaknya dan dihitung per jam. Sistem parkir di gedung swasta tersebut terkesan menjebak, karena dihitung per jam. Bagaimana retribusinya ke Pemko Medan, harusnya transparan. Jangan seenaknya menentukan parkir retribusi di Medan. Pemko harus mengelola perparkiran secara profesional. Dan petugas jukir tidak perlu melotot matanya minta uang parkir.

Dikatakan Wara Pemko harusnya terbuka. Berapa penghasilan parkir per bulan. Dan dana perparkiran itu dikembalikan kepada rakyat. Artinya infrastruktur dan fasilitas lalu lintas dan parkir di jalan raya harusnya dipermulus. Tidak seperti sekarang ini, jalan banyak yang berlubang-lubang, hanya jalan protokol saja yang mulus. Seperti jalan Sudirman depan rumah dinas Wali Kota Medan selalu terlihat mulus. Sementara di tempat lain becek, berlubang dan berdebu.

Penertiban jukir liar ini diharapkan tidak hanya sporadis (sementara). Namun ke depan harus ditertibkan terus yang merupakan tanggung jawab Pemko melalui Dinas Perhubungan, katanya. (SIB)

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: