Archive

Archive for the ‘Politik’ Category

Kecewa Kebijakan Pemkab Karo, GMPK Kibarkan Bendera Setengah Tiang

Ilustrasi bendera setengah tiang (republika.co.id)

Hanya segelintir orang di Kabupaten Karo yang sudah benar-benar merdeka dari ‘penjajahan’. Terbukti, masih banyak warga masih terjajah kemiskinan dan belum bisa memerdekakan diri untuk mendapatkan kesejahteraan hidup, kelayakan hidup, dan keadilan sosial.

Petani jeruk mengeluhkan serangan lalat buah yang membuat gagal panen, anjloknya beberapa harga komoditas pertanian yang cukup signifikan dan maraknya pungutan liar bagi supir-supir pengangkut batu dolomite. Sementara Pemkab Karo malah menaikkan retribusi yang mencapai tiga ratus persen serta banyaknya kebijakan dalam pengangkatan pejabat eselon II yang dinilai tidak mematuhi Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktual.

Terhadap banyaknya kebijakan Bupati Karo, yang dinilai tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat, ketidakadilan serta tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Karenanya, aksi unjuk rasa di tahun 2012 semakin meningkat, serta puncaknya kemarahan masyarakat itu diekspresikan dengan menggelar upacara bendera setengah tiang, di Makam Pahlawan Kabanjahe.

Lebih 50 warga tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Karo (GMPK) menggelar upacara bendera setengah tiang sebagai protes atas kebijakan Bupati Karo DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti, yang dinilai tidak sesuai peraturan perundang-undangan serta tidak berpihak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam upacara bendera ini bertindak selaku Irup, adalah Julianus Sembiring SPd, selaku pemimpin upacara Syafii Tarigan dan dilakukan selayaknya upacara bendera dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan Pancasila serta pembukaan UUD 1945.

Dalam upacara ini puluhan warga yang tergabung dalam GMPK menyatakan setengah merdeka atas kebijakan-kebijakan Bupati Karo yang dinilai tidak berpihak terhadap kepentingan umum, keadilan sosial serta tidak sesuai ketentuan perundang undangan.

Di antaranya, pengangkatan pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Karo dinilai tidak mematuhi Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 tahun 2000, tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural. Pengutipan Rp80 ribu bagi setiap truk yang melintasi dengan alasan penambahan PAD dinilai tidak sesuai Pasal 157, 158 UU No 32 tahun 2004.

Pasal 6 UU No 33 tahun 2004 serta kenaikan retribusi jasa umum, jasa usaha serta perijinan tertentu yang tidak melibatkan pemangku kepentingan sebagaimana UU No 12 tahun  2011 tentang penyusunan perundangan-undangan.

Ketika dikonfirmasi perwakilan GMPK Robinson Purba, terkait tujuan aksi upacara setengah merdeka itu mengatakan bahwa pihaknya belum merasakan merdeka seutuhnya. “Kami melakukan aksi ini bertujuan untuk mengingatkan pemerintah bahwa ekonomi masyarakat saat ini sangat susah dan jangan lagi ditambah dengan menaikkan retribusi,” katanya. (Andalas)

Advertisements
Categories: Politik

KPU-GMPK “Debat Kusir” Soal Ijazah Bupati Karo

Dialog KPU Karo engan GMPK (Andalas)

Suasana pertemuan antara Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Karo dengan Gerakan Masyarakat Peduli Karo (GMPK) soal surat keterangan pengganti ijazah (SKPI) DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti (Bupati Karo) di aula KPUD Karo Kabanjahe, Kamis (9/8) berlangsung alot.

Perwakilan GMPK Julianus Sembiring SPd kecewa dan prostes atas sikap Ketua KPUD Karo Binyamin Pinem yang dinilai selalu memotong pendapatnya dalam dialog tersebut. “Anda itu tidak punya etika dalam pertemuan ini, setiap saya berbicara, anda selalu memotong, sementara saya setia mendengarkan dan tidak mau memotong anda saat menyampaikan pendapat,” protes Julianus.

Dikatakannya, surat permohonan GMPK ke KPUD Karo hal salinan SKPI Kena Ukur, pada Selasa (10/7) itu dijamin UU No 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PP no 61 Tahun 2010 tentang  Keterbukaan Informasi Publik.

“Jelas di dalam UU dan PP itu bahwa apa yang dimaksud dengan informasi dan siapa saja yang dapat memperoleh informasi tersebut. Karena itu, anda (Ketua KPUD-red) jangan terus memperdebatkan tentang pengertian informasi,” tegasnya.

Menanggapi pernyataan itu, salah seorang komisioner KPUD Karo, Sidarta Perangin-angin dengan tersenyum mengatakan pihaknya akan segera merespon permohonan GMPK. “Untuk mendapatkan balasan surat dari KPU secara tertulis ada persyaratannya, di antaranya GMPK dalam suratnya nanti perlu menjelaskan tentang dokumen apa saja yang diminta, tujuannya untuk apa, lengkap dengan alamat surat kantornya,”pungkas Sidarta disambut hangat GMPK.

Belum selesai menyampaikan aspirasinya, Ketua KPUD Karo langsung memotong lagi pendapat Julianus Sembiring. “Walaupun nanti kalian menyampaikan surat berikutnya ke KPU, bukan berarti kami memberikan apa yang kalian minta. Tapi yang jelas kami akan membalas surat kalian secara tertulis, apakah nanti itu menolak atau memberi dokomen kalian minta,”ujar Binyamin.

Menanggapi penjelasan Ketua KPU itu, perwakilan GMPK, Drs Perdemuan Tarigan secara spontan berdiri dan menghampiri meja rapat Komisoner KPUD. Perdemuan meminta KPU untuk segera menandatangani kertas yang bersikan persyaratan surat menyurat sesuai pernyataan KPU, Binyamin Pinem tidak mau menandatangani kertas yang diajukan Perdemuan Tarigan.

“Kau terlalu suka menutupi informasi kepada masyarakat. Dalam rapat dengan pendapat antara GMPK dengan KPUD, Kapolres Tanah Karo di DPRD Karo kemarin, kau tidak mau memberikan penjelasan atas pertanyaan saya tentang tahun berapa kelulusan Kena Ukur serta mengapa SKPI terbit tanpa ada surat keterangan hilang dari pihak kepolisian,” teriaknya.

Menanggapi pernyataan itu, Sidarta Perangin-angin kembali menenangkan situasi. “Sudahlah, supaya kita tidak seperti debat kusir, lebih baik GMPK atau yang mewakili dari LSM untuk membuat surat berikutnya supaya memenuhi persyaratan seperti yang sudah kami sampaikan,”pintanya.

Pertemuan itu dihadiri empat komisioner KPUD Karo, yakni Binyamin Pinem, Sidarta Perangin-angin, David Manik dan Jesaya Pulungen. Sementara dari pihak GMPK, dihadiri Julianus Sembiring, Perdemuan Tarigan, Syafii Tarigan, Robinson Purba, Ngataken Tarigan, Jan Erba Sebayang.(Andalas)

Categories: Politik

Warga Tiga Nderket Himpun Tanda Tangan Tolak Tambang Dolomit

Warga membubuhkan tanda tangan menolak penambangan dolomit (Andalas)

Galian C batu dolomit di Kecamatan Tiga Nderket dan Kecamatan Kuta Buluh, Kabupaten Karo, yang disinyalir telah merusak ekosistem sungai dan bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan tentang kehutanan serta lingkungan hidup.

Sementara masa Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD) Galian C Batu Dolomit di kedua kecamatan tersebut akan segera berakhir 7 Agustus 2012 mendatang. Perwakilan Gerakan Masyarakat Peduli Karo (GMPK), Jean Ginting didampingi Ngataken Tarigan, Senin (9/7) mengatakan, pihaknya memrotes aktivitas penambangan batu dolomit di Kecamatan Tiga Nderket dan Kecamatan Kuta Buluh.

Sebagai sikap protes, kata Ngataken, pihaknya sudah melayangkan surat mohon koordinasi ke DPRD Karo tentang SIPD dan dampak lingkungan atas penambangan tersebut. Menurutnya, pertambangan itu dapat berdampak pada perubahan atau rusaknya ekosistem.

Ekosistem yang rusak diartikan sebagai suatu ekosistem yang tidak dapat lagi menjalankan fungsinya secara optimal, seperti perlindungan tanah, tata air, pengatur cuaca, dan fungsi-fungsi lainnya dalam mengatur perlindungan alam lingkungan. “Karena itu, eksploitasi batu dolomit yang mengerikan itu, harus dihentikan bila tak mau Tanah Karo terkena bencana lingkungan yang dahsyat,”ujarnya.

Selain memprotes penambangan batu dolomit, sambung Ngataken, pihaknya masih bergerak memperjuangkan pembatalan Perda nomor 4, 5 dan 6 tahun 2012 tentang kenaikan  retribusi jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu  yang dinilai  tidak sesuai keinginan dan kemampuan masyarakat. Dikatakan, GMPK akan terus berjuang untuk membatalkan Perda-perda yang dinilai menyengsarakan masyrakat Karo itu.

“Setelah Selasa (19/6) lalu, GMPK melakukan rapat dengar pendapat dengan DPRD Karo tentang penolakan tiga Perda tersebut, langkah selanjutnya pihak kami mengajak masyarakat untuk turut serta membubuhkan tanda tangan di spanduk-spanduk disediakan GMPK sebagai bentuk penolakan atas Perda 4, 5 dan 6 yang dinilai sudah sangat menyengsarakan masyraakat,” ajaknya.(Andalas)

Categories: Politik

Ramlan Surbakti Kuliahi Pejabat Karo

Ramlan Surbakti (pelitaonline.com)

Baik pemerintahan presidensial maupun pemerintahan daerah belum efektif untuk membuat dan mewujudkan kehendak rakyat. Pemerintahan presidensial dan pemerintahan daerah yang kurang efektif tidak hanya karena faktor kepemimpinan, tetapi terutama karena kepala pemerintahan tidak mendapatkan dukungan solid dari DPR/DPRD.

Dukungan solid tidak diperoleh tidak hanya karena terlalu banyak partai di DPR dan DPRD, tetapi juga karena pemerintahan sudah “terbelah” yakni kepala pemerintahan dipegang partai A, tetapi DPR/D dipegang partai A, B, C, D, dan sebagainya.

Demikian disampaikan mantan Ketua KPU Pusat periode 2002-2007 Prof Ramlan Surbakti MA PhD dalam ceramah umumnya di aula Kantor Bupati Karo, Kabanjahe, Kamis (5/7) sore. Ceramah yang mengusung tema “Pemilu dan Efektivitas Pemerintah Daerah itu” mendapat perhatian dari Bupati Karo Dr (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti, Wakil Bupati Terkelin Berahmana, SH, Sekdakab Ir Makmur Ginting Msi beserta seluruh unsur pimpinan SKPD, para asisten, dan staf ahli Bupati Karo.

Dikatakannya, banyaknya partai di DPRD, ternyata belum menghasilkan pemerintahan yang baik dan efektif. Solusinya, mengurangi jumlah partai bukan dengan parliamentary threshold (PT), tapi mengurangi jumlah kursi yang diperebutkan di setiap daerah pemilihan sehingga Pemilu akan menjadi sangat kompetitif.

“Hanya dengan Pemilu yang kompetitif-lah partai “dipaksa” mendengarkan suara rakyat,” papar Ramlan Surbakti yang mengaku namanya diambil dari nama besar mantan pemain PSMS Medan, Ramlan Yatim.

Menurut Ramlan Surbakti, selagi kompetisi kepemimpinan dilakukan dengan cara politik uang, bukan didasarkan program yang inofatif dan kedekatan dengan masyarakat, serta kepedulian terhadap masyarakat, sulit terwujud demokrasi yang menyejahterakan rakyat.

Lebih jauh diuraikan pria kelahiran Desa Tanjung Morawa, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo ini, di sisi lain pemerintahan yang efektif kata kuncinya di birokrasi, mulai dari pengadaan-pengadaan proyek pemerintah sampai implementasi di lapangan.

“Kita akui, betapa sulitnya mengimplementasikan sebuah kebijakan di lapangan. Satu hal lagi yang paling sulit di birokrasi namun kedengarannya sangat sederhana, yakni soal koordinasi. Sebaik apapun kepala daerah-nya, kalau implementasi belum terurai dengan baik ataupun belum dipahami oleh birokrasi, maka kebijakan-kebijakan kepala daerah tersebut sulit terwujud seperti yang dikehendaki oleh rakyat,” tegas tim ahli Mendagri RI ini.

Sementara itu Staf Ahli Bupati Karo Drs Bengkel Ginting MSi, dalam sesi tanya jawab mengatakan, ditinjau dari aspek sistem politik, UU Pemilu gagal meletakkan fondasi pembangunan politik demokratis.

Karena itu, bila sistem presidensial masih ingin dianut, dipertahankan, dan bahkan diperkuat, penyederhanaan sistem kepartaian di tingkat nasional mutlak perlu dilakukan. Idealnya, wakil di DPR hanya sekitar 5-8 partai. Demikian juga di daerah.

“Bagaimanapun, bangsa ini, terutama publik, sudah terlalu lelah dan muak dengan perilaku politisi yang lebih mementingkan diri dan kelompok ketimbang memperjuangkan aspirasi rakyat. Sistem penyelenggaraan pemilu harus diikuti dengan penegakan hukum yang tegas dan jelas sehingga mampu berjalan baik. Penegakan hukum dalam UU Pemilu yang telah disahkan DPR masih tumpang tindih dan banyak kelemahannya. Mekanisme penyelesaian permasalahan hukum pemilu, multitafsir,” ungkap Bengkel Ginting.

Mantan Ketua KPU Kabupaten Karo juga menyesalkan sistem perpolitikan di tingkat lokal dalam pengesahan anggaran yang sangat menyita waktu, tenaga, dan pikiran sehingga banyak program pemerintah terkendala. (Andalas)

 

Categories: Politik

DPRD Karo Dituding Tak Perjuangkan Aspirasi Warga

Elemen masyarakat yang berdemo di kantor Bupati Karo beberapa waktu lalu (dok)

Sejumlah LSM dan ormas yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Karo (GMPK), tidak patah arang memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat ekonomi lemah.

Kendati para simpatisan Bupati Karo DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti, melakukan desakan pembubaran LSM Panji Demokrasi, LSM KPKP, LSM LIRA dan pengusiran salah seorang warga negara Indonesia, Chici Ardy dari Kabupaten Karo. Janji DPRD Karo untuk merevisi Perda No 4, 5, dan 6 tahun 2012  atas usulan Aliansi LSM Peduli Karo, dalam rapat dengar pendapat (RDP) umum, Senin lalu kembali ditagih GMPK, Kamis (14/6).

“Kami datang ke DPRD Karo untuk menagih janji wakil rakyat yang katanya akan mengadakan rapat kerja dengan eksekutif serta hasil rapat kerja tersebut akan diserahkan ke kami,” kata perwakilan GMPK Julianus Sembiring dan Perdemuan Tarigan, Kamis.

Dikatakan Perdemuan, pihaknya kecewa terhadap DPRD Karo karena tidak ada seorang pun di antara mereka mau bertemu dengan rakyatnya.”Sementara surat permohonan untuk beraudiensi dengan Pimpinan DPRD Karo sudah diterima dewan sejak kemarin,”kata Perdemuan sembari menuding Pimpinan DPRD Karo, penipu.

Keinginan GMPK, kata Perdemuan, hanya beraudensi dan meminta hasil rapat kerja terkait Perda No 4, 5 dan 6, yang sudah dijanjikan Pimpinan DPRD Karo dalam RDP, kemarin. “Kalau memang DPRD belum mengadakan rapat kerja sebagaimana sudah dijanjikan, berterus terang saja, supaya kami bisa mengetahui apakah dewan berpihak kepada rakyat atau kepada penguasa,” tegasnya.

GMPK sudah memenuhi protokoler dan beretika menemui wakil rakyat, tidak juga dipedulikan. “Harus dengan cara apa lagi,”kata Julianus sembari bertanya kepada Kabag Umum sekertariat DPRD Karo, Jiwa Tarigan SH yang secara spontan datang untuk meredakan kekecewaan massa.

Padahal, kata Julianus, kehadiran GMPK itu untuk menyumbangkan pemikiran-pemikiran demi kebenaran, pembangunan dan kesejahteraan rakyat. “Kami mau mengingatkan DPRD, bahwa mekanisme pembuatan perda nomor 4, 5 dan 6 itu salah karena tidak melalui mekanisme prolegda dan juga melanggar kepentingan umum,”sebutnya.

Ditambahkan, kenaikan tarif retribusi jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu itu tidak sesuai keinginan dan kemampuan masyarakat. Pasalnya, mayoritas pedagang ayam dan supir angkutan merupakan golongan ekonomi menengah ke bawah yang rata-rata penghasilannya tidak menentu.

Menanggapi hal itu, Jiwa Tarigan mengatakan, pihaknya akan menyampaikan kekecewaan dan aspirasi GMPK kepada Pimpinan DPRD Karo. “Terlebih dahulu kami minta maaf karena tidak ada seorang pun anggota dewan di kantor ini, namun aspirasi akan kami sampaikan kepada pimpinan DPRD Karo,” janjinya.(Harian Andalas)

Categories: Politik