DPRD Karo Bantah Ikut “Bermain” Proyek

Ketua DPRD Karo Effendy Sinukaban (Facebook)

Ketua DPRD Karo Effendy Sinukaban membantah tudingan kalangan LSM di Tanah Karo yang menyebutkan sejumlah anggota DPRD setempat menguasai proyek-proyek yang terdapat di beberapa SKPD Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Karo.

“Apa dasarnya DPRD menguasai proyek, coba tunjukkan proyek mana. Proses penenderan saat ini sudah demikian terbukanya melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang saat ini sedang berlangsung,” ujarnya, Selasa (7/8).

Dikatakannya, banyak orang menggunakan logika subjektif-spekulatif. Logika demikian sangat mudah terpeleset pada kesimpulan keliru. Hal ini membuat dirinya merasa prihatin, sebab sebuah daerah sulit maju kalau cara berlogikanya seperti itu.

“Berlogika yang benar haruslah bersifat objektif-afirmatif sehingga kesimpulannya pasti benar, akurat dan tidak mungkin terbantahkan. Sangat tidak mungkin wakil rakyat menguasai proyek, itu dilarang undang-undang,” ujarnya.

Implementasi LPSE sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan secara Elektronik. Begitu juga halnya dengan pemahaman tentang Instruksi Presiden Nomor 17 tahun 2011 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dengan demikian kita berharap pengadaan barang dan jasa melalui LPSE benar-benar teraplikasi dengan baik.

Untuk itu, panitia LPSE diharapkan mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan berlaku adil bagi semua pihak. Selain lingkup dan cakupan pengadaan barang/jasa pemerintah yang luas, bersifat lintas institusi dan lintas sektor, juga berdampak langsung bagi pengembangan usaha kecil, peningkatan produksi daerah, pengembangan iklim dan dunia usaha pada umumnya.

“Jadi di mana dasarnya DPRD Karo bisa kuasai proyek Pemkab Karo, sementara LPSE tidak bisa diatur-atur apalagi direkayasa,” kecamnya.

Effendy yang didampingi Wakil Ketua Ferianta Purba SE, Onasis Sitepu ST dan anggota DPRD lainnya, Edi Ulina Ginting, Masdin DT Ginting, Thomas Sitepu dan Sentosa Sinulingga SH lebih jauh memaparkan, justru sebaliknya jauh-jauh hari DPRD Karo sangat berharap pelaksanaan tender melalui LPSE berjalan dengan baik dan kompetitif. Buktinya, Kamis (2/8) kemarin Dewan mengundang panitia pengadaan barang dan jasa maupun pihak LPSE Kabupaten Karo untuk mengklarifikasi kesiapannya.

“Ternyata apa yang kami khawatirkan, sekarang sudah terbukti, penenderan melalui LPSE sempat error selama tiga hari dan terancam gagal,” katanya.

Sementara Wakil Ketua Ferianta Purba menilai, tudingan yang mengatakan usulan pembubarkan DPRD Karo sangat tendensius. “Maunya pemberitaan seperti itu berimbang, sehat dan cerdas, sesuai kode etik jurnalis maupun isi UU Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1990,” ujarnya.

Ferianta menambahkan, tiga fungsi wakil rakyat, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan sudah dijalankan sesuai ekspektasi (harapan) masyarakat Karo, walaupun belum sepenuhnya dan seluruhnya terakomodir dengan baik.

“Mewujudkan harapan masyarakat itu sangat tergantung political will top eksekutif, dalam hal ini Bupati Karo,”katanya.(Andalas)