Home > Pendidikan > Disdik Karo Larang Sekolah Lakukan Pungli Surat Hasil Ujian

Disdik Karo Larang Sekolah Lakukan Pungli Surat Hasil Ujian

Ilustrasi (SIB)

Ilustrasi (SIB)

KABAN JAHE: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, Saroha Ginting SPd menegaskan, pengutipan dilakukan  pihak sekolah kepeda pelajar  terkait pengambilan surat hasil ujian (SKHU), dan lembar kerja siswa (LKS)   tidak dibenarkan.

Merujuk petunjuk teknis belajar mengajar,  LKS hanya buku bantuan pendukung, jadi tidak wajib diadakan kepada pelajar. Karena buku paket pendukung proses belajar sudah ada, dan buku itu dibagikan kepada  pelajar dan guru secara gratis dengan menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Pengambilan surat keterangan hasil ujian bersifat sementara dari sekolah, para pelajar seharusnya tidak dibebani biaya, karena sekolah bisa menganggarkan dari Bos, kata Saroha Ginting kepada wartawan, Kamis (2/10).

Peristiwa demontrasi pelajar SMPN I Tiga Panah menolak pihak sekolah membebani pelajar Rp150 ribu untuk  buku LKS hal wajar.  Pengutipan SKHU kepada setiap pelajar juga tidak dibenarkan karena  bisa di biayai dari Bos, ujarnya.

Terkait pengutipan LKS dan SKHU,  Saroha mengatakan, pihaknya sudah memanggil kepala sekolah bersangkutan  dan surat peringatan juga sudah diberikan.  “Secara prosedur sanksi normatif telah diberikan pada kepala sekolah yang diduga melakukan pengutipan kepada pelajar,” katanya.

Kepala Sekolah SMPN I Tiga Panah, Ralim Tarigan saat dipanggil memberikan surat bantahan, dan menentang isu pengutipan SKHU yang dilakukannya.

Mengenai penjualan LKS, menurut kepala sekolah, sebelumnya telah dimusyawarahkan kepada orangtua pelajar.

Dugaan penyelewengan dana Bos dilakukan Ralim Tarigan Basri Ketaren, menurut orangtua siswa, seharusnya orangtua dan komite sekolah  berhak mendapatkan laporan rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS)  sebelum digunakan, karena itu termasuk informasi wajib diketahui publik.

Ketertutupan informasi dari pihak sekolah kepada orangtua siswa membuka peluang korupsi. Kurang transparan pihak sekolah masalah dana, menyebabkan terjadi pungutan yang sering kali memberatkan orangtua.

Anggaran pendidikan  untuk SD dan SMP 20 persen dianggarkan pemerintah pusat dari APBN tersalur ke daerah, khusus sekolah-sekolah berbentuk dana BOS. Jadi kegiatan operasional sekolah baik pengadaan buku siswa sudah tertangani. Sebab itu, pengutipan tidak perlu diberlakukan, kata Saroha. (Analisa)

Advertisements
Categories: Pendidikan
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: