Home > Pemerintahan > Formacap Pertanyakan Alasan Pemecatan Karo Jambi

Formacap Pertanyakan Alasan Pemecatan Karo Jambi

Mengusung sejumlah poster, para pendemo menyampaikan aspirasinya di halaman gedung DPRD Karo. (SIB)

Mengusung sejumlah poster, para pendemo menyampaikan aspirasinya di halaman gedung DPRD Karo. (SIB)

KABANJAHE: Puluhan warga yang tergabung  Forum Masyarakat Cinta  Pembangunan (Formacap) datangi DPRD Karo, Senin (29/9), mempertanyakan apa alasan lembaga legislatif itu melengserkan DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti  dari jabatannya sebagai Bupati Karo beberapa bulan lalu.

Mereka mengusung sejumlah poster yang bernadakan tudingan miring terhadap Ketua DPRD Karo Efendy Sinukaban dan lembaga DPRD Karo di antaranya berbunyi,  “Apa salah DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi  Surbakti” secara hukum, kami ingin penjelasan. “Rekayasa politik dalam pelengseran Bupati Karo, Tegakkan Keadilan.  Ketua DPRD Karo dituding melanggar kode etik dewan, mendatangi SKPD  Karo. Bahkan mereka menuding Ketua DPRD Karo Efendy Sinukaban sebagai mafia proyek.

Setelah berorasi beberapa saat di halaman gedung DPRD Karo, para pendemo meminta kedatangan mereka supaya difasilitasi pihak kepolisian yang hadir terlebih dahulu berjaga-jaga supaya dipertemukan dengan pimpinan dewan.

Di dalam gedung DPRD Karo mereka diterima Ketua DPRD Karo Efendy Sinukaban didamping Eka Jaya Sitepu, Makmur Jambak, Sentosa Sinulingga, Siti Aminah br Peranginangin dan sejumlah anggota dewan lainnya.

Mereka mempertanyakan tiga hal kepada Ketua DPRD Karo Efendy Sinukaban, di antaranya apa kesalahan Kena Ukur “Karo Jambi” sehingga dia harus  dilengserkan DPRD Karo beberapa waku lalu, karena sesuai dengan salinan SK Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, tidak ada dicantumkan kesalahah DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti.

Lantas, mereka mempertanyakan  mengapa dana Alokasi Dana Desa (ADD) tidak ditampung dalam APBD Kabupaten Karo tahun anggaran 2014, karena banyak Kepdes mempertanyakan hal tersebut. Dan di tengah-tengah masyarakat  santer Ketua DPRD Karo menjadi mafia proyek untuk dibagi-bagi ke para anggota DPRD Karo sebagai imbalan dari pemakzulan Kena Ukur Karo Jambi Surbakti sebagai Bupati Karo sehingga pembangunan sampai saat ini belum berjalan sebagaimana mestinya.

Ketua DPRD Karo Efendy Sinukaban mengatakan, berbagai elemen masyarakat Karo menyampaikan aspirasi bahwa Kena Ukur  melanggar kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma serta etika. Lantas atas laporan itu DPRD Karo menggunakan hak dan wewenangnya mengajukan hak interpelasi untuk meminta jawaban dari Kena Ukur  Surbakti sebagai Bupati Karo. Kemudian DPRD Karo menggunakan  hak angket.

Selanjutnya DPRD Karo  melakukan penyelidikan terhadap semua laporan masyarakat . Atas hasil penyelidikan legislatif melanjutkan mengemukakan hak pendapat. Atas kesimpulan dan keputusan mengemukakan hak pendapat itu selanjutnya DPRD Karo menyampaikan berkas hasil pemeriksaan dan penyelidikan lembaga dewan ke Mahkamah Agung (MA). Setelah melalui tahap persidangan  uji materi,   MA mengabulkan atas pengaduan DPRD Karo.  Selanjutnya atas putusan itu disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri yang dilanjutkan ke Mensesneg RI di Jakarta. Dan pada 1 Juli 2014 Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Surat Keputusan pemberhentian Bupati Karo Kena Ukur  Surbakti dari jabatannya.

“Jadi bukan DPRD Karo yang memberhentikan Kena Ukur  Surbakti.  Tetapi Presiden yang paling berwewenang memberhentikan bupati dari jabatannya,” jelasnya.

Mengenai ADD, Ketua DPRD Karo menjelaskan hal itu  sudah ditampung di dalam APBD Karo TA 2014. Dan  mengenai adanya tudingan Ketua DPRD Karo mafia proyek, Effendy Sinukaban menjawaab hal itu tidak benar.

“Itu finah belaka. Mana mungkin lembaga DPRD Karo bisa mengatur paket proyek. Pengumuman tender sajapun sampai saat ini belum diumumkan , bagaimana bisa saya yang mengatur proyek sesuai yang saudara tuduhkan kepadaku, itu tidak benar, adapun saudara dengar isu miring mengenai saya, itu informasi tidak benar,” ujar Efendy.

Setelah mendapat penjelasan dari Ketua DPRD Karo  Efendy Sinukaban , para pendemo dengan tertib  meninggalkan ruang sidang. (SIB)

Categories: Pemerintahan
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: