Archive

Archive for the ‘Pemerintahan’ Category

Baru 4 Mobil Dinas DPRD Karo Dikembalikan

Gedung DPRD Karo (dok)

Gedung DPRD Karo (dok)

KABAN JAHE: Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Karo, David T Sinulingga melalui Kepala Sub Bagian (Kasubag) perlengkapan DPRD Karo, J Situmorang mengharapkan seluruh anggota DPRD Karo periode 2009-2014 mengembalikan barang-barang yang dipinjam pakai karena sudah tidak menjabat lagi.

Hal ini disampaikannya kepada beberapa wartawan di kantor DPRD Karo, Selasa (14/10). Menurut Situmorang, barang yang dipinjam pakai anggota dewan periode lalu, berupa 15 mobil dinas, serta selain kendaraan dinas, sekretariat dewan meminjam pakaikan Ipad kepada setiap anggota DPRD Karo yang berjumlah 35 orang.

Situmorang menyampaikan, sebulan sebelum berakhirnya masa bakti anggota dewan periode yang lalu, Sekretariat telah melayangkan surat pertama berisi imbauan, agar setelah berakhirnya masa tugas segera mengembalikan barang pinjam pakai.

“Kami akan melayangkan surat kedua kepada mantan anggota dewan, agar segera mengembalikan aset inventaris DPRD Karo. Karena sampai saat ini, baru beberapa orang yang sudah mengembalikan barang pinjam pakai itu. Kita harap sebelum pimpinan DPRD Karo yang baru defenitif serta pimpinan fraksi dan komisi yang baru terbentuk, barang sudah kita terima semuanya sehingga tidak terjadi kendala,” harap Situmorang.

Sampai Selasa (14/10), baru 4 orang yang mengembalikan yaitu, Sentosa Sinulingga, Ingan Kembaren, Harapan Sitepu, R.Gaule Ginting, serta Edi Ulina dan Tomas Sitepu berjanji akan mengembalikan.Sedang Ipad belum satupun dikembalikan. (Analisa)

Advertisements
Categories: Pemerintahan

Ir Gantinius Bangun Dilantik Jadi Camat Dolok Silau

 Asisten II Drs Zannas Malau menyematkan tanda jabatan kepada Bangun Sihombing SSTP MSi Camat Gunung Maligas pada pelantikan pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemkab Simalungun di Balei Harungguan Djabanten Damanik di Pamatang Raya, Jumat (3/10). (SIB)

Asisten II Drs Zannas Malau menyematkan tanda jabatan kepada Bangun Sihombing SSTP MSi Camat Gunung Maligas pada pelantikan pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemkab Simalungun di Balei Harungguan Djabanten Damanik di Pamatang Raya, Jumat (3/10). (SIB)

SIMALUNGUN: Bupati DR JR Saragih SH MM diwakili Asisten II Drs Zannas Malau melantik 43 pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemkab Simalungun di Balei Harungguan Djabanten Damanik Pamatang Raya, Jumat (3/10).

Bupati dalam sambutan tertulisnya dibacakan Zannas Malau menyampaikan bahwa pelantikan yang dilaksanakan dimaksudkan untuk melakukan promosi dan rotasi bagi pejabat struktural di lingkungan Pemkab Simalungun.

Adapun pejabat eselon II yang dilantik yakni Eka Hendra S.Sos menjabat sebagai Sekretaris DPRD Simalungun, Jonni Saragih SIP Kadis Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Mixnon A Simamora SIP Kepala Bappeda, Drs Wilson Manihuruk Kadis Tarukim, Lurinim Purba SSos MSi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs Mudahalam Purba Kepala BPMN.

Pejabat eselon III yang dilantik di antaranya M Iqbal SSTP MSP Camat Siantar, Bangun Sihombing SSTP MSi Camat Gunung Maligas, Ester Tambunan SH menjadi Camat Tapian Dolok. Zaenah SPd menjadi Camat Dolok Batu Nanggar, Sahat Manik menjadi Camat Pematang Bandar, Paruliaman Saragih SH menjadi Camat Tanah Jawa, Ir Gantinius Bangun menjadi Camat Dolok Silau, Riando P Purba S.Sos MAP menjadi Camat Pematang Sidamanik, Otto Dermawan Simangunsong AP MSi menjadi Camat Gunung Malela, Ronni Rudyanto SSTP MSi menjadi Camat Bandar Huluan.

Eselon IV yang dilantik di antaranya Jusuf Sembiring Lurah Perdagangan III Kecamatan Bandar, Parlindungan Tarigan Lurah Haranggaol Horison Kecamatan Haranggaol Horison, Andar Abdi Saragih SPd MSi Kasubbid Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Badan Lingkungan Hidup. (SIB)

Categories: Pemerintahan

Formacap Pertanyakan Alasan Pemecatan Karo Jambi

Mengusung sejumlah poster, para pendemo menyampaikan aspirasinya di halaman gedung DPRD Karo. (SIB)

Mengusung sejumlah poster, para pendemo menyampaikan aspirasinya di halaman gedung DPRD Karo. (SIB)

KABANJAHE: Puluhan warga yang tergabung  Forum Masyarakat Cinta  Pembangunan (Formacap) datangi DPRD Karo, Senin (29/9), mempertanyakan apa alasan lembaga legislatif itu melengserkan DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti  dari jabatannya sebagai Bupati Karo beberapa bulan lalu.

Mereka mengusung sejumlah poster yang bernadakan tudingan miring terhadap Ketua DPRD Karo Efendy Sinukaban dan lembaga DPRD Karo di antaranya berbunyi,  “Apa salah DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi  Surbakti” secara hukum, kami ingin penjelasan. “Rekayasa politik dalam pelengseran Bupati Karo, Tegakkan Keadilan.  Ketua DPRD Karo dituding melanggar kode etik dewan, mendatangi SKPD  Karo. Bahkan mereka menuding Ketua DPRD Karo Efendy Sinukaban sebagai mafia proyek.

Setelah berorasi beberapa saat di halaman gedung DPRD Karo, para pendemo meminta kedatangan mereka supaya difasilitasi pihak kepolisian yang hadir terlebih dahulu berjaga-jaga supaya dipertemukan dengan pimpinan dewan.

Di dalam gedung DPRD Karo mereka diterima Ketua DPRD Karo Efendy Sinukaban didamping Eka Jaya Sitepu, Makmur Jambak, Sentosa Sinulingga, Siti Aminah br Peranginangin dan sejumlah anggota dewan lainnya.

Mereka mempertanyakan tiga hal kepada Ketua DPRD Karo Efendy Sinukaban, di antaranya apa kesalahan Kena Ukur “Karo Jambi” sehingga dia harus  dilengserkan DPRD Karo beberapa waku lalu, karena sesuai dengan salinan SK Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, tidak ada dicantumkan kesalahah DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti.

Lantas, mereka mempertanyakan  mengapa dana Alokasi Dana Desa (ADD) tidak ditampung dalam APBD Kabupaten Karo tahun anggaran 2014, karena banyak Kepdes mempertanyakan hal tersebut. Dan di tengah-tengah masyarakat  santer Ketua DPRD Karo menjadi mafia proyek untuk dibagi-bagi ke para anggota DPRD Karo sebagai imbalan dari pemakzulan Kena Ukur Karo Jambi Surbakti sebagai Bupati Karo sehingga pembangunan sampai saat ini belum berjalan sebagaimana mestinya.

Ketua DPRD Karo Efendy Sinukaban mengatakan, berbagai elemen masyarakat Karo menyampaikan aspirasi bahwa Kena Ukur  melanggar kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma serta etika. Lantas atas laporan itu DPRD Karo menggunakan hak dan wewenangnya mengajukan hak interpelasi untuk meminta jawaban dari Kena Ukur  Surbakti sebagai Bupati Karo. Kemudian DPRD Karo menggunakan  hak angket.

Selanjutnya DPRD Karo  melakukan penyelidikan terhadap semua laporan masyarakat . Atas hasil penyelidikan legislatif melanjutkan mengemukakan hak pendapat. Atas kesimpulan dan keputusan mengemukakan hak pendapat itu selanjutnya DPRD Karo menyampaikan berkas hasil pemeriksaan dan penyelidikan lembaga dewan ke Mahkamah Agung (MA). Setelah melalui tahap persidangan  uji materi,   MA mengabulkan atas pengaduan DPRD Karo.  Selanjutnya atas putusan itu disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri yang dilanjutkan ke Mensesneg RI di Jakarta. Dan pada 1 Juli 2014 Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Surat Keputusan pemberhentian Bupati Karo Kena Ukur  Surbakti dari jabatannya.

“Jadi bukan DPRD Karo yang memberhentikan Kena Ukur  Surbakti.  Tetapi Presiden yang paling berwewenang memberhentikan bupati dari jabatannya,” jelasnya.

Mengenai ADD, Ketua DPRD Karo menjelaskan hal itu  sudah ditampung di dalam APBD Karo TA 2014. Dan  mengenai adanya tudingan Ketua DPRD Karo mafia proyek, Effendy Sinukaban menjawaab hal itu tidak benar.

“Itu finah belaka. Mana mungkin lembaga DPRD Karo bisa mengatur paket proyek. Pengumuman tender sajapun sampai saat ini belum diumumkan , bagaimana bisa saya yang mengatur proyek sesuai yang saudara tuduhkan kepadaku, itu tidak benar, adapun saudara dengar isu miring mengenai saya, itu informasi tidak benar,” ujar Efendy.

Setelah mendapat penjelasan dari Ketua DPRD Karo  Efendy Sinukaban , para pendemo dengan tertib  meninggalkan ruang sidang. (SIB)

Categories: Pemerintahan

Ini Dia 35 Anggota DPRD Karo yang Dilantik Besok

Kantor DPRD Karo (dok)

Kantor DPRD Karo (dok)

KABANJAHE: Sebanyak 35 orang calon legislatif (Caleg) terpilih yang akan menduduki kursi di DPRD Kabupaten Karo periode 2014-2019, dijadwalkan, akan dilantik melalui pengambilan sumpah sebagai anggota DPRD, Rabu (1/10) di Ruang Paripurna Gedung DPRD Karo.

“Dijadwalkan, Rabu (1/10) 35 caleg terpilih dilantik dan pengambilan sumpah yang akan dipimpin Ketua PN Kabanjahe. Namun hingga saat ini belum diperoleh SK pemberhentian dan pelantikan Caleg terpilih. Bisa saja, Selasa (30/9) terbit,” ungkap Sekretaris DPRD Karo David Sinulingga SH kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (26/9).

Disinggung mengenai SK belum turun, David menyampaikan hanya masalah administrasi berkas saja.  Berkasnya mungkin masih di Biro Otda Pemprovsu. “Senin dijemput SK tersebut dan selanjutnya  diserahkan kepada Gubsu agar ditandatangani,” ujarnya.

Pelantikan Caleg yang terpilih dilaksanakan sederhana, karena di daerah ini masih mengalami musibah akibat erupsi Sinabung yang berkelanjutan sehingga tidak ada pemborosan anggaran.

Demikian juga, katanya, pelantikan para anggota dewan yang terpilih, tidak ada penyematan pin emas karena tidak ada undang-undang yang mengatur dan hukum yang jelas.

Lebih lanjut ia menghimbau, setiap anggota DPRD Karo yang tidak terpilih agar segera mengembalikan asset inventaris yang dipakai seperti mobil dinas karena milik negara.

Berikut nama caleg terpilih yang bakal dilantik, Effendy Sinukaban SE (PDIP), Ferianta Purba SE (Golkar), Edi Wijaya Sembiring (Gerindra), Jidin Ginting SH (Demokrat), Freddy Rico Gurning (Hanura), Mansur Ginting ST (PKPI). Martin Luter Sinulingga (PDIP),  Jun Adi Arief Bangun ST (Golkar), Thomas Joverson Ginting (Gerindra), Nora Else Sitepu (Demokrat), Wasit Ginting (Demokrat), Sukamto, SE (PAN), Herty Delima Purba SE (Hanura), Jon Karya Sukatendel (PKPI), Jaman Sembiring (Nasdem), Eldy Corona Barus (PDIP), Firman Firdaus Sitepu (Golkar), Ingan Amin Barus S.Sos (Gerindra), Prastia (Demokrat), Abdi S Depari (PAN), Perdanta Ginting (Hanura), Sarijon Bako SP (PKPI).

Selanjutnya, Iriani (PDIP), Rolly Bernant (PDIP), Ir Amri Tarigan, Junita Br Sembiring (Gerindra), Raja Urung Mahesa Tarigan (Demokrat), M Rapi Ginting (PAN), Eva Andriana br Matondang (Hanura), Dra Lusia br Sukatendel (PDIP), Frans Dante Ginting (Golkar), Inolia Br Sembiring SE (Gerindra), Edy Suranta Meliala (Gerindra), Ir Moni Pandia (Demokrat) dan Onasis Sitepu ST (PKPI). (SIB)

Categories: Pemerintahan

Penertiban di Terminal Kaban Jahe Terkesan Ecek-ecek

Humas PT Sutra/Aronta, David Barus saat memberikan keterangan kepada wartawan di Terminal Atas Tiga Baru Kabanjahe. (Andalas)

Humas PT Sutra/Aronta, David Barus saat memberikan keterangan kepada wartawan di Terminal Atas Tiga Baru Kabanjahe. (Andalas)

KABAN JAHE: Humas PT Sutra/Aronta, David Barus menyesalkan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karo, tidak melakukan penertiban sebagaimana mestinya sesuai surat Dinas Perhubungan kabupaten sendiri. Penertiban dilakukan, Senin (22/9) di Terminal Tiga Baru Kabanjahe, terkesan hanya formalitas belaka.

Sesuai surat edaran dikeluarkan Dinas Perhubungan Kabupaten Karo Nomor 685/PHB/2014, perihal penertiban mobil bus umum AKDP di terminal atas Kabanjahe sama sekali tidak menyentuh substansi. Buktinya, masih banyak ditemukan mobil bus umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang tidak memakai stiker.

Demikian juga soal plafon tidak sesuai. “Sampai saat ini masih banyak AKDP yang tidak punya izin dengan bebas masuk terminal,” ungkap Humas PT Sutra/Aronta, David Barus, kepada sejumlah wartawan, Senin  di Kabanjahe.

Padahal penertiban dilakukan hari ini mestinya mengacu nota kesepakatan Nomor 01/PHB/2014 tanggal 9 Juni 2014. Yakni, membuat stiker untuk semua kendaraan mobil bus umum AKDP, trayek Medan–Kabanjahe, PP (warna stiker dasar putih tulisan biru), trayek Medan-Kabanjahe, lintas (warna dasar putih tulisan merah). Ternyata dalam praktiknya di lapangan, masih banyak ditemui AKDP tidak memakai stiker.

Selanjutnya, stiker dibuat Dinas Perhubungan Kabupaten Karo berdasarkan persetujuan dari direksi. Sesuai dengan izin trayek dan jumlah plafon dinas Perhubungan memberi stiker sesuai dengan plapon menurut jumlah unit/armada.

Jadi, kenapa dalam penertiban tidak dilakukan dengan tegas tanpa pandang bulu oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan nota kesepakatan sudah disepakati antarsesama Direksi PT Sutra, Direksi PT Aronta, Direksi PO Borneo, Direksi CV Murni, Direksi PO Sinabung Jaya dan Direksi PO Sinabung Jaya Rayam.

“Ini yang kita sesalkan. Kenapa Dishub Karo tidak melakukan penertiban secara tegas,”lontar Barus sembari menuding Kadishub Karo terkesan pilih bulu dan melakukan penertiban ecek-ecek.

Untuk itu kami minta Kadishub Kabupaten Karo melakukan tindakan tegas secepatnya, sesuai aturan dan perundang-undangan berlaku, baik soal plafon, AKDP yang tidak memiliki izin bebas masuk terminal maupun soal sticker. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 harus ditegakkan. Bila hal ini tidak diindahkan Kadishub Kabupaten Karo, kami akan melakukan aksi demo ke kantor Bupati Karo.

David Barus minta Plt Bupati Karo Terkelin Berahmana SH agar mengevaluasi jajarannya tidak becus bekerja sesuai tupoksi.”Perlu kembali ditegaskan, kami hanya minta peraturan ditegakkan, untuk mencegah bila suatu saat awak antar armada bisa bentrok di lapangan,”kecamnya.

Sementara Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karo, Drs Lesta Karo-Karo, MM ketika dikonfirmasi mengaku penertiban dilakukan akan bertahap. “Tak mungkin hari ini langsung tercover semua. Tentu, kita buat secara bertahap. Tindakan tegas akan dilakukan bagi perusahaan AKDP yang menyalah,” katanya. (Andalas)

Categories: Pemerintahan

‘Pahlawan Pemakzulan’ Kavling Proyek di Karo

Demo elemen masyarakat Karo di depan Kantor DPRD

Demo elemen masyarakat Karo menuntut pemakzulan Bupati Karo di depan Kantor DPRD (dok)

KABAN JAHE: Kendati APBD Karo 2014 sudah disyahkan melalui sidang paripurna DPRD Karo, Agustus 2014 lalu, tapi pencairan APBD hingga saat ini belum dapat terlaksana. Akibatnya, kinerja beberapa instansi yang sumber dananya dari APBD mandek. Mirisnya sejumlah proyek di dinas PUD Karo maupun instansi lainnya yang memiliki proyek phisik hingga sekarang belum ditenderkan.

Berdasarkan keterangan dihimpun, dari beberapa pejabat SKPD di jajaran Pemkab Karo, menyebutkan keterlambatan pencairan dana APBD terhalang akibat banyaknya permintaan dari ‘pahlawan-pahlawan’ pemakzulan Bupati Karo Kena Ukur Surbakti.

Ironisnya, sejumlah proyek fisik di dinas PUD Kabupaten Karo hingga sekarang belum ditenderkan. Padahal pengesahan APBD Karo Tahun Anggaran 2014 sudah disahkan Agustus lalu.

Hal ini tentu sangat merugikan warga daerah ini, karena sejumlah proyek fisik yang sangat dibutuhkan rakyat untuk pembangunan belum bisa terlaksana, akibat penenderanya saja belum dimulai.

Terpisah, praktisi pembangunan dan pegiat demokrasi, Cuaca Bangun SEAk SH MH MSi kepada wartawan di Berastagi, Rabu (17/9) mengaku prihatin terhadap proses perjalanan pengesahan APBD Karo, selalu berulang seperti tahun-tahun sebelumnya.

Kalau tahun-tahun sebelumnya pengesahannya alot, melelahkan, dibumbui dengan loby-loby politik di DPRD Karo, hingga Kementerian Kuangan RI mengenakan sanksi penundaan pembayaran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 25 % atau Rp 9,2 M.

Sementara tahun ini, dampak dari pemakzulan Bupati Karo, Kena Ukur Karo Jambi Surbakti membuat pengesahan APBD 2014 baru terlaksana di pertengahan bulan Agustus. Nah, masalah baru muncul, akibat lamanya penenderan sejumlah proyek phisik. Ditenggarai, akibat “pahlawan-pahlawan pemakzulan” termasuk oknum-oknum DPRD Karo mengkapling sejumlah proyek basah.

SKPD tidak berdaya, di lain sisi Plt Bupati Karo tidak tegas, sehingga banyak proyek di sejumlah SKPD bukan kepala dinasnya yang mengatur, tapi sudah ada yang mendisaign dari luar.”Yang kita khawatirkan masalah hukum akan menunggu bila proses penenderan ini menyalahi aturan,”tegasnya.

Dia mendesak Plt Bupati Karo, Terkelin Berahmana SH segera mengambil langkah tegas dan cerdas. Segera melakukan proses pelelangan kegiatan proyek 2014. Pasalnya saat ini memasuki minggu ketiga September. Jika tidak segera ditenderkan, dia mengestimasi sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) APBD Karo 2014 akan tinggi, bisa mencapai Rp200 milyar lebih.

Sebuah angka sangat fantastis untuk ukuran APBD Karo. Dari Rp1.029.900.000.000 APBD Karo 2014, yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 609,2 Miliar dan belanja langsung sebesar Rp 420,7 M.

Kepala Dinas Kominfo dan PDE Kabupaten Karo, Drs Kenan Ginting mengatakan, kendala tidak ada dalam hal pengumuman penenderan proyek fisik. Kita juga tidak menginginkan SiLPA akan tinggi.

“Mungkin karena awal mulai berlaku ULP secara elektronik, SKPD agak gelagapan memberikan Rancangan Umum Pengadaan (RUP), kepada LPSE, karena sistim baru tersebut,”ujarnya. (Andalas)

Categories: Pemerintahan

Plt Bupati Karo Jangan Ragu Lakukan Terobosan

Terkelin Brahmana (Andalas)

KABANJAHE: Kemajuan satu daerah ditentukan oleh seorang pemimpin yang ada di wilayah tersebut. Bagaimana seorang pemimpin dapat memperjuangkan daerahnya melalui berbagai gagasan yang inovatif, kreatif dan selalu peka dengan penderitaan rakyatnya.

“Untuk itu, Plt Bupati Karo, Terkelin Berahmana SH diminta jangan ragu lakukan terobosan pembangunan,”kata anggota DPRD Karo, Sentosa Sinulingga SH dan praktisi pembangunan dan demokrasi, Cuaca Bangun SE Ak SH MSi secara terpisah kepada andalas, Senin (8/9) di Kabanjahe.

Caranya, harus banyak melakukan terobosan serta melakukan usulan-usulan kepada pemerintah atasan tentang apa yang dibutuhkan daerahnya. Banyak daerah lambat berkembang dan tertinggal, karena kurangnya pendekatan-pendekatan yang dilakukan pemimpinnya baik kepada masyarakat sendiri maupun kepada pemerintah provinsi dan pusat.”Bagaimana daerah dapat bantuan dari pemerintah atasan, bila usulan tidak pernah disampaikan,”kata Sentosa.

Disebutkan, sehebat apapun pimpinan bila tanpa dukungan masyarakat, pemimpin tak mampu bekerja sendiri, dan pembangunan takkan dapat dilaksanakan dengan baik. Kekuasaan sesungguhnya adalah pelayanan, yakni melayani rakyat yang mempercayakan kekuasaan itu kepada yang bersangkutan. Sayangnya, pada saat sekarang ini, kondisi tersebut mulai tergerus sama sekali. Dewasa ini banyak pejabat lebih senang dilayani.

Hal senada dikatakan Cuaca Bangun. Plt Bupati Karo, Terkelin Berahmana SH harus sadar tiga tahun belakangan, daerah ini semakin jauh tertinggal. Keterpurukan daerah ini selama tiga tahun termasuk juga ‘dosa’ Terkelin Berahmna selaku wakil bupati saat itu. Paling parah, infrastruktur jalan baik perkotaan maupun pedesaan sebagai urat nadi perekonomian warga, termasuk membangkitkan kembali gairah seluruh aparatur PNS Pemkab Karo sebagai dream team.

Demikian juga kesemrawutan kota Kabanjahe dan Berastagi. Bupati Karo harus berani lakukan terobosan dalam hal penataan kota. Mulai dari penertipan PKL, penggunaan trotoar, pemindahan Tempat Penampungan Sementara (TPS) eks korban kebakaran yang berada di jalan Letnan Mumah Purba dan Abdul Kadir dan mensegerakan pembangunan Pusat Pasar yang lebih modern.

“Pembangunan sejumlah infrastruktur berbasis pertanian di pedesaan, termasuk penanganan pengungsi dan relokasi total tiga desa zona merah Sinabung, warga pengungsi perlu kepastian,”katanya.

Lebih jauh dikatakan, euforia kemenangan sudah saatnya diakhiri, rakyat butuh bukti. Visi yang sudah dicanangkan harus menjadi roh pembangunan. Visi pemerintahan sekarang perlu dipertanyakan, terwujudnya masyarakat Karo yang makmur dan sejahtera berbasis pertanian dan pariwisata yang berwawasan lingkungan. Sementara dalam tiga tahun belakangan sektor pertanian dan pariwisata masih jauh dari harapan. Intinya, banyak PR, yang butuh kerja cepat, fokus dan terarah.

“Dengan adanya kepekaan terhadap lingkungan dapat melahirkan kesadaran, konsep, perencanaan yang akhirnya menimbulkan partisipasi masyarakat dalam hal kepedulian terhadap lingkungan,”kata Cuaca Bangun.

Tiga tahun di bawah bayang-bayang mantan Bupati Kena Ukur Surbakti, Terkelin harusnya sudah banyak belajar. Sehingga tidak ada lagi alasan belajar atau beradaptasi dengan seluruh jajarannya. Terkelin Berahmana SH harus berani melawan sistem yang korup, peka akan penderitaan rakyat. Blusukan ke sentra-sentra pertanian, maupun mengunjungi hasil-hasil pembangunan APBD, bagaimana kualitasnya di lapangan.

Plt Bupati Karo harus konsentrasi membangun daerah ini, termasuk memenuhi janji-janji politiknya dulu saat Pilkada, jangan mudah dipengaruhi bisikan-bisikan orang-orang disekelilingnya, yang memiliki motivasi tersendiri demi keuntungan pribadi dan kelompoknya.

“Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang mempunyai ide-ide cemerlang sehingga dapat memberikan terobosan-terobosan yang baru dan segar, cemerlang bagi suatu paradigma perubahan,”ujarnya. (Andalas)

Categories: Pemerintahan